Arsip Kategori: INFORMASI

berisi informasi

Kasus Corona di Indonesia Tuntas Juni 2020, Ini Hasil Riset Denny JA

 Juni 2020 Indonesia Kembali Normal?

Dengan mengolah data dunia yang ada, ditambah referensi riset lain, LSI Denny JA membuat tiga kesimpulan soal virus corona. Di akhir kesimpulan, disertakan pula disclaimer yang menjadi basis kesimpulan itu.

Pertama, 99% kasus Virus Corona (Covid-19) selesai sebelum vaksin untuk virus itu ditemukan. Bulan Juli-September 2020 adalah rentang waktu dimana virus corona tak lagi menjadi masalah bagi dunia.

Di era itu, yang terpapar virus corona tentu tetap ada. Namun jumlah kasus baru terpapar grafiknya menurun signifikan. Puncak pandemik sudah dilewati.

Kedua, negara Indonesia termasuk negara menengah (Kategori B) dari sisi kecepatan menyelesaikan kasus Virus Corona untuk mencapai level 99 persen tuntas. Tercapainya level 99 persen itu untuk kasus Indonesia diperkirakan di bulan Juni 2020.

Tentu ini dengan asumsi aneka protokol kesehatan yang digariskan WHO dan Pemerintah RI dipatuhi. Antara lain social distancing, work from home, larangan mudik, dan sebagainya.

Ketiga, 100 persen Indonesia dan dunia bebas dari virus corona ketika vaksin atas virus itu ditemukan. Rentang waktu penemuan vaksin sekitar Mei-Juli 2021.

Ketika vaksin ditemukan, virus corona berubah efeknya hanya seperti penyakit biasa yang tak lagi mematikan.

Sumber Data dan Metodelogi

Berbeda dengan umumnya riset LSI Denny JA, riset ini bertujuan mengolah data sekunder. Ia bukan survei opini publik. Yang digali bukanlah persepsi publik atas virus corona.

Kali ini riset LSI Denny JA ingin membaca trend data dunia dan Indonesia atas kasus corona. Riset ini ingin menjawab apakah dan kapankah puncak pandemik terlampaui. Bisakah kita prediksi kapan pandemik berakhir.

Kesimpulan untuk pertanyaan itu diolah LSI Denny JA dari 3 sumber data dan informasi:
1. Worldometer data dunia virus corona
2. Singapore University of Technology and Design
3. Berbagai hasil riset lainnya

Latar Belakang

Ditemukannya vaksin kekebalan untuk Virus Corona adalah satu-satunya penjamin Virus Corona bisa ditangani. Ketika vaksin ditemukan, Virus Corona hanya menjadi flu biasa yang tak lagi mematikan.

Namun sebelum vaksin ditemukan berbagai protokol kesehatan diberlakukan di banyak negara. Antara lain menjaga jarak fisik (social distancing, physical distancing), lock-down wilayah dengan segala istilah yang berbeda, work from home, online learning, penggunaan masker, sesering mungkin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan sebagainya.

Data dari worldometer menunjukkan, protokol kesehatan itu efektif bekerja untuk rata rata dunia. Sebelumnya, penambahan kasus baru yang terpapar grafiknya menanjak signifikan. Tapi sejak 1 April 2020, penambahan kasus baru terpapar mulai menunjukkan grafik yang landai.

Kesimpulan Riset

Riset ini menyertakan kasus empat negara: Jerman, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru. Terbaca di grafik itu, betapa kasus baru harian yang terpapar menurun secara signifikan. Pada empat negara itu, grafik menunjukkan puncak pandemik sudah terlampaui.

Singapore University of Technology and design mengembangkan model prediksi lebih jauh. Trend data dunia itu dibaca dengan menggunakan artificial inteligence. Dari berbagai negara dunia, model itu menyimpulkan 99 persen kasus dunia selesai di bulan Agustus 2020.

Memperkaya riset Singapore University dengan aneka prediksi yang dikembangkan banyak lembaga, LSI Denny JA lebih menyimpulkan rentang waktu Juli-September 2020 sebagai rentang waktu selesainya 99 persen kasus virus corona.

Kesimpulan ini katakanlah prediksi yang lebih aman karena menggunakan plus minus satu bulan sebagai margin of error dibandingkan yang dinyatakan Singapore University.

Berdasarkan data Singapore University pula, dalam menangani Virus Corona untuk mencapai tuntas 99 persen, LSI Denny JA membagi tiga kategori.

Kategori A (penanganan cepat), Kategori B (penanganan menengah), dan Kategori C (penanganan lambat). Disebut cepat jika 99 persen tuntas itu terjadi paling telat di akhir Mei 2020. Disebut sedang jika 99 persen tuntas di bulan Juni 2020. Disebut lambat jika 99 persen tuntas terjadi setelah bulan Juni 2020.

Indonesia termasuk negara kategori B: menangani Virus Corona dengan kecepatan menengah. Diprediksi di bulan Juni 2020, Virus Corona tak lagi menjadi isu besar. Kehidupan hampir normal kembali, walau social distancing tetap harus dijaga karena vaksin belum ditemukan.

Bersama Indonesia dalam kategori B (kecepatan menengah) adalah antara lain seperti Singapura, India, Kanada, Iran, dan Denmark.

Negara kategori A (penanganan cepat) antara lain China, Korea Selatan, Jerman, United Kingdom, Malaysia dan Amerika Serikat. Negara ini tergolong paling cepat di dunia, di luar China yang menuntaskan Virus Corona 99 persen.

Negara Kategori C (penanganan lambat) antara lain Columbia, Bahrain, Argentina, dan Qatar.

Kategori cepat lambat itu tak seluruhnya menggambarkan tingkat kemampuan negara menangani Virus Corona. Ia juga ditentukan oleh lebih awal atau lebih belakangan Virus Corona menyebar ke negara itu.

Yang dimaksud dengan 99 persen tuntas adalah situasi dimana penambahan kasus baru hari per hari menunjukkan grafik yang konsisten menurun. Tidak berarti tak ada lagi korban baru yang terpapar virus. Namun jumlahnya dilihat dari grafik sudah sangat menurun.

Klaim 100 persen Virus Corona dianggap tuntas hanya dilakukan ketika vaksin ditemukan.

University of Singapore memprediksi 100 persen tercapai di bulan Desember 2020. Hanya dua negara yang 100 persen tuntas di bulan Feb-April 2021. Namun prediksi itu dilakukan semata berdasarkan proyeksi data.

Berbeda dengan University of Singapore, LSI Denny JA mendasarkan 100 persen tuntas itu pada penemuan vaksin. Khusus 100 persen tuntas itu tidak dikembangkan dari model proyeksi data.

LSI Denny JA mengelaborasi banyak negara dan perusahan besar yang berlomba menemukan vaksin untuk Virus Corona. Diprediksi vaksin pertama yang bisa dipakai luas terjadi sekitar Mei- Juli 2021. Saat itulah 100 persen virus corona tidak menjadi masalah bagi manusia.

Disclaimer

Walau prediksi yang dibuat LSI Denny JA berdasarkan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, namun model itu dibangun dengan aneka asumsi. Dengan sendirinya jika asumsi itu dilanggar, prediksi tak terjadi.

Asumsi yang utama adalah protokol kesehatan yang ditetapkan WHO, aneka pemerintahan, termasuk pemerintah Indonesia, dipatuhi. Protokol kesehatan itu antara lain social distancing, physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya.

Asumsi lain, vaksin ditemukan pertengahan tahun depan jika kecepatan penelitian labolatorium sama seperti yang sekarang terjadi.

Tidak pula lahir mutasi baru Virus Corona yang kembali menyerang. Ini asumsi berikutnya.

Jika asumsi di atas terlanggar, dengan sendirinya aneka prediksi di atas tak berlaku. Pembaca diharap memberlakukan prediksi itu dengan hati-hati.

Penutup

Test bagi peradaban modern secara sempurna diuji oleh datangnya Virus Corona (Covid-19). Sangatlah nyata. Betapa kita sudah mampu terbang ke planet lain. Senjata nuklir kita bisa memusnahkan bumi berkali-kali. Artificial inteligence bisa mengalahkan otak manusia.

Namun ternyata peradaban kita tak siap dengan serangan virus yang sangat kecil.

Kita senang karena agaknya drama Virus Corona berakhir dengan happy ending. Kehidupan sosial banyak negara, termasuk Indonesia bisa normal kembali sebelum vaksin ditemukan.

Untuk Indonesia, seminggu-dua minggu setelah lebaran, jika protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dipatuhi, di bulan Juni 2020, kehidupan kembali hampir normal.

Saat itu pengusaha dan pekerja dapat kembali ke kantor. Politisi dapat kembali menggelar rapat. Rakyat dapat berkumpul di kafe. Dan para penyair dapat membacakan puisi di berbagai mimbar.

Tentu protokol kesehatan seperti social distancing, memakai masker, mencuci tangan tetap dipatuhi sebelum vaksin ditemukan.

Jakarta, 29 April 2020
Ditulis oleh: LSI Denny JA.

Cara Menghadapi Debt Collector

Foto Penulis: Adv. H. Arif Wahyudi, SH, MH, CBL, CTL, CIT, Mediator. (Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia) Jawa Timur, Bersama Putri tercinta, Ardyaneta Wahyu Fatmadewi

“Ini cara menghadapi debt collector atau penagih utang saat cicilan kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil), perumahan, bank, BPR, koperasi, kartu kredit, atau cicilan utang Anda macet”.

Ini tips dalam menghadapi debt collector:

1. Sapalah mereka dengan santun dan minta mereka menunjukkan identitas dan surat tugas. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menyuruh mereka datang dan minta nomor telepon yang memberi tugas para penagih utang ini.
Jika mereka tak bisa memenuhi permintaan Anda dan Anda ragu pada mereka, persilahkan mereka pergi. Katakan, Anda sibuk dengan pekerjaan lain atau mau istirahat.

2. Jika para penagih utang bersikap santun, jelaskan bahwa Anda belum bisa membayar karena kondisi keuangan Anda belum memungkinkan. Sampaikan kepada penagih utang bahwa Anda akan menghubungi yang terkait langsung dengan perkara utang piutang Anda. Ingat jangan berjanji apa-apa kepada para penagih utang.

3. Jika para penagih utang mulai berdebat meneror, persilahkan mereka ke luar dari rumah Anda. Hubungi pengurus RT, RW, atau polisi. Sebab, ini pertanda buruk bagi para penagih utang yang mau merampas mobil, motor, atau barang lain yang sedang Anda cicil pembayarannya.

4. Jika para penagih utang berusaha merampas barang cicilan Anda, tolak dan pertahankan barang tetap di tangan Anda. Katakan kepada mereka, tindakan merampas yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 junto Pasal 335.

Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.

Ingatkan kepada mereka, kendaraan cicilan Anda misalnya, adalah milik Anda, sesuai dengan STNK dan BPKB.

Kasus ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Kasus perdata diselesaikan lewat pengadilan perdata dan bukan lewat penagih utang. Itu sebabnya, polisi pun dilarang ikut campur dalam kasus perdata.

Kasus ini menjadi kasus pidana kalau para penagih utang merampas barang cicilan Anda, meneror, atau menganiaya Anda. Untuk menjerat Anda ke ranah pidana, umumnya perusahaan leasing, bank, atau koperasi akan melaporkan Anda dengan tuduhan penggelapan.

5. Jika para penagih utang merampas barang Anda, segera ke kantor polisi dan laporkan kasusnya bersama sejumlah saksi Anda. Tindakan para penagih utang ini bisa dijerat Pasal 368 dan Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 junto Pasal 335.

6. Jangan titipkan mobil atau barang jaminan lain kepada polisi. Tolak dengan santun tawaran polisi. Pertahankan mobil atau barang jaminan tetap di tangan Anda sampai Anda melunasi atau ada keputusan eksekusi dari pengadilan.

Berkonsultasi hukumlah kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penulis:
Adv. H. Arif Wahyudi, SH, MH, CBL, CTL, CIT, Mediator.
(Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia) Jawa Timur

Direktur: PT. Hikari Teknologi Indonesia

Catatan Redaksi:
Penulis adalah salah satu lulusan terbaik MEDIATOR, akreditasi Mahkamah Agung dari BaMI (Badan Mediasi Indonesia)

Pembina BintangEmpat.com Ucapkan HPN

Timbul Pulungan Pembina BintangEmpat.com

Selamat Hari Pers Nasional (HPN), semoga di tahun politik, pers menjadi oase yang mengawal demokrasi dengan profesional dan independen.

Timbul Pulungan sebagai pembina Bintangempat.com berharap, ” Sebagai media, BintangEmpat.com harus menjadi wadah wartawan-wartawan menyampaikan informasi, tentunya dengan berita-berita akurat, berimbang serta independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun”, harapnya.

(*)

Baca juga : Polemik KPK, Harun Masiku Hingga Kompol Rosa, Ki Gendeng Angkat Bicara

Oknum Kades Hilimbowo Olora Diduga Kangkangi Perwa

BintangEmpat.com, Gunungsitoli – Oknum Kepala Desa (kades) Hilimbowo Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli – Sumatera Utara inisial MVJH diduga kangkangi Peraturan Walikota (perwal) No. 14 Tahum 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Permendagri No. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Baca: 30 Tahun Idap Kusta Kapolres Jember Datangi Nenek Sumirah

Hal tersebut terungkap setelah oknum Kades MVJH mengeluarkan perpanjangan Surat Keputusan (SK) seluruh aparat desa, sejumlah aparat desa yang sudah selesai masa jabatannya, latar belakang pendidikan hanya tamatan SD dan SMP sementara dalam peraturan walikota nomor 14 tahum 2019 Bab V pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bagian (a) bahwa pendidikan paling rendah SMU atau sederajat.

Baca: Reuni Akbar Akabri Angkatan 94

Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa yang meninggal dunia, kepala desa membentuk tim penjaringan. Namun, pembentukan dan pengangkatan perangkat desa yang lainnya tidak layak sesuai dengan Perwal Gunungsitoli dan diduga dikangkangi oleh oknum kades MVJH.

Baca: Viral Video Siswi SMU Di Mojokerto Goyang Sambil Mabuk

Oknum kades MVJH diduga telah mengangkangi perwal gunungsitoli no. 14 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 32 ayat (2) bagian ‘d dan e’ sebagaimana dimaksud pada pasal 31 diantaranya ada sejumlah perangkat desa yang masih duduk sebagai pengurus partai politik dan ada juga yang belum mencapai 5 tahun masa berhenti, termasuk ada perangkat desa yang juga memborong pengangkutan bahan material proyek yang diakomodir pihak Ketua TPK dalam desa yang disebut-sebut juga merangkap sebagai LSM sehingga diduga fatal mengangkangi syarat dan aturan yang berlaku sebagai aparat desa.

Baca: Nenek 65 Tahun Diduga Diperkosa Kapolres Jember Turun Tangan

Untuk menjaga keseimbangan pelanggaran tersebut bintangempat. com pernah mempertanyakan hal tersebut pada saat pertemuan rapat umum beberapa waktu lalu, namun oknum kades MVJH menjawab dengan lantang dan mengatakan bahwa masalah pengangkatan aparat sudah sesuai dengan peraturan walikota dan sesuai dengan petunjuk camat gunungsitoli utara dan bahkan MVJH mengakui bahwa aturan itu dilaksanakan secara berlaku surut, padahal oknum kades ini diduga belum tentu memahami dan membaca Perwal Gunungsitoli No. 14 Tahun 2019.

Anehnya lagi, oknum Kades MVJH pada pertemuan rapat tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban proyek dalam desa, mungkin masih hijau dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tentu apa lagi yang ditutup-tutupi dan dibungkus rapi oleh oknum kades kalau bukan bau busuk.

Awak media ini saat mengkonfirmasikan kepada Camat Gunungsitoli Utara Momimotani Zega, S.Pd., M.M dikantornya belum lama ini, mengakui bahwa dirinya belum memberi petunjuk kepada kepala desa hilimbowo olora secara administrasi dan begitu juga tidak ada sepucuk surat yang sampai kepada saya dari pihak atasan.

Baca: Ledakan Di Monas Dua Anggota TNI Terluka

“Selama ini kades hilimbowo olora pernah berkonsultasi terkait pengangkatan dan pemberhentian aparat desa saya hanya beri petunjuk untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku, jangan juga sewenang-wenang kades saja,” tegasnya.

Terkait permasalahan ini sejumlah masyarakat desa hilimbowo olora yang tidak mau ditulis namanya, meminta kepada pemerintah kota gunungsitoli agar menindak dan menegur oknum Kades Hilimbowo Olora MVJH yang dengan sengaja dan sewenang-wenang mengambil keputusan sepihak dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya.

*Murniaman Harefa/wa

RSU Pratama Samuda Kotim Izin Operasional Include dengan Puskesmas

BintangEmpat.com, Sampit-Kalteng–Dugaan terkait dengan beroperasinya Rumah Sakit Umum (RSU) Pratama H Anang Sulaiman yang berlokasi di Jalan Bani Ibrahim, Kelurahan Samuda Kota, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak memiliki izin operasional kali ini sudah terjawab.

Informasi yang dihimpun oleh Wartawan Bintangempat.com, bahwa RSU Pratama Samuda Kabupaten Kotawaringin Timur, terpampang papan nama RSU Pratama Samuda selama ini beroperasi belum mengantongi izin operasional tersendiri dan tidak memilik Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Terkait hal itu dijelaskan secara detail Kepala Dinas Kesehatan Kotim Dr. Faisal Novendra ketika dikonfirmasi di halaman Mapolres Kotim Kamis, 12 September 2019. Menurutnya RS Pratama Samuda izin include dengan Puskesmas yang hanya untuk rawat inap dari Puskesmas Samuda, dan dugaan tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak mengetahui itu bukan tanggung jawab kami.

BPJS Warga Sampit Didikeluarkan dari PBI APBN Pusat.

Proyek Peningkatan Jalan Di Kabupaten Kotim Diduga Bermasalah

Pemkab Kotim Kecolongan Masuknya Investor Siluman

“Izin operasional RSU Pratama include dengan izin operasional Puskesmas Samuda dan mengenai hal IMB nanti akan saya cek dan tanyakan,” ucapnya.

Sebelumnya Anggota DPRD Kotim Dadang Siswanto SH mengatakan akan melakukan kroscek terlebih dahulu. Dalam waktu dekat kami akan pertanyakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotim apakah benar informasi yang disampaikan.

“Bila benar maka kami sarankan untuk  segera memenuhi prosedurnya yang berlaku”,  ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum LSM Bongkar Audy Valent mengatakan , jangan hanya Dinas Kesehatan Kotim saja yang dipertanyakan kinerjanya terkait RSU Pratama Samuda. Selain itu kinerja DPRD Kotim selaku pengawas dari birokrasi juga harus dipertanyakan.

“Mana kinerja DPRD Kotim kenapa sampai kecolongan, mana pungsi pengawasannya,” pungkasnya .

*Misnato

Listrik Jakarta, Jawa Dan Bali Padam Alami Black Out

Listrik Jakarta, Jawa dan Bali Padam Alami Black Out Antara 1 – 6 Jam

Redaksi, Jakarta – Headline News – Seluruh wilayah di Jakarta dan Jawa dan bali dilaporkan mengalami gangguan mati listrik.
Gangguan tersebut terungkap ketika warga Pulo Mas dan Serpong, serta Jakarta utara membicarakan saling menanyakan matinya listrik di daerahnya masing masing di WA group.

Listrik mati pada hari Minggu (4/8/2019) pukul 12.15 WIB, dan sampai sekarang listrik juga belum kembali hidup.

Seperti di lansir dari media detik.com hal yang sama juga dialami oleh warga Lebak Bulus, Ayasha. Begitu pula dengan warga Cilandak, Agni. Mati listrik juga dialami warga Pamulang.

Gangguan listrik juga dialami di MRT. Salah satu pengguna MRT, Dini, mengatakan kereta yang ditumpanginya mendadak berhenti saat baru berangkat dari Stasiun Lebak Bulus.

Pihak PLTU Paiton mengatakan mereka mengalami gangguan, jadi untuk sementara waktu listrik Jawa Bali akan mati untuk mungkin 1- 6 jam kedepan.

Manajer Teknis PLN Rayon Probolinggo Kadek Adi Dwi Purwaka menyampaikan PT PLN (Persero) melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim) dan Bali.

Prosedur itu dilakukan untuk menghindari pemadaman total (Blackout) di area Jawa-Bali setelah suplai listrik sebesar 70 KV dari PLTU Paiton mengalami gangguan.

“Saat ini padamnya listrik dikarenakan gangguan transmisi. Akibatnya tak hanya Probolinggo beberapa kota lain juga padam,” tuturnya, Rabu (5/9).

Sementara itu, Manager Komunikasi Hukum dan Komunikasi PLN Distribusi Jatim, Dwi Suryo Abdullah mengatakan pemadaman terjadi pada hari ini dilakukan selama 3 jam. Pemadaman dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Menurutnya, sejak dilakukan pemadaman, pihaknya langsung melakukan perbaikan sehingga listrik diupayakan akan kembali normal dalam beberapa jam.

“Akibat gangguan, listrik di sebagian wilayah barat Jawa Timur mengalami pemadaman. Secara SOP, secara prosedur harus lepas. Kalau tidak lepas, akan membahayakan sistem Jawa-Bali, agar tidak terjadi blackout atau padam total. Saat ini, di beberapa daerah sudah penormalan. Gardu induk sudah mulai normal tapi belum tuntas seluruhnya,” katanya.

Reporter : Lucky H E

ASN Dilarang Terima Parsel Dan Pakai Mobil Dinas

Lihat Video Pengemudi Chiness Dihentikan Polisi

 

BintangEmpat.Com, Jakarta – Menghadapi tradisi mudik lebaran dan libur panjang mulai Sabtu (1/6), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjalani aturan yang ada, salah satunya adalah tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran, karena hal ini tertuang dalam surat imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saat lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Syafruddin di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (28/05/2019).

Kombes Pol Solehan
Kombes Pol Solehan

Selain itu, Menteri PANRB juga meminta para aparatur negara untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang mudik bertemu sanak keluarga, karena penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan.

Menurut Menteri PANRB, terdapat beberapa pilihan agar tetap aman dan nyaman pulang ke kampung halaman, seperti sepeda motor yang dimasukan kedalam gerbong kereta, untuk kemudian digunakan pada saat tiba di kota tujuan. Selain itu, dapat menggunakan bus, kereta api, atau memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi.
Parsel Lebaran
Hal lain yang dilarang untuk ASN adalah menerima bingkisan atau parsel lebaran. Menteri PANRB Syafruddin meminta agar segenap ASN tidak menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apapun, sebab parsel dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.

Lebih lanjut Menteri Syafruddin mengajak para ASN yang mendapatkan kiriman parsel agar hanya menerima kartu ucapan yang biasa tertera pada parsel, dan untuk bingkisan dapat dikembalikan ke pihak yang mengirim.

“Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima risiko masing-masing yakni dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Syafruddin.
Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel.
Dijelaskan sebagai pegawai negeri/ penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
Dalam surat edaran tersebut juga disampaikan apabila ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, para Aparatur Negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarda dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahaan. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
Disampaikan juga bagi pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah/ dan BUMN/BUMD diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi dengan memberikan imbauan kepada para pegawai dengan menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Selain itu, para pimpinan instansi juga dapat menerbitkan surat edaran terbuka melalui media massa yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara.

*Siwa

*kominfo