Arsip Kategori: BERITA TERBARU

post tentang berita terbaru

Polemik Dai Bersertifikat

Menanggapi menteri agama pada tahun 2020 ini akan kembali menerapkan serta akan mengeluarkan sertifikasi para dai’

Foto: Novel Bamukmin, Wasekjen PA 212 dan Wakil Ketua Majlis Muzakarah GPMI DKI Jakarta

Ditulis oleh: Novel Bamukmin.

Seperti yang pernah saya sampaikan di akhir 2019 lalu tentang dai’ bersetifikat yang akan dibuat oleh kemenag, yang sempat membuat gaduh negara ini dan meresahkan umat islam karena ini menurut saya sangat berbahaya akan mengkotak-kotakan para dai atau mubaligh bahkan bisa saling berhadap-hadapan dan ini sangat mengadu domba anak bangsa, dan kalau sudah teradu domba jelas ini adalah upaya adu domba neo pki.

Saya melihat kemenag ini sudah selayaknya di reshufle karena orang yang jelas gagal paham dengan ajaran agama islam itu sendiri dan diduga pembisik-pembisiknya pun adalah golongan orang orang SEPILIS sehingga ingin merusak tatanan dalam ranah beragama demi kepentingan politik penguasa yang saat ini diduga berpihak kepada neo pki dengan kasus masuknya RUU HIP, yang akhirnya umat islam lintas ormas islam serta lintas daerah diseluruh indonesia menolaknya dan RUU HIP gagal menjadi UU dan akhirnya pemerintah mengutus utusanya yaitu 4 mentri ke DPR mengajukan pengganti RUU BPIP yang BPIP Pun harusnya di bubarkan karena jelas menyerang islam dengan mengatakan bahwa agama adalah musuh besar pancasila dan BPIP ini satu paket bermasalah sama dengan kemenag yang dengan ocehan BPIP membuat gaduh dan meresahkan umat islam.

Dengan begitu jelas kami PA 212 menolak dai bersitifikat karena ini adalah ajang adu domba para dai’ atau mubaligh yang sangat berakibat fatal bagi keutuhan bangsa dan dai’/mubaligh bersertifikat jelas adalah menjadikan seburuk-buruknya Dai’/mubaligh bahkan ulama karena terkekang akan penyampaian yang benar, padahal prinsip karakter dai’ adalah ” sampaikanlah yang benar walaupun pahit ” ( Alhadist ) dan juga ” sampaikanlah walau satu ayat ” ( Alhadist ).

Hakikatnya dai’ adalah oposisi dari penguasa yang akan selalu mengkritisi dan mengontrol jalannya suatu kekuasaan agar tidak semena-mena kepada rakyatnya dan juga tidak menyimpang dari agama karena indonesia adalah negara beragama, yang mana jelas dalam pancasila dalam sila pertama bahwa negara indonesia berasaskan ketuhanan yang maha esa serta jelas dalam pembukaan UUD 45 bahwa negara ini merdeka ” atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ” dan islam rahmatan lil alamin adalah segala ajaran islam dijalankan dengan kaffah bukan hanya sesuai pesanan penguasa yang saat ini justeru berpihak kepada aseng , penista agama dan kriminalisasi ulama dan jelas seburuk buruknya ulama, dai dan mubaligh adalah mereka yang menjilat kekuasaan.

Maka jelas persertifakatan dai’ adalah mengantarkan para dai menjadi ulama suu’ yaitu ulama yang jahat, yang menyampaikan dakwah dengan menyembunyikan kebenaran dan menyesatkan umat demi mendukung kekuasaan yang saat ini tidak berpihak kepada islam walau saat ini Wapresnya kiyai sudah sangat tidak berdaya, yang diduga hanya dijadikan komoditas politik atas nama agama demi kekuasaan justeru menindas ulama dan syiar Islam.

Kami meminta kepada kemenag untuk menyetop agenda konyol dan brutal tersebut yang menyandra eksitensi dakwah, yang sebenarnya dan seharusnya kemenag melanjutkan dan merealisasikan fatwa MUI dengan ketetapan no 7 thn 2005 tentang SEPILIS yang jelas sudah diFatwakan Haram oleh MUI kepada para dai’/mubaligh, ustadz serta para ulama agar fatwa MUI Itu dijalankan dan kalau pun kemenang ingin mensertifikasiaka. Para dai’ itu bisa saja yaitu bisa memberikan sertifikat kepada para ulama, dai , ustadz serta kiyai yang jelas tidak terjangkit penyakit SEPILIS tersebut.

Karena penyakit sepilis ini adalah kesesatan atas nama agama karena Alqur’an dan sunah harus tunduk kepada pemikiran dangkal bahkan kotornya manusia dan dengan sepilis ini adalah suatu peluang memberika legitimasi kepada aliran sesat , para penista serta komunisme atas nama agama.

Kalau kemenag paksakan maka jangan salahkan rakyat khususnya umat islam yang istiqomah akan agamanya melakukan perlawanan dengan pemboikotan terhadap dai-dai bersertifikat bahkan pengusiran ulama-ulama suu’ karena masjid dan mushola yang ada diindonesia adalah sebagian besar dari swadaya umat islam yang membangunnya sehingga hak setiap pengurus masjid memboikot para dai-dai bersertifikat bahkan bisa jadi mengusirnya.

*Novel Bamukmin.

Soal Fadli Zon dan Fahri Hamzah Dapat Bintang Mahaputra Nararya

Terkait FZ dan FH telah menerima Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Jkw oleh karena ‘ berjasa ‘ pernah menjadi Pimpinan DPR RI

Foto : Novel Bamukmin Waketum TPUA (Tengah) bersama Damai Hari Lubis, Sekjen TPUA (kanan)

Oleh : Damai Hari Lubis.

Politikus Gerindra Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertanyaan dari kami Mujahid 212 ( Para Aktivis TPUA, AAB & KORLABI ) apa hasil kritikan dari mereka berdua ada yang diterima dalam artian didengar, kemudian dituruti oleh Jkw ? Koq Fadli Dzon Dan Fachri Hamzah malah nampak senang hati, riang gembira , menerima gelar Maha Putera Nararya ? Yang kebetulan sound-nya ( Pernah ) sama dengan kami, para pengikut IB HRS.

Sedangkan khusus terkait permintaan FZ agar Tokoh Ulama ( Imam Kami HRS ) tidak didzolimi oleh Pemerintah RI, faktanya Jkw selaku Penguasa Tertinggi negeri ini sampai dengan saat ini, tetap tidak menghiraukannya, buktinya IB HRS tetap tidak dapat kembali ke Tanah air, tetap dilanggar HAM nya, tetap diasingkan ?

Belum lagi terhadap kritikan keduanya ( FH & FZ ) terkait kebijakan Penegakan Hukum Penguasa yang Penuh Ketimpangan. Oleh sebab itu, Kami cukup heran, gak habis fikir, begitu bahagianya , mereka berdua begitu semangatnya menerima pemberian Gelar Mahaputera Nararya tersebut. Walau materi kritikan mereka selama menjadi Pimpinan DPR. RI, selaku wakil rakyat tidak juga diperdulikan sampai saat pemberian Gelar Tanda Jasa oleh Jokowi.

*Novel Bamukmin

Tuntut Kenaikan Insentif, Kantor Bupati Lampung Selatan Digeruduk

Lampung, BintangEmpat.Com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Lampung Selatan menggelar aksi unjuk rasa terkait tuntutan kenaikan insentif dan Oprasional BPD yang dirasa sangat minim dan sangat layak, Kamis (13/08/2020).

Terlihat hadir ratusan massa BPD yang datang dari 17 Kecamatan lalu menggelar aksi didepan Kantor Bupati Lampung Selatan sambil membawa spanduk dan atribut lainnya demi memperjuangkan aspirasi mereka agar mendapat respon dari Bupati.

Kartu GAAS Bakal Jadi e-money

Memang sebelumnya sudah terdengar kabar, bahwa akan ada aksi massa bertepatan pada saat hari sidang paripurna DPRD tersebut.

Ditambah lagi dengan adanya undangan dari Forum Komunikasi Badan Pemusyawaratan Desa(FKBPD) yang dibuat pada Tanggal 10 Agustus 2020, prihal ‘Pengawalan sidang paripurna DPRD, terkait pembahasan insentif BPD’ NO:140/003/fK-BPD/KLD/VIII/2020,yang bertempat dilapangan Cipta Karya .

Oknum Perhutani Lumajang Kalap

Sebab, menurut Nasoha selaku Ketua BPD Desa Negri Padan Kecamatan Kalianda ,selama ini insentif Ketua BPD sebesar Rp.300.000.00 sedangkan untuk anggota hanya Rp 100.000.00.

“Kita perjuangkan”, katanya.

Sementara Pemerintahan Desa mulai dari Kepala Desa beserta 3 Kaur,3 Kasi ditambah 2 orang tenaga operator, honornya mencapai diatas jutaan rupiah.Terkecuali dua tenaga operator desa .

Ucapan yang sama juga disampaikan oleh Dedi Ependi selaku Ketua BPD Desa Palas Jaya , untuk Ketua Rp.300.000.00.,Wakil Ketua Rp.200.000.00, Sekretaris Rp.150.000.00.Lalu anggota cuma Rp 100.000.00, katanya ketika dikonfirmasi via WhatsApp, pada pukul 09.00 WIB .

Menurut Dedi, dia sangat setuju kalau insentif BPD dinaikan, karena untuk meningkatkan kinerja. “Sebab selama ini, dirasa sangat tidak sesuai dengan pertanggung jawaban BPD, Jadi bila dinaikan, kenerjanya akan lebih baik lagi”, tutupnya.

‘Misteri’ Kasus PT Bumi Subur Semua Bungkam

Dengan adanya kesenjangan ini, menurut para anggota BPD dirasa sangat tidak adil dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar bisa menaikan insentif tersebut. (Nur Ismail)

Kartu GAAS Bakal Jadi e-money

Jakarta, BintangEmpat.Com – Akhirnya Tim Formatur Gerakan Advokat & Aktivis (GAAS) berhasil menyelesaikan rumusan AD/ART GAAS pada Sabtu(8/8/2020) sore di Resto Rasa Rasa, Jalan Panjang, Jakarta Barat.

Ketua Umum GAAS Advokat Rudy Silfa SH menyatakan rasa syukur atas kelancaran agenda terakhir dari Tim Perumus yang sebelumnya Rapat dilakukan di Grha Pena 98, Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan pada Sabtu (25/7/2020) lalu.

Begitu terharunya Ketua Umum GAAS Advokat Rudy Silfa SH sehingga detail perjalanan hidupnya pun ia ceritakan dengan gamblang. Bagaimana ia pernah sukses secara materi hingga terpuruk minus, namun masih bisa membangun sebuah ormas baru.

“Yang saya syukuri, ternyata dalam keadaan kesulitan saat ini pun saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk membangun sebuah ormas baru, GAAS. Kita hadir dari keprihatinan untuk membantu masyarakat yang ingin mencari keadilan di negeri ini” kata Rudy.

Oknum Perhutani Lumajang Kalap

Kepercayaan yang diberikan oleh kawan-kawan akan ia pegang teguh dengan prinsip cukup 1 kali periode saja (2020 – 2025) menjabat sebagai Ketua Umum. Setelah itu Munas harus menentukan pimpinan baru.

” Untuk memperkuat organisasi ini, maka kami tawarkan agar kartu anggota dapat dipakai sebagai e-money untuk bayar tol, trans Jakarta, kapal ferry, dan lainnya seperti yang sudah kami buktikan saat Top Up Indomart beberapa waktu lalu,” Lanjut Rudy.

Eks GAM Bakal Tuntut Pemerintah Indonesia

Peserta rapat setuju untuk pembuatan kartu anggota plus baju seragam dengan kontribusi Rp. 300.000 yang berlaku selama 5 tahun. Ini merupakan bentuk Solidaritas sesama anggota. Dalam 1 hari ketetapan rapat, terkumpul 50 orang pemesanan yang mana akan diproduksi pada akhir batas waktu pemesanan Sabtu (15/8/2020). *Hans

Direktur Bumi Subur  dan Oknum DPRD Lumajang Digugat

Mahmud SH

Bintangempat.com, Jawa Timur – Mediasi gugatan perdata antara penggugat, AM dengan tergugat, Direktur PT Bumi Subur dan anggota DPRD Lumajang berinisial TR ternyata gagal. Gugatan tersebut akhirnya harus dilanjutkan ke tahap persidangan.

Di kesempatan mediasi terakhir, dari pihak tergugat, nampak tidak ada yang hadir, Rabu (12/8/2020). Mediasi tersebut dijadwalkan dilaksanakan pukul 13.00 Wib. Bahkan hingga pukul 15.00 Wib, kuasa hukum dari tergugat juga tidak terlihat di Pengadilan Negeri Lumajang.

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Sementara dari pihak penggugat hadir dalam kesempatan itu. “Ini ditunggu sampai jam 3 sore, tergugat satu dan dua tidak datang,” kata kuasa hukum dari penggugat, Mahmud SH pada wartawan.

Mahmud menegaskan, sudah 3 kali hakim mediator mengagendakan mediasi. Namun Direktur PT Bumi Subur tak pernah datang. “Menurut hakim mediator, ini tidak ada itikad baik,” ucapnya. Sementara TR, pernah hadir sekali ketika agenda mediasi yang kedua

Dengan gagalnya mediasi ini, hakim mediator pun mengembalikan persoalan ini ke majelis hakim. “Dalam arti kembali ke ruang sidang, ke persidangan, jalan terus. Jadi nanti siapa yang benar, siapa yang salah, dinilai sesuai aturan yang yang dipakai,” kata Mahmud.

PP Muhammadiyah: Salat Iduladha Di Lapangan Sebaiknya Ditiadakan

Namun masih belum diketahui, kapan sidang gugatan perdata ini akan dilaksanakan. Nantinya majelis hakim akan memanggil kedua belah pihak dulu. “Majelis hakum akan memanggil para pihak,” pungkasnya.

Sementara pihak tergugat melalui kuasa hukumnya, Adi Riwayanto masih belum berhasil dikonfirmasi terkait ini.  (Wan).

Kejanggalan Kasus Pemerasan Rentenir Kartu Jakarta Pintar

Motif Cari Uang, 3 Sekawan Diduga Memeras Rentenir Penggadaian KJP di Kalideres

Jakarta – Empat wartawan media online BidikFakta.Com berinisial AW, BW, RH, dan AR mengalami nasib apes, dikriminalisasi gerombolan oknum polisi Polsek Kalideres terkait kasus yang dilaporkan rentenir penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP), Tanti Andriani, ke Polsek tersebut. Dikatakan bernasib apes karena mereka adalah korban dugaan persengkongkolan 3 sekawan bernama Arif, Rosid, dan Briptu Bunbun. Ketiga oknum ini diduga kuat sebagai aktor intelektual dan pelaku sesungguhnya atas tindak pidana pemerasan yang terjadi atas Tanti Andriani.

Baca: Oknum Perhutani Lumajang Kalap

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, setelah mengikuti persidangan kedua terhadap keempat wartawan yang dikriminalisasi polisi Kaliders, yang digelar secara virtual di PN Jakarta Barat dan Polsek Kalideres, Selasa, 11 Agustus 2020. Wilson meyakini dan berkesimpulan bahwa ketiga orang itu (Arif, Bunbun, dan Rosid – red) adalah orang-orang yang telah merencanakan dan sekaligus mengeksekusi rencana jahat mereka, melakukan pemerasan terhadap rentenir Tanti Andriani.

“Saya berkesimpulan dan sangat meyakini bahwa Arif, Rosid, dan Bunbun adalah perencana tindak kriminal pemerasan terhadap Tanti Andriani, rentenir penerima penggadaian KJP di Kalideres itu. Ini adalah kesimpulan saya setelah mengikuti rangkaian persidangan yang menghadirkan tiga orang saksi, yakni saksi pelapor Tanti Andriani, suami Tanti Andriani bernama Usman, dan Briptu Bunbun, oknum provost Polda Metro Jaya. Dari keterangan para saksi ini, jelas sekali terlihat rangkaian cerita faktual kejadian pemerasan itu,” ungkap Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada redaksi melalui saluran WhatsApp-nya, Rabu, 12 Agustus 2020.

Untuk melancarkan aksinya, ketiga orang ini mengajak kawan-kawan jurnalis BidikFakta.Com. Mereka dijadikan umpan, yang masuk sebagai jurnalis ke toko Tanti Andriani, dengan perannya masing-masing. AR masuk berpura-pura ingin mengambil KJP anaknya yang digadaikan di tempat itu. Tanti Andriani melayani AR, mengambil buku besar berisi daftar para penggadai KJP dan memperlihatkan kepada AR untuk mengecek nama dan kode KJP-nya. Beberapa saat kemudian, BW dan SW sebagai wartawan menyusul masuk untuk melihat dan meneliti buku catatan berisi daftar para penggadai KJP. Bersamaan dengan BW dan SW, Briptu Bunbun juga masuk ke toko (dalam kesaksian di pengadilan, Bunbun mengaku masuk dan kemudian berdiri di luar toko).

Pada saat kejadian di toko si rentenir Tanti Andriani itu, RH dan Arif tetap di dalam mobil masing-masing (sebagai sopir – red). Menurut kesaksian para saksi di pengadilan, kejadian tersebut berlangsung pada kira-kira pukul 20.00 WIB, hari Senin, 4 Mei 2020, di Jl. Manyar RT.002 RW.015, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Baca : Poster Habib Rizieq Tak Mempan Dibakar Malah Dipampang Di Markas FPI

Kesaksian Tanti Andriani di pengadilan terkait tamu yang tidak diundang malam itu berubah-ubah. Dia awalnya mengatakan bahwa keempat orang itu mengaku dari buser, tapi kemudian diralat lagi bahwa ada wartawan sesuai keterangan dalam BAP. Merujuk kepada surat pengakuan AW kepada Wilson Lalengke melalui surat yang dikirimkan dari tahanan, faktanya adalah BW menjawab pertanyaan Tanti Andriani soal siapa mereka, ia mengatakan dari Polda sambil menunjuk Briptu Bunbun yang menyertai masuk bersamanya. AW memperkenalkan dirinya sendiri sebagai wartawan.

Fakta-fakta kunci terungkap di persidangan yang sangat penting untuk diketahui publik dan para pihak terkait, terutama Kapolsek Kalideres Kompol Slamet, Kapolres Jakarta Barat KBP Audi Latuheru, media kompas, tribunnews, detik, dan lainnya, termasuk JPU dan Majelis Hakim, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Briptu Bunbun diajak Arif mencari uang. Hal ini sebagaimana kesaksian Bunbun di persidangan, yang kemudian dikonfirmasi lagi, saat yang bersangkutan keluar ruang sidang, oleh Wilson Lalengke. Kebutuhan akan dana segar itu, kata Bunbun, mendorong yang bersangkutan mengikuti ajakan Arif untuk ikut bersamanya dan bertemu Rosid. Kebetulan sekali, masih menurut pengakuan Bunbun, Rosid pernah menjanjikan kepada Bunbun untuk menjumpai bos-nya (diduga bos yang dimaksud Rosid adalah Tanti Andriani, karena Rosid pernah bekerja sebagai karyawan Tanti Andriani – red).

Kedua, yang mengantarkan Tanti Andriani ke rumahnya seusai pertemuan empat mata Rosid dengan Tanti Andriani di mobil merek Sienta yang dibawa Arif, adalah Briptu Bunbun, Rosid, dan Arif sebagai sopir. Keempat wartawan yang ditangkap Polsek Kalideres tidak ikut serta. Dalam perjalanan menuju rumah Tanti Andriani itu, dapat sangat diduga telah terjadi pembicaan lanjutan tentang negosiasi ‘pemerasan’ oleh 3 sekawan ini: Bunbun, Rosid, dan Arif.

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Ketiga, setelah mendapatkan uang 4,5 juta rupiah, Rosid menemui keempat wartawan BidikFakta.Com yang menunggu di kompleks mall Daan Mogot, Jakarta Barat, sesuai perjanjian. Untuk diketahui, Bunbun dan Arif sudah bergabung terlebih dahulu dengan keempat wartawan ini seusai menurunkan Rosid dan Tanti Andriani di kediamannya. Setelah bertemu ‘tim’ ini, Rosid memberikan uang kepada Briptu Bunbun sebesar Rp. 1.500.00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Bunbun menerima uang tersebut ‘dengan senang hati’ tanpa bertanya uang itu dari mana dan untuk apa. Keterangan ini merupakan pernyataan dan jawaban Bunbun saat pengacara keempat wartawan, Dolfie Rompas, menanyakan hal itu kepada Bunbun di persidangan dimaksud.

Keempat, Bunbun, Arif, dan Rosid adalah tiga sekawan yang saling kenal dekat satu sama lainnya. Dari keempat wartawan BidikFakta.Com, hanya BW yang diketahui mengenal Rosid. Sumber informasi tentang adanya penimbunan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh rentenir Tanti Andriani adalah Rosid, yang sangat dapat diduga merencanakan pemerasan ini bersama kedua kawannya: Bunbun dan Arif. Para wartawan yang polos dan berjalan lurus ini justru terjebak dalam permainan tiga sekawan tersebut. Sesuai panggilan jiwa jurnalisme, keempatnya bersemangat mengikuti ajakan Rosid untuk melakukan investigasi penggadaian KJP oleh Tanti Andriani. Sayangnya, keempatnya tidak waspada terhadap niat buruk Rosid dan kelompoknya dalam peristiwa itu.

Kelima, Bunbun dan Tanti Andriani sempat berbeda informasi di persidangan tentang janji pengembalian KJP dan handpone yang ‘disita’ para tiga sekawan bersama kelompok wartawan BidikFakta.Com. Tanti Andriani bersaksi di persidangan bahwa Bunbun mengatakan jika uangnya sudah diberikan, pihaknya akan mengembalikan KJP dan handprone si rentenir ini. Sementara, Bunbun menyatakan tidak pernah mengatakan demikian. Hakim selanjutnya mengkonfrontir langsung dengan Tanti Andriani saat itu juga. Tanti tetap bersikeras bahwa Bunbun menjanjikan pengembalian KJP dan handphone jika ia sudah memberikan uangnya. Akibat KJP dan handphone tidak kunjung dikembalikan itulah, menjadi salah satu pendorong Tanti Andriani membuat laporan polisi dengan pasal pemerasan.

Sebagai tambahan informasi, hingga saat berita ini ditayangkan, keberadaan Arif dan Rosid belum diketahui. Menurut Kanit Reskrim Polsek Kalideres, AKP Syafri Wasdar, pihaknya telah menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap kedua buron tersebut. Namun, hingga saat ini pihak Polsek tidak dapat menunjukkan surat DPO tersebut. Publik juga tidak pernah melihat ada informasi terkait DPO-nya Arif dan Rosid. Keduanya hilang bak ditelan bumi. Atas keanehan itu, beberapa pihak menduga bahwa kedua oknum anggota 3 sekawan itu sengaja disembunyikan para oknum berkepentingan, seperti Briptu Bunbun dan/atau Polsek Kalideres. (TIM/Red)

Referensi:

  1. Reka Ulang (Imajinatif) Kejadian Pengungkapan Kasus Pegadaian KJP di Kalideres https://pewarta-indonesia.com/2020/07/reka-ulang-imajinatif-kejadian-pengungkapan-kasus-pegadaian-kjp-di-kalideres/

  2. Polsek Kalideres Tahan Wartawan Saat Berupaya Ungkap Pegadaian KJP, Ini Pesan Wilson ke Kapolres Jakarta Barat https://pewarta-indonesia.com/2020/07/polsek-kalideres-tahan-wartawan-saat-berupaya-ungkap-pegadaian-kjp-ini-pesan-wilson-ke-kapolres-jakarta-barat/

  3. Diduga Membela Penadah KJP, Wilson Lalengke Minta Kapolri Copot Kapolsek Kalideres https://pewarta-indonesia.com/2020/07/diduga-membela-penadah-kjp-wilson-lalengke-minta-kapolri-copot-kapolsek-kalideres/

  4. Polsek Kalideres Sita Ratusan KJP dari Renternir, Wilson Lalengke: Harus Diusut Tuntas https://pewarta-indonesia.com/2020/06/polsek-kalideres-sita-ratusan-kjp-dari-renternir-wilson-lalengke-harus-diusut-tuntas/

  5. Kapolsek Sebar Kebohongan melalui Konferensi Pers, PPWI: Memalukan! Pakai Uang Negara untuk Produksi Hoax https://pewarta-indonesia.com/2020/07/kapolsek-sebar-kebohongan-melalui-konferensi-pers-ppwi-memalukan-pakai-uang-negara-untuk-produksi-hoax/

  6. Beritakan Hoax, Kompas dan Tribunnews Jangan Jadi Penjilat Pantat Kapolsek https://pewarta-indonesia.com/2020/07/beritakan-hoax-kompas-dan-tribunnews-jangan-jadi-penjilat-pantat-kapolsek/

Hadapi Reses II DPRD LamSel Gelar Briefing

Dalam Rangka Hadapi Reses II,Sekretaris DPRD Lam-Sel Drs.Samsurijal,MM.Gelar Briefing


BintangEmpat.Com, Lampung – Pelaksanaan reses Ke II (dua) Anggota DPRD Lampung Selatan akan dilaksanakan pada Tanggal 18 s.d. 22 Agustus 2020. Berkaitan dengan hal itu, Sekretaris DPRD Lamsel, Drs. Samsurijal, MM. melaksanakan briefing di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan (Lamsel) (11/08/2020).

Briefing yang diikuti oleh seluruh pejabat dan staf di lingkup Sekretariat DPRD Lamsel Staf Sekretariat DPRD Lamsel bertujuan untuk membekali seluruh staf yang terlibat dalam pelaksanaan reses yaitu persiapan kebutuhan sarana dan prasarana baik sebelum atau setelah pelaksanaan reses nanti agar pelaksanaan reses berjalan sesuai dengan harapan.

Baca: Sikap PA 212 Soal Prabowo Subianto Jabat Ketum Gerinda Kembali

Sekretaris DPRD Lamsel Drs. Samsurijal, MM., dalam arahannya mengatakan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perlaksanaan reses ke II (Dua) ini, antara lain :

  • Segera mungkin menjalin komunikasi dengan Anggota Dewan yang sudah ditentukan berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan reses nanti.

  • Tetap mengikuti instruksi pemerintah untuk mengedepankan protokol kesehatan di era New Normal dalam pelaksanaan reses nanti, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan antiseptic.

Pelaksanaan reses kali ini tidak jauh berbeda dengan reses sebelumnya, hanya saja, metode pelaksanaannya kali ini dilakukan secara perorangan, artinya 1 (satu) staf sekretariat mendampingi 1 (satu) orang Anggota Dewan. “Pendampingan anggota dewan saat reses oleh kita (Sekrerariat DPRD) dilakukan secara perorangan, jadi masing-masing kita mendampingi 1 (satu) orang Anggota DPRD,” ujarnya.

Selain membahas teknis pelaksanaan reses ke II (dua), Sekwan. juga menekankan kepada seluruh staf agar segera menyelesaikan laporan pelaksanaan reses tepat waktu dan selalu berkoordinasi dengan masing-masing Anggota Dewan yang sudah ditentukan.

Di kesempatan tersebut, para Kabag juga turut memberikan masukan dan arahan, berdasarkan pengalaman reses yang lalu agar tidak terjadi kesalahan dan kelalaian.

Baca: KPK Harus Berani Tangkap Ahmad Bastian

Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lamsel, Imballo Mardiono Sidauruk S.H., MM., menurutnya sudah menjadi kewajiban staf yang mendampingi Anggota DPRD Lamsel saat reses untuk menyelesaikan laporannya sebelum memasuki masa reses selanjutnya. “Artinya saling bekerja sama, dan berkoordinasi agar manejemen kesekretariatan bisa berjalan optimal,” sebutnya.

Lebih lanjut Kabag Persidangan Susilo Hadi, S.Sos mengatakan sebelum reses staf harus membangun komunikasi intensif1 dengan anggota DPRD Lamsel yang didampingi. Seperti, lokasi resesnya dimana? Perkiraan jumlah pesertanya berapa ? Kebutuhan apa saja selama proses reses berlangsung, hingga biaya pelaksanaan reses.

Untuk pertanggungjawaban administrasi kegiatan, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD, Luluk Tantri, SH, turut pula memberikan penjelasan secara detail tentang bagaimana laporan pertanggung jawaban reses yang mencakup sarana dan prasarana selama pelaksanaan reses.

Adapun kabag Umum, Ratnawati S.E., M.M. turut pula memberikan masukan kepada seluruh staf terutama untuk staf yang baru perdana mengikuti kegiatan pendampingan reses tentang kisi-kisi pelaksanaan reses agar berjalan sukses.

Baca: Otsus Gagal Sejahterakan Dan Indonesiakan Orang Papua

Briefing yang digelar dengan berbagai diskusi dan tanyajawab seputar pelaksanaan kegiatan reses berjalan lancar dan kita semua semoga tiada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya nanti.
(Nur Ismail).

Bertahun-tahun Pembangunan Jalan Kelurahan Kalianda Baru Terwujud

Pembangunan Jalan lingkungan Sepanjang 393 M Kelurahan Way Lubuk Kalianda Lam-Sel Terwujud

BintangEmpat.Com, Lampung – Rasa bahagia atas terwujudnya usulan warga terhadap pembangunan jalan rabat beton di RT/RW 03/04 Lingkungan 4 Kelurahan Way Lubuk, Lampung Selatan, nampak jelas terpancar diwajah mereka saat awak media turun dilokasi, pada Senin (10/08/2020) sekira Pukul 16.30 WIB.

Bagaimana tidak, sebab sejak Tahun 2015 lalu, usulan pembangunannya berulang kali mengalami kegagalan,sehingga baru sekarang ini dapat terwujud. Ungkapan rasa syukur tersebut terucap oleh Arsad selaku RT 04, ketika awak media berkunjung kekediamannya dengan maksud konfirmasi .

“Sejak Tahun 2015 lalu kami selalu usulkan untuk bisa dibangun, namun selalu gagal dengan berbagai macam hambatan. Alhamdulillah Tahun ini dapat terwujud”, katanya.

Namun sangat disayangkan, ada salah satu tembok rumah warga yang tepat persis masuk ke badan jalan, sehingga menghalangi jalan menjadi tidak bisa diluruskan.

Sikap PA 212 Soal Prabowo Subianto Jabat Ketum Gerinda Kembali

Menurut penuturan Arsad, pemilik rumah yang bernama Abdul Rohman, sudah pernah diajak bermusyawarah agar mau mengizinkan untuk dibongkar dan dibantu kompensasinya oleh masyarakat dengan cara dibuatkan dengan yang baru berikut sumur dan lain-lainnya. “Tetapi sang pemilik rumah tetap tidak mau tembok rumahnya jika dibongkar, makanya menjadi tidak lurus”, jelasnya.

Jalan rabat beton yang dibangun oleh CV. Savira Makmur ini berukuran panjang =393 M,lebar =2,3 M,Tebal 20 CM, dimulai pembangunannya sejak tanggal 27 Juli lalu, kini hampir mencapai 50% pengerjaan fisiknya.

Gugatan di PN Lumajang, Oknum DPRD Lumajang ‘Bungkam’

Hal ini berdasarkan keterangan Fahmi selaku Kepala Tukang ketika dikonfirmasi dilokasi, pada Senin (10/08/2020). Saat ditanya siapa yang punya pekerjaan rabat beton? Dikki Direktur CV Savira makmur jawabnya. Lalu saat dihub via Hp? “Benar pak, saya Dikki yang punya pekerjaan”, jawabnya.

Kepala Ka UPT Kecamatan Kalianda, Munadi ketika dikonfirmasi, membenarkan bahwa jalan tersebut milik rekanan pemborong yang sumber dananya dari APBD Tahun Anggaran 2020. “Bukan dari ADK”, jelasnya.

Terkait jalan terhadang pada rumah warga, Munadi mengatakan tidak ada masalah, yang penting sudah dimusyawarahkan. “Nantinya, tembok penghalang itu akan diukur berapa panjang dan lebarnya lalu volume yang kurang tersebut ditambahkan saja kembali pada jalan itu lagi agar volumenya pas dengan ukuran”, jawabnya.

Secara aturan, menurut Munadi tidak ada yang salah. “Terkecuali bila mengurangi volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang yang telah ditentukan dengan RAB dan gambar”, pungkasnya.(Nur Ismail).

Lihat Chanel Youtube kami

 

Sikap PA 212 Soal Prabowo Subianto Jabat Ketum Gerinda Kembali

Sikap PA 212 Soal Prabowo Jabat Ketum Gerinda Kembali

Foto: Novel Bamukmin

Menanggapi tentang terpilih kembalinya Prabowo Subianto menjadi ketum Gerindra dan kembali mengagenda menjadi capres di tahun 2024, banyak masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana tanggapan PA 212, karena tak bisa dipungkiri pada masa plipres tahun 2019 lalu, PA 212 memberikan dukungan penuh dan mengajak rakyat indonesia untuk memilih PS karena telah menyanggupi dan menanda tangani fakta integritas dengan 17 poinnya itu.

Namun dengan terpilihnya kembali PS sebagai Ketum Gerindra dan digadang gadang maju lagi sebagai capres 2024 maka sampai saat ini untuk PA 212 belum menentukan sikap mendukung atau tidaknya PS menjadi presiden karena masih terlalu jauh, buat kami untuk urusan yang berhubungan dengan PS dan Partainya jelas sudah selesai.

Eks GAM Bakal Tuntut Pemerintah Indonesia

Kami tidak ada urusan lagi dan tidak ada sangkut pautnya lagi dan saat ini masih banyak PR yang harus dibenahi yaitu masih belum surutnya virus corona yang terus menghantui bangsa Indonesia, bahkan terus meningkat juga.

Kami masih harus menghadapi resesi ekonomi, terlebih masalah penegakan hukum yang mandul, menghadapi kasus hukum Budi Djarot yang bertanggung jawab atas demo di depan DPR RI pada 27 Juli 2020 lalu, telah membuat gaduh bangsa ini, dan sampai saat ini tidak diproses, padahal sudah ada beberapa laporan yang masuk termasuk dari TPUA sendiri, saya sebagai Waketumnya serta bangkitnya neo pki melalui RUU HIP yang diganti RUU BPIP, serta kriminalisasi ulama dan maraknya para penista agama, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum tokoh maupun yang dibawahnya, bahkan direzim ini sudah tidak berdaya dengan penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh aseng.

Heboh… Polisi Temukan Batu Meteor dan Batu Kristal ‘Gatot Kaca’

Apa yang saya sebutkan diatas menjadi PR yang tidak terselesaikan direzim ini padahal dua kubu yang berseteru di pilpres 2019 sudah sebagian bergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini, namun sepertinya Indonesia malah semakin semrawut dengan berbagai krisis multi dimensi, makanya buat bangsa ini dan siapapun yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dalam membela agama, ulama, bangsa dan pancasila tentunya kami akan dukung nanti ketika pada masa pilpres mendatang pada tahun 2024 atau bisa saja saat ini terjadinya pergantian rezim dengan cara yang konstitusional dan beradab dengan legowonya Jokowi mengundurkan diri, karena telah gagalnya memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik atau para wakil rakyat di MPR bisa menggelar sidang istimewa dengan melengserkan Jokowi, tentunya dengan dorongan dan dukungan dari rakyat, serta ulama yang selalu setia mengawal NKRI ini, yang sudah lebih dari 400 tahun dari masa penjajahan Belanda sampai saat ini.

Dan saat ini kami umat islam beserta para ulama yang istiqomah masih setia mengawal NKRI ini dari segala macam penjajahan gaya baru dan tentunya saat ini kami mengikut komando para ulama kembali dan khususnya komando imam besar Habib Rizieq Syihab.

Ditulis oleh: Novel Bamukmin.

Lihat Chanel Youtube kami