Arsip Kategori: RAGAM

Pungutan Liar Di Samsat Surabaya Utara, Warga Net Menjerit

BintangEmpat.com, Surabaya – desas-desus Pungutan liar (pungli) di Samsat Surabaya Utara, jalan Kedung Cowek, bukan menjadi rahasia umum. Praktek-praktek pungli tiap hari terjadi di Samsat Surabaya Utara, korbannya lagi-lagi para wajib pajak.

Seperti halnya yang terjadi pada seorang warga net mengeluahkan pelayanan Samsat Surabaya Utara, Kedung Cowek, Surabaya, saat mengurus biaya mutasi dan balik nama.

Keluhan warga net itu diungkapkan di media sosial Facebook. Akun Facebook atas nama Muhammad Abdul Muid Alchoiri itu merasa di tipu oleh oknum yang diduga calon di Samsat setempat, yang diunggah pada 26 Juli 2020, pukul 06.13 Wib.

Screenshot

Berikut isi postingan akun Muhammad Abdul Muid Alchoiri di salah satu Facebook grup Surabaya:

(Penipuan/calo)
pagi saya datang ke SAMSAT KEDUNG COWEK SURABAYA. Saya parkir di depan kemudian saya di tawarin tukang parkir mau bantu pengurusan mutasi dan balik nama. Awalnya saya tidak mau berhubungn dengan dia.
Saya mau urus sendiri ,kmudian dia bilang 20rb aja mas buat makan saya ibah..yauda mas ayok.
Kemudia tukang parkir ngarain ktemenya (calo/nanda) mreka bilang dbagi dua 10rbn tiap org , saya ikut lah sama temenya. Diminta formulir 125rb dan biyaya mutasi 950rb. (Dengan perjanjian ada kuitansi yg resmi dr samsat,saya kira ini biyaya pembuatan bpkb+stnk baru) dan calony bilang iya itu biyaya nya…ok saya kasi lah..
Sya kira aman. Ternyata dikasilah kuintasi palsu dengan ditulis sendri si calo (nanda) tersbut..
Saya mulai curiga mau tanya bagian dalam informasi biyayany ternyta mutasi hanya 250rb..
Calony marah dan saya marah merasa ditipu jg.kemudian berdebat dengan (calo/nanda) dan dia ngajak teman2ny saya mau dkroyok dengan smua calo. Kmudian sya mengalah karena saya juga salah percya

NB : modusnya bantu cmn byar 20rb buat makan (tentunya ibah) .kemudian biyaya membengkak dengan jaminan kuintansi resmi dari samsat ternyata palsu .

Saya share bukan untuk menyudutkan pihak samsat tapi tolong pihak samsat di perketat lagi internalnya..dan di tempat sana lebih banyak calo dari pada pengunjungnya..semoga masyarakat belajar dari kesalahan saya. (Apalagi jaman skrng susa cari uang) smga bermanfaat 🙏

Bukti kuintansti yg dbengkakaan (palsu)..yg seharusnya kena 2.150 menjadi 3.235 (pajakstnk+mutasi).

Menanggapi keluhan warga net tersebut, tim investigasi BintangEmpat.Com berusaha mencari tanggapan dari pengelola data pelayanan perpajakan (PDPP) atau yang sering disebut Adpel dan Kanit Reg Ind (KRI) Samsat Surabaya Utara tersebut. Pemberitaan ini masih sepihak belum terkonfirmasi ke Adpel dan KRI. Kami akan mengupayakan secapat mungkin agar berimbang dan terungkap kebenarannya.

MA Spanyol Larang Penggunaan Bendera Separatisme di Ruang Publik

Keterangan gambar: Gedung MA Spanyol.

BintangEmpat.Com, Madrid – Mahkamah Agung (MA) Spanyol telah mengeluarkan keputusan terbaru mengenai kebebasan menyalurkan aspirasi bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok gerakan separatis internasional di negara itu. Dalam release terbarunya di Madrid, Spanyol, 2 Mei 2020, MA Spanyol menyatakan bahwa negara harus melarang penggunaan umbul-umbul dan sejenisnya untuk dikibarkan dimanapun di wilayah spanyol yang tujuannya untuk mendukung gerakan pemisahan diri dari negara atau yang lazim dikenal separatisme.

Keputusan MA Spanyol itu menjadi satu pukulan berat bagi organisasi Polisario, sebuah kelompok pro kemerdekaan Sahara Barat yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Maroko. Hal ini dipandang sebagai kemunduran baru bagi Polisario dan pendukungnya di Spanyol. Sistem peradilan Negeri Iberia itu telah memberikan pukulan baru kepada separatis dengan melarang penggunaan panji-panji mereka di ruang publik.

Mahkamah Agung Spanyol, badan peradilan tertinggi di negara itu, telah mem-veto penggunaan bendera “terlarang” maupun ekspresi politik apa pun di dalam dan di luar gedung-gedung publik di negara ini. Keputusan pengadilan tersebut merupakan kemunduran baru bagi Polisario, yang semakin kehilangan posisi di Spanyol.

Menurut teks pernyataan resmi yang dikeluakan pemerintah Spanyol baru-baru ini, penggunaan bendera, panji-panji atau simbol terlarang, seperti yang dilakukan oleh separatis Polisario, di dalam ruangan dan area publik tidak “sesuai dengan kerangka kerja konstitusi dan hukum saat ini” atau dengan “tugas objektivitas dan netralitas ”Pemerintahan Spanyol.

Apakah sesekali atau secara permanen, bendera Polisario tidak boleh hidup berdampingan dengan bendera Spanyol dan lainnya yang didirikan secara sah atau menurut undang-undang. Pernyataan ini menggarisbawahi keputusan Mahkamah Agung yang mengakhiri salah satu anomali paling aneh dalam negara demokrasi seperti Spanyol.

Kenyataan ini merupakan pukulan telak bagi Polisario di Spanyol, yang terjadi hanya beberapa hari setelah pengecaman hebat yang diderita oleh kelompok separatis tersebut pada akhir Mei 2020 lalu saat perayaan Hari Afrika. (*)

Sumber: Press release Kedubes Maroko di Indonesia.

DPRD Kabupaten Lumajang Siap Setujui Anggaran Covid-19

BintangEmpat.com, Lumajang – Dampak dari Covid-19 membuat DPRD Kabupaten Lumajang, mengambil sikap atas kebijakan yang diambil Pemerintah kabupaten Lumajang

Salah satu contoh adalah pentingnya aliran dana untuk menanggulangi pendemi covid-19 di wilayah Lumajang.

Saat bertemu dengan reporter BintangEmpat.com H. Akhmad ST selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang menjelaskan, “Rencana Minggu ini akan ada paripurna untuk membahas anggaran tiga puluh miliar dari APBD, dan juga membahas rencana penyesuaian akibat dari pendemi covid-19, dari angka tersebut sebagian akan kita fokuskan pada alat pelindung diri (APD). Harapannya rekan rekan media dapat mengawasi langsung penggunaan Anggaran tersebut.Jadi selama ini kegiatan pemerintahan kabupaten lumajang dananya berasal dari luar APBD”, jelasnya.

Baca juga : Masjid Dirantai, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan ‘Bungkam’

Disinggung tentang rencana kerja dan sejumlah agenda proyek di lingkungan Kabupaten Lumajang, yang sudah di Paripurnakan pada sidang paripurna tahun lalu.

“Semua proyek di cancel, kita fokus hadapi Covid-19 ini, banyak target PAD (pendapatan asli daerah) yang meleset dari target, lagi transfer dari dari pusat sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah belum terealisasi ” tambahnya.

Masih menurut wakil ketua dewan DPRD kabupaten Lumajang bahwa tentang adanya dana tiga belas milyar sesuai dengan status yang terpasang pada situs resmi Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

“Angka tiga belas milyar itu adalah wacana, setelah melihat perkembangan pendemi covid-19 yang semakin masif, maka perlu di tingkatkan anggaran nya jadi tiga puluh milyar ini,dan lewat satu pintu saja yaitu Dinas sosial kabupaten Lumajang saja, karena mereka (dinas sosial) yang pegang data”,  (27/04/20) tambahnya.

Baca juga : Penutupan Masjid Muhammadiyah Berbuntut Panjang

Senada dengan pernyataan wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang saat di hubungi di ruang kerjanya Humas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau yang biasa disingkat PUPR Subowo memaparkan.

“Seluruh proyek yang sudah di agendakan belum bisa di tandatangani kontrak nya,karena anggaran nya tidak ada,semua fokus penanganan covid-19″ (27/04/20) ujarnya.

Menurut ketua umum Formasy Praja Nusantara, Dodik Purwoko, Sp. berkaitan dengan masalah ini menjelaskan,”Bahwa penanganan covid-19 haruslah memperhatikan gugus depan, yaitu ABRI, Polisi, Dokter dan perawat untuk diperhatikan kesejahteraannya, jika perlu insentif dikeluarkan buat mereka. Mereka adalah gugus terdepan dalam memerangi pendemi, wajar jika kita memperhatikan kesejahteraannya” (28/04/20) pungkasnya.

*wan

Di tengah Isu COVID 19 Polres Lumajang Me-rotasi Perwiranya

BintangEmpat.com, Lumajang – Mewabahnya virus Corona / Covid – 19, tidak mengurangi intensitas institusi Polri untuk meningkatkan kinerja, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Saat ini, Sabtu (18/4/2020) Polres Lumajang, dipimpin Kapolres AKBP Adewira Negara Siregar SIK M.Si, melaksanakan serah terima jabatan sejumlah Perwira diantaranya, Kabag Ops, Kasat Intel dan Kapolsek Jajaran.

Ada sedikit 7 orang pindah jabatan, 2 diantaranya promosi jabatan Kapolsek.

“Artinya promosi itu adalah sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Kapolsek,” kata Kapolres Lumajang AKBP Adewira Negara Siregar, dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas Ipda Catur Budi Bhaskara melalui handphone pribadinya.

Sementara, disisi lain Ipda Catur juga memaparkan, ke 7 perwira tersebut diantaranya :

1. AKP Kusnan, Kasat Intel Polres Lumajang digantikan oleh pejabat yang baru yaitu AKP Ondik Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Intelkam Polsek Ngunut Polres Tulungagung.

Sementara AKP Kusnan, selanjutnya menjabat sebagai Bhayangkara Penyelia Bagren.

2. Kompol Yatno Mardi Wahyu Sejati, Kabag Ops Polres Lumajang digantikan oleh pejabat yang baru yaitu AKP Amar Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit II Sat PJR Ditlantas Polda Jatim.

Baca juga : Cara Menghadapi Debt Collector

Sementara Kompol Yatno Mardi Wahyu Sejati, selanjutnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Situbondo.

3. AKP Bambang Ponco Utomo, Kapolsek Candipuro Polres Lumajang, digantikan oleh pejabat yang baru yaitu AKP Sajito yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Rowokangkung.

Sementara AKP Bambang Ponco Utomo, selanjutnya menjabat sebagai Kapolsek Mayangan Polres Probolinggo.

4. AKP Suhari, Kapolsek Yosowilangun Polres Lumajang, digantikan oleh pejabat yang baru yaitu Iptu Hariyanto yang sebelumnya menjabat sebagai PS. Kapolsek Tempursari.

Sementara AKP Suhari selanjutnya menjabat sebagai Kapolsek Rowokangkung Polres Lumajang.

5. Iptu Nanang Sulistyo, Paurlat Bagsumda Polres Lumajang berpindah jabatan menjadi PS Kapolsek Tempursari Lumajang.

6. AKP Rudi Istanto, Kapolsek Gucialit diganti oleh pejabat yang baru yaitu Iptu Joko Triyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Bin Ops Satlantas Polres Lumajang.

Sementara AKP Rudi Istanto selanjutnya menjabat sebagai Kapolsek Jatiroto Polres Lumajang.

“Jabatan itu berkah dari Tuhan YME. Lewatan untuk mengabdi kepada masyarakat,” imbuh Ipda Catur meneruskan ucap Kapolres.

 

*wan

Pasutri Nikah Palsu Dipidanakan

Terkait Dakwaan Nikah Palsu, Alumni Lemhannas Berharap Hakim Membebaskan Terdakwa

Jakarta – Sebuah kasus unik tentang nikah palsu sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara saat ini. Pasangan suami-istri, Agus Butarbutar SH (54) dan istrinya Juniar (53) diajukan ke pengadilan atas laporan pelanggaran pidana pembuatan akta perkawinan antara Juniar dengan mantan suaminya almarhum Basri Sudibyo yang diduga palsu. Keduanya didakwa melanggar pasal 264 dan atau 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Kasus ini unik karena beberapa hal, antara lain Agus Butarbutar sebagai suami Juniar saat ini ikut diseret ke pengadilan sebab diduga ikut serta dalam tindak pidana yang disangkakan kepada istrinya. Sesuatu yang absurd bagi seseorang suami ikut terlibat membuatkan surat nikah istrinya dengan lelaki lainnya, dengan dalih apapun juga.

Keunikan lainnya adalah karena pernikahan antara Juniar dengan almarhum Basri Sudibyo benar-benar pernah terjadi sebagai fakta. Hal itu dibuktikan dengan adanya prosesi pernikahan melalui pemberkatan pernikahan di sebuah gereja oleh seorang pendeta. Namun, diklaim sebagai nikah palsu.

Menanggapi kasus tersebut, Wilson Lalengke yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 menyayangkan tentang konflik keluarga itu masuk ke ranah pengadilan.

“Sebenarnya, kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus menyisakan penderitaan kepada setiap pihak yang sebenarnya punya pertalian kekeluargaan itu,” ujar Wilson di Jakarta kepada pewarta media ini, Minggu, 5 April 2020.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga (PPWI) itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pola penyelesaian persoalan keluarga semacam ini oleh aparat penegak hukum.

“Polisi sebenarnya harus juga berfungsi sebagai mediator dalam kapasitasnya sebagai pelayan, pengayom, pelindung, dan penolong masyarakat. Bukan justru menjadi provokator dan membantu menjerumuskan warga yang berkonflik ke dalam situasi yang makin sulit. Ketika persoalan masuk ke meja hijau, apapun hasilnya, keretakkan hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga itu sudah terjadi dan makin merusak,” beber lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Demikian juga pihak kejaksaan, sambung Wilson, sebaiknya harus mereformasi pola penanganan perkara di pengadilan.

“Tidak memelihara mind-set bahwa jika terdakwa dibebaskan, berarti JPU kalah. Bukan begitu. Yang harus ditanam dalam pikiran seorang jaksa adalah bahwa ia berfungsi menghadirkan kebenaran dan keadilan di pengadilan. Jadi, jika tuduhan kekurangan bukti, atau tidak bisa dibuktikan, maka jaksa harus menuntut bebas para terdakwa yang dituntutnya. Memang ini aneh, tapi itulah esensi tugas aparat penegak hukum itu, menghadirkan kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat,” urai Wilson yang juga menyelesaikan program pasca sarjanannya di bidang Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu.

Melihat esensi tuduhan nikah palsu antara Juniar dan almarhum Basri Sudibyo yang diperkarakan itu, kata Wilson, hal ini juga menurut dia tidak pada tempatnya. Sebuah pernikahan tidak hanya melibatkan seseorang dua orang, tapi juga beberapa pihak lain.

“Pernikahan Juniar dengan almarhum itu misalnya, diresmikan di gereja oleh seorang pendeta, dan pasti disaksikan banyak jemaatnya. Jika pendetanya (berdasarkan informasi yang beredar) dianggap palsu, maka yang semestinya dituntut adalah sang pendeta itu, sebagai pendeta palsu. Bukan pasangan suami-istri yang dituduh berbuat nikah palsu,” jelas Wilson menambahkan.

Bagaimana dengan dokumen nikah yang dianggap palsu? Menjawab pertanyaan ini, Wilson mengatakan bahwa harus dibuktikan apakah ada dokumen nikah yang asli yang dipalsukan atau dibuatkan dokumen lain seolah-olah sebagai dokumen yang aslinya.

“Dalam konteks ini, harus ada dua dokumen, salah satunya asli, dan satunya lagi diduga palsu. Jika ada dua dokumen yang sama, dapat diduga ada tindak pidana pemalsuan,” kata Wilson.

Kedua, pemalsuan dokumen terjadi jika data, informasi, keterangan, dan lain-lainya dalam dokumen itu tidak sesuai dengan fakta alias dokumen bohong.

“Sepanjang isi dokumen nikah antara Juniar dan almarhum suaminya itu sesuai fakta yang ada, maka dokumen itu menurut saya tidak palsu,” tegas alumni Ketua Asosiasi Persaudaraan Indonesia Maroko itu.

Oleh karena itu, dari semua fenomena ini, Wilson Lalengke berharap agar Hakim PN Jakarta Utara yang menyidangkan kasus itu dapat bersikap arif dan bijaksana dengan membebaskan para terdakwa, Agus Butarbutar dan istrinya Juniar.

“Peradilan kita di negeri ini sebenarnya ibarat zombie, ada wujud tapi kehilangan roh. Kearifan dan sikap bijaksana para hakimlah yang jadi harapan kita untuk mengembalikan roh kebenaran dan keadilan berbasis kemanusiaan di tengah masyarakat Indonesia. Terima kasih,” tutup alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad 21 ini. (APL/Red)

Ketrangan foto: Agus Butarbutar dan istrinya Juniar

Pemasangan Lampu Penerangan Jalur Angker Lumajang

BintangEmpat.com, Lumajang – Tindak lanjut dari keluhan masyarakat tentang penerangan lampu jalan pada jalur rawan kecelakaan terutama jalur provinsi, kanit laka Polres Lumajang Iptu Joko Triyono, menjelaskan bahwa telah selesai pemasangan lampu penerangan pada beberapa titik di jalur jalan provinsi.

Baca Juga : FORKOM 3L Lumajang Tegaskan Akan Tempuh Jalur Hukum

“Jalur Jember via Jatiroto, selesai pemasangan empat titik,jalur Lumajang-probolinggo empat titik,jalur pasirian malang empat titik,dan di kota empat titik pada daerah blank spot( gelap), harapannya agar pengguna kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat,dapat melihat rambu-rambu jalan,ini sebagai bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat menekan angka kejadian,baik dari kecelakaan lalulintas, maupun kejahatan jalanan” ujarnya, Rabu (18/03/20).

Baca juga : Virus Corona, Harga Masker Naik Tajam, Ini Kata Dinkes Lumajang

Jalur lintas provinsi Lumajang dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang melintas.
Sejak adanya pintu tol Probolinggo. Juga sebelumnya belum pernah terjadi kemacetan, namun sekarang kemacetan sering terjadi pada jalur Lumajang-probolinggo karena jalur ini sering dilewati oleh kendaraan besar yang bermuatan pasir.

 

*Wan

Wakapolres Metro Bekasi Kota Diambil Sumpah

Foto: AKBP. Alfian Nurrizal diambil sumpah jabatan sebagai Wakapolres Metro Bekasi kota.

BintangEmpat.Com – Polres Metro Bekasi Kota resmi menerima warga baru. Wakapolres Metro Bekasi kota AKBP. Eka Mulyana digantikan posisinya oleh AKBP. Alfian Nurrizal S.H, S.I.K, M.Hum dalam serah terima jabatan di Mapolres Metro Bekasi Kota Pada Rabu (04/03).

Dihadiri para pejabat di lingkungan Polres Metro Bekasi kota, Sertijab dan pisah sambut dilaksanakan pada hari yang sama.

Sedangkan AKBP Eka Mulyana sendiri akan pindah tugas ke Bareskrim Mabes Polri setelah bertugas di Polres Metro Bekasi Kota selama 1 tahun 5 bulan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan perkenalan kepada jajaran Polres Metro Bekasi kota di Aula Mapolres Metro Bekasi kota.

Presiden Minta Pengentasan Kemiskinan Terkonsolidasi, Terintegrasi, dan Tepat Sasaran

AKBP Alfian Nurrizal merupakan alumni Akpol tahun 2000 dan sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Jember, Jawa Timur. Menjabat sebagai Wakapolres Bekasi kota, Alfian akan menghadapi kondisi yang cukup komplek.

Berbekal pengalaman sebagai Kapolres Probolinggo Kota dan Jember, tentunya AKBP. Alfian Nurrizal punya cara tersendiri dalam menangani angka kriminalitas di kota Bekasi yang tergolong tinggi.

Diketahui, Kota Bekasi dengan penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa dan berasal dari suku dan ras berbeda tentu rawan timbulnya gesekan, Walaupun kota Bekasi termasuk kota yang toleran sekalipun.

Dihadapan Pejabat Polres Metro Bekasi Kota, Kapolres Kombes Pol Wijonarko berpesan kepada AKBP Alfian Nurrizal. “Bantu dalam tugas, dimana Polres Metro Bekasi Kota dapat Penghargaan WBBM yang harus dipertahankan”, kata Kombes Pol Wijonarko.

Wali Kota Surabaya Temui Gibran

Foto: wajah ceria AKBP Alfian Nurrizal bersama istri tercinta

Senada, Dalam sambutannya dihadapan Kapolres Metro Bekasi Kota, AKBP Alfian  Nurrizal memperkenalkan diri dan mohon bimbingan. “Kami siap melaksanakan tugas baru dan mohon bimbingannya”, ucap mantan Kapolres Jember yang ditujukan Khusus kepada Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko didepan pejabat Polres Metro Bekasi Kota. (Red)

Kabiro Lumajang Beli Perusahaan Motim

Bintangempat.com, Jawa Timur-Sepertinya berbisnis melalui perusahaan media sangat menjanjikan, semisal yang dilakukan H. Khurul Fathoni yang sebelumnya sebagai Kabiro Lumajang koran harian Memo Timur (Motim) yang pada akhir bulan Februari 2020 kemarin, resmi membeli seluruh saham milik PT Media Memorandum Timur.
H. Khurul Fatoni

Perusahaan yang bergerak dibidang media massa itu, saat ini sudah sepenuhnya dikelola oleh H. Khurul Fatoni yang tak lain adalah Direktur Utama (Dirut) dalam perusahaan tersebut, Sabtu (29/2/2020), pihaknya dalam memimpin awal rapat kerja, dikantor Redaksi Motim Jalan Sersan Naam Nomor 77 Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun, tidak ada perombakan jajaran redaktur secara signifikan, hanya saja istri tercintanya Hj. Eni Kusmaya diletakkan pada pisisi jabatan sebagai komisaris utama, sedangkan untuk Direktur masih tetap dijabat oleh Eko Saputro SH MH., serta General Manager juga tetap dijabat oleh Yudi Indrawan.

Dikesempatannya, H. Khurul Fatoni menyampaikan bahwa dirinya bukan tidak punya alasan untuk membeli perusahaan Motim, dirinya juga mengakui bahwa Motim banyak membantu karirnya selama ini. Kedepan dirinya bukan hanya mengembangkan media cetaknya saja, technologi ITE yang semakin hari semakin banyak diminati khalayak, membuatnya untuk mengelola media online.
“Nantinya perusahaan ini juga bakal mengelola media berbasis online, dan itu sudah saya rencanakan jauh hari”,Pungkasnya.
*Wan

Sebar Hoax Penculikan Anak, Seorang Pemuda Diciduk Polisi

 

BintangEmpat.Com – Ini peringatan bagi kita semua agar tidak mudah menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Perbuatan menyebarkan konten berita palsu tidak dapat dianggap sepele karena bisa berdampak luas, sampai membuat orang lain resah dan ketakutan.

Seperti dilakukan RDA ( 29 ) warga Perum Arjasa Asri 2 Blok B No. 13 Dusun Tegal Bago Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Jember  karena dianggap tidak berhati-hati dan meresahkan warga, Ia terpaksa harus berurusan dengan Aparat Kepolisian Sektor Arjasa Polres Jember, Jawa Timur.

Jemput Paksa Anak Kiai Cabuli Santri, Polisi Dihalangi

RDA dianggap menyebarkan berita bohong ( Hoax ) dengan mengunggah konten yang bermuatan informasi adanya peristiwa yang diduga penculikan anak di Wilayah Kecamatan Arjasa lewat jejaring social media grup publik Facebook Info Warga Jember ( IWJ ).

“ Kejadianya pada hari Siang minggu kemarin di Komplek Perumahan Arjasa Asri Dusun Tegalbago Desa Arjasa, Kami menerima laporan ada seorang Ibu yang mengalami gangguan mental sedang memakai seragam SMA seperti kebingungan saat ditanya warga,” Ujar Kapolsek Arjasa AKP. Eko Basuki, saat menemui awak media di Balai Desa Arjasa Kecamatan Arjasa, Jember.

Sebar Hoax Penculikan Anak, Seorang Pemuda Diciduk Polisi
Sebar Hoax Penculikan Anak, Seorang Pemuda Diciduk Polisi

“ Pada saat diamankan petugas Polsek Arjasa difoto oleh warga dan di posting ke grup whatsapp Warga Asri 2 tanpa ada keterangan . Ketika itu, Saudara RDA sedang tidur dibangunkan Istrinya dan menunjukkan berita di grup WA tersebut . Setelah itu RDA langsung memposting di Grup Publik Facebook IWJ dengan konten yang berisikan tulisan ‘Diduga penculikan anak di daerah Perum Arjasa Asri 1, Hati-hati lur…’ “, terang Kapolsek, menirukan.

Akhirnya, Berita hoax tersebut ramai jadi perbincangan di linimasa Grup Publik Facebook yang diikuti ratusan ribu Nitizen pengguna social media. Karena berita ini meresahkan warga, sehingga Jajaran Polsek Arjasa merespon cepat untuk menindak lanjutinya. Untuk menemukan pemilik akun petugas tak kesulitan, selang beberapa jam Petugas Unit Reskrim Polsek Arjasa menemukan alamat RDA.

Insiden Berdarah Kongres V Partai Amanat Nasional Diwarnai Lempar Kursi

Kapolsek Arjasa berpesan kepada warga agar jangan mudah menyebarkan atau mengunggah berita di medsos yang tidak jelas asal -usulnya. Untuk itu Kami menghimbau kepada Warga agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terbukti kebenarannya.

“ Jika ditemukan keberadaan orang asing yang beraktifitas mencurigakan maka segera lapor ke Kepolisian terdekat, Jangan main hakim sendiri apalagi lapor ke medsos yang justru dapat memicu keresahan dan kepanikan warga lainnya. Tetap waspada itu Harus, Jangan Panik dan berlebihan, tapi Kalau Piknik oke dah”, tandasnya.

Sementara itu, Saat didampingi Unsur Muspika Kecamatan Arjasa bersama Tokoh masyarakat setempat, RDA (29 ) memberikan pernyataan terbuka dihadapan awak media. Ia mengaku khilaf dan kurang hati -hati.

Polisi Terbitkan SP2HP Soal Kasus Bupati Lumajang

“ Saya atas nama pribadi meminta maaf. Ini menjadi pelajaran atau edukasi bagi masyarakat jangan mudah menyebarkan berita yang belum diketahui jelas kebenarannya”, ungkapnya dengan nada menyesal. (Hadi/Humas Polsek)