Arsip Tag: Papua

Otsus Gagal Sejahterakan Dan Indonesiakan Orang Papua

BintangEmpat.Com — Ustadz Saiful Islam Al Payage, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Papua mengungkapkan bahwa UU No. 21 tahun 21 tentang Otonomi Khusus Papua telah gagal sejahterakan masyarakat Papua dan juga telah gagal meng-Indonesia-kan orang Papua sebagai warga negara Indonesia.

Pernyataan ini diungkapkan Ustadz Al Payage dalam webinar yang digelar Petisi Rakyat Papua (PRP) dan difasilitasi oleh Suara Papua TV pada Senin 27 Juli 2020 dengan tema 20 tahun Implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Ustadz Al Payage menjelaskan, menurut hematnya, tujuan diberikan Otsus ke Papua adalah pertama, memperkuat integritas NKRI agar masyarakat Papua ini bisa menjadi Indonesia seutuhnnya mencintai NKRI. Tujuan kedua adalah mensejahterakan rakyat Papua. Dua tujuan ini yang harus dicapai dalam 20 tahun implementasi Otsus itu.

“Tapi selama Otsus diberlakukan selama 20 tahun di Papua, telah gagal sejahterakan orang Papua dan juga telah gagal meng-Indonesia-kan orang Papua. Faktanya orang Papua susah [tidak berhasil] di-Indonesia-kan,” ungkap Ustadz Al Payage.

Dia kemudian menerangkan tentang kegagalan Otsus dalam implementasinya selama 20 tahun di Tanah Papua yang menguatkan agrmentasinya tentang dua tujuan utama Otsus yang tidak tercapai di Papua.

“Bukti bahwa Otsus gagal Indonesiakan orang Papua adalah adik-adik saya mahasiswa-mahasiswa kita baik di Uncen universitas cenderawasih baik di Jogja, Manado, Surabaya pokoknya seluru Indonesia meneriakkan supaya pisah dari NKRI. Padahal tujuan Otsus itu untuk meredam suara-suara ini. Tapi setelah 20 tahun, itu ini tidak mereda. Tetapi justru nyatanya hingga Otsus akan berakhir ini, isu memisahkan dari NKRI ini tambah meningkat,” katanya.

Berikutnya, kata dia, Otsus juga tidak berhasil sejahterarakan orang Papua. Ini artinya tujuan kedua dari Otsus tidak tercapai. Karena, lanjut dia, kesejahteraan rakyat dari otsus tidak menjawab.

Dia mencontohkan, dari sisi pendidikan, sekolah-sekolah seperti Manokwari, Jayapura dan di Tanah Papua ini fasilitasnya sangat minim.

“Apa lagi kampung saya di Yahukimo. Apa lagi di daerah-Daerah pedalaman fasilitasnya sangat luar biasa memprihatinkan. Bagaimana meningkatkan pendidikan orang Papua. Dari sisi kesehatan juga bermasalah. Misalnya di masa Corona ini fasilitas kesehatan kurang memadai, fasilitas kurang lengkap,” terangnya.

Soal fasilitas kesehatan, menurut pengamatannya, pemerintah sudah melarang orang luar tidak boleh masuk ke Papua karena memang fasilitas kesehatan di Papua ini sangat memprihatinkan.

“Padahal otsus ini dananya sangat besar sekali. Apa susahnya! Harusnya bisa bangun rumah sakit yang terbaik di Jayapura, Manokwari, dan Wamena. Sampai detik ini saya melihat belum bisa saya katakan mensejahterakan rakyat,” tegas Ustadz Payage.

Demikian juga dari sisi politik. Kursi DPRD, DPRP sudah diisi banyak oleh orang yang bukan orang Papua. Apalagi dari segi ekonomi.

“Ekonomi ini lebih hancur lagi. Kita bisa lihat di jalan-jalan orang Papua berjual di Jalan, yang punya ruko ini kan saudara kita  dari luar dari bugis dari Jawa baik dari mana yang datang sementara kita orang Papua sendiri hanya jual pinang di pinggir-pinggir padahal negara sudah memberikan dana yang sangat besar sekali, otsus sampai 20 tahun tidak bisa mensejahterakan rakyat Papua,” terang Payage.

Tujuh narasumber dihadirkan dalam webinar tersebut antara lain tokoh agama gereja Kristen Protestan, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, tokoh agama Muslim, Ketua MUI Papua, Ustadz Saiful Islam Al Payage, Dr. Agus Sumule, Akademisi Unipa Manokwari, Pastor Alberto John Bunai, Pr, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) dan Koordinator 57 Pastor Papua, Novel Matindas dari Amnesty Internasional dan Victor Yeimo, Jubir Internasional KNPB dan Jubir PRP. Selain itu, Willem Rumaseb, Sekertaris Dewan Adat Papua (DAP) tidak bisa bergabung dalam webinar itu. (*)

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau

Peduli Warga Papua. Natalius Pigai: Terimakasih Pak Prabowo

Peduli Warga Papua. Natalius Pigai: Terimakasih Pak Prabowo

Foto: Natalius Pigai

Ditulis oleh: Natalius Pigai.

Saya dengar dari seorang Pimpinan DPR RI yang bukan kader Gerindra. Covid-19 sedang ke elevasi tinggi bahayakan nyawa Rakyat Papua. Mendengar itu Prabowo turun minta langsung MENKES agar drop APD di Papua.

Wagub DKI dan DPR Gerindra keliling Asrama Papua itu atas perintah Prabowo Subianto. Corona buka mata siapa yang punya empati. Tidak mewakili siapa-siapa, Saya secara pribadi ucapkan terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi sebagaimana biasa berkoar-koar dan berbuasa-busa ketika 2 kali Pemilu hanya bangun image seakan-akan peduli pada Rakyat Papua, mencuri nurani Rakyat Papua.

Lihat Videonya

 

Hari ini tidak terdengar suara Presiden Jokowi dari Jawa Solo ketika Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 di Papua menyatakan bahwa hanya 7 orang Dokter Specialis Paru dan Ventilator hanya beberapa buah. Sedari awal Papua cluster berbahaya dan mengerikan jika Gubernur Lukas Enembe dan Rakyat Papua tidak menentang kebijakan Pusat.

Pak Jokowi boleh saja benci dan dendam dengan saya, itu wajar!. Toh Pak Prabowo ajukan nama saya secara resmi masuk Kabinet juga Pak Jokowi tolak. Kita gentlemen. Tapi jangan mengabaikan rakyat Papua mati karena selain corona, karena teror, siksa, dibunuh aparat di tengah Rakyat Papua sedang menghadapi ancaman Corona.

Rakyat Papua pernah berikan segalanya; suara dan kalau boleh saya buka rahasia ada bantuan Rakyat Papua dalam bentuk lain tapi di Yogya (NB: andaikan barang itu jadi).

Saya sebagai Ketua Tim Perantauan Pemilu Berbasis HAM 2014, Jokowi jadi Presiden beda tipis hanya 8 juta suara, tanpa Saya belum tentu Jokowi disebut Presiden hari ini. PDIP dan Partai Pengusung lainnya mengemis ke saya tapi saya tidak pernah mengemis, jabat tangan dan ketemu mereka hingga hari ini.

Jokowi juga dia sering sms dan telpon minta tolong ke saya, tapi saya tidak pernah minta perhatian ke beliau. Kami ini bangsawan! . beda harga diri dan martabat.

*(Natalius Pigai, Aktivis Kemanusiaan)

Sepuluh Anggota TNI-Polri Tewas Ditangan KKB

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw.

[sg_popup id=”14448″ event=”inherit”][/sg_popup]

“Sepuluh Anggota TNI-Polri Tewas Ditangan KKB”

Papua – Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, mengatakan selama tahun 2019 sebanyak 10 anggota TNI-Polri meninggal dunia akibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Isak Tangis Polemik Sengketa Tanah Di Jember

“Sebanyak 10 aparat keamanan yang meninggal itu, dua di antaranya dari Polri,” kata Irjen Waterpauw dalam refleksi akhir tahun yang dihadiri wartawan, di Jayapura, Sabtu (28/12/2019).

Dia menyebutkan, selain aparat keamanan, juga tercatat 10 warga sipil meninggal akibat diserang KKB. Tercatat 23 kasus KKB terjadi di wilayah hukum Polres Jayawijaya, Puncakjaya, Mimika, dan Polres Paniai.

Menurutnya, masalah KKB ini menjadi perhatian Polda Papua karena banyak bermunculan wajah baru termasuk Egianus Kogoya yang mampu mengorganisir kelompoknya.

Dua Tahun Idap Tumor Ganas Kapolres Jember Ulurkan Tangan

 

Karena itu, kata Kapolda pula, KKB masih menjadi ancaman hingga menyebabkan ketakutan bagi masyarakat.
Namun, mantan Kapolda Sumut itu menambahkan, situasi kamtibmas di Papua secara umum dapat teratasi sehingga cukup kondusif.

“Polda Papua akan meningkatkan sinergi dan keterpaduan dengan stakeholder dan para tokoh guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Papua, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung dengan optimal dan kesejahteraan warga meningkat,” ujar Irjen Waterpauw dilansir Antara.

Sepuluh Anggota TNI-Polri Tewas Ditangan KKB

Refleksi akhir tahun yang dilaksanakan Polda Papua ini dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Yacobus Marjuki dan para pejabat utama Polda Papua. (*)

Pigai: Copot Jabatan Menkopolhukam Mahfud

Pigai
Natalius Pigai, Mantan Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

Jakarta – Instruksi pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik yang kerap terjadi di Papua dikecam oleh sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM).

Kantor Pendopo Jenggawah Ambruk Timbun Pemuda

Menurut aktivis kemanusiaan dan tokoh Papua, Natalius Pigai, instruksi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD itu salah kaprah.

“Indonesia harus hentikan kekerasan dan tidak boleh lakukan operasi militer seperti hari ini di Papua,” kata Natalius Pigai ketika dikonfirmasi BintangEmpat.Com via WhatsAppnya, Sabtu (21/12).

Pendekatan keamanan atau militer untuk meredam konflik di Papua, akan cenderung melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, ia meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

“Presiden harus mengedepankan pendekatan persuasif, humanis dan dialogis,” tulisnya.

Terlebih hal ini sudah menjadi sorotan bagi beberapa LSM, seperti Amnesti Internasional, YLBHI, dan Kontras. Isu HAM Papua, kata Pigai, juga turut menjadi perhatian dalam resolusi bersama oleh negara berkulit hitam Afrika dan Afrika Diaspora serta 79 negara di Nairobi, Kenya pada 8-10 Desember 2019 lalu.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo, diminta untuk berhati-hati dalam penanganan isu Papua, terlebih dengan pernyataan menteri yang sejatinya menjadi pembantu presiden. Pernyataan Menko Mahfud diklaim telah menjadi pemicu gugurnya prajurit TNI dan kerusuhan di beberapa titik di Papua.

Copot Jabatan Menkopolhukam Mahfud

“Saya minta Presiden Joko Widodo copot jabatan Menko Polhukam karena setelah pernyataanya, tidak kurang dari 10 orang TNI dan Polri menurut medsos dan media mainstream mati, kios-kios pendatang di Yahukimo dibakar massa, dan banyak rakyat sipil tidak berdosa jadi korban,” tutup mantan komisioner Komnas HAM RI 2012-2017 itu, yang ditulisnya dalam chat WhatsAppnya. (*).

Polemik Referendum Papua, Pigai: Mahmud, Jangan Langgar HAM!

 

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut Indonesia berhak mengambil semua langkah untuk mempertahankan Papua.

Hal ini dikatakannya terkait tuntutan referendum Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional.

Mahfud menyebut, tak ada opsi referendum bagi Papua. Hal itu didasarkan pada dua dasar hukum. Yakni, pertama, konstitusi Indonesia yang menyatakan Papua bagian sah dari Indonesia.

BACA Pemulihan Trauma Pasca Gedung Sekolah Ambruk

Kedua, hukum internasional, yakni keputusan Majelis Umum PBB Nomor 2405 pada tahun 1969 yang sudah secara sah menyatakan Papua bagian dari Negara Republik Indonesia.

“Dan berdasarkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu dengan segala daya yang dimiliki,” ujarnya, dalam acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (17/12).

Dari situ, dia menyebut setiap upaya untuk memisahkan Papua dari Indonesia, harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

BACA Penyiksaan Muslim Uighur Oleh Cina

“Papua adalah bagian yang sah dari Republik Indonesia. Sehingga, asumsi dari seminar ini adalah bagaimana kita berpikir bahwa membangun Papua adalah membangun Indonesia,” ujar Mahfud, yang saat itu bicara mewakili Presiden Joko Widodo.

Pihaknya hanya memberi lampu hijau untuk rencana pemekaran Papua dan Papua Barat. Hal ini, kata dia, akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

BACA Cara Undang Menteri Bappenas Tak Beretika

“Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama, terus akan dibicarakan. Kemungkinan iya apa tidak itu nanti Mendagri tentunya akan menentukan,” ujar Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud menilai usulan tersebut masih belum matang dan masih diinventarisasi permasalahannya.

“Masih dalam proses inventarisasi. Usul-usul itu kan masih belum matang. Masih mentah dan sedang terus dibicarakan,” ujar Mahfud.

Benny Wenda)
Aktivis pro-kemerdekaan Papua Benny Wenda menuntut referendum. (Dok. The Office of Benny Wenda)

Sebelumnya, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menyatakan siap bertemu Jokowi, untuk membahas Papua. Namun, tokoh separatis Papua itu, mengajukan sejumlah syarat untuk dipenuhi.

BACA Remaja Mabok Dihukum Istigfar Berjamaah

Salah satunya adalah pertemuan itu harus membahas “tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri.”

Papua
Natalius Pigai, Mantan Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.
Polemik Referendum Papua

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menuai kritik dari Natalius Pigai, Mantan Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

“Tolong sampaikan ke Mahmud, jangan langgar HAM! Papua disebut ‘Diaspora Afrika’ (Balck Bratherhood), keluarga besar bangsa Papua Ada 79 negara: 53 di Afrika, 14 di Pasifik dan 11 di Caribia. Bangsa ini tidak punya Kawan dan keluarga dipanggung Dunia, ” tulis Pigai via WhatsAppnya ketika dikonfirmasi BintangEmpat.Com, (17/12/2019). (Red)

SOROT Proyek Asal Jadi TP4D Paluta Dituding Terima Upeti

Kerusuhan Di Wamena Papua 16 Warga Sipil Tewas

Redaksi BintangEmpat.Com, Papua – Kerusuhan terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019).
Kerusuhan tersebut tak hanya merusak bangunan dan fasilitas umum.

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

Kerusuhan dan bentrokan yang terjadi ternyata juga mengakibatkan korban jiwa.
Komandan Kodim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Candra Diyanto mengatakan, terdapat 16 orang warga sipil yang tewas dalam kerusuhan.
Sementara, 65 orang lainnya menderita luka-luka.

Baca Kejamnya PT Q-NET Perdaya Pemuda Difabilitas

“Untuk korban, 65 orang luka, 16 meninggal, itu sipil semua. Aparat sementara tidak ada korban,” ujar Candra Diyanto dilansir dari Kompas.com, Senin.

Namun, Candra belum bisa menjelaskan secara rinci penyebab korban tewas.
Saat ini, ia memastikan bahwa situasi mulai kondusif.
Namun, seluruh aparat masih dalam posisi siaga.

Kapolres : Kobarkan Semangat Tim Cobra, Ayo Kita Lawan Balik Kejahatan

“Aparat stand by 24 jam, semua objek vital kita amankan. Secara umum untuk di kota kondusif, namun kita antisipasi ada aksi susulan,” kata Candra.

Sebelumnya, demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

 

Baca Kapolda Gagal Tangani Karhutla Bakal Dicopot
Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena.

Hal itu membuat siswa marah hingga kemudian kabar itu meluas dan memicu aksi unjuk rasa pelajar di Kota Wamena.

Aparat kepolisian dan TNI berusaha memukul mundur siswa demonstran.
Hal itu berlangsung sekitar 4 jam.
Namun, siswa demonstran tetap bertahan dan semakin membuat kerusuhan
Menurut Kontributor Kompas.com di Wamena, John Roy Purba, suara tembakan terdengar di mana-mana selama 3 jam.

Tanpa Masker Jokowi Tinjau Karhutla Riau

John Roy menyebutkan, sebagian warga panik karena kehilangan anggota keluarga.
Selain itu, semua warga di kota itu sudah mengungsi ke kantor polisi dan Kodim.
Massa yang berunjuk rasa berusaha merangsek masuk ke pusat bisnis Wamena.
Namun, mereka segera dihadang aparat kepolisian.

Wamena merupakan ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
Kota ini merupakan satu-satunya yang terbesar di pegunungan tengah Papua.

Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

Di Wamena juga terdapat pusat bisnis, sehingga ketika terjadi kerusuhan, kawasan itu dijaga ketat aparat kepolisian.

Presiden Joko Widodo pernah dua kali mengunjungi Kota Wamena, yakni pada 28 Desember 2014 saat membicarakan persoalan-persoalan yang ada di daerah itu. (*)

Ungkapan Orang Asli Papua Tentang NKRI

 

UNGKAPAN HATI JHON KOGOYA
ORANG ASLI PAPUA (OAP)
TENTANG PAPUA & NKRI

Saya tidak bisa memaksa siapa pun harus sependapat dengan saya, maka silahkan masing-masing berjalan sesuai dengan pendapat dan pikirannya.

Tapi saya hanya mau menyampaikan alasan kenapa saya sebagai Orang Asli Papua (OAP) memilih setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terserah sebagian kecil OAP menganggap saya penghianat. Tapi ini beberapa alasan saya yang sangat mendasar:

1. Sejak Saya dilahirkan ke Bumi tidak pernah merasa terjajah oleh siapa pun, kebetulan saya lahir bukan masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Saya bebas kemana saja di seluruh pelosok Indonesia tanpa gangguan apa pun.

2. Saya tidak pernah diperlakukan Diskriminasi Oleh Sodara-sodara saya suku mana pun. Bahkan Saya melihat banyak Saudara OAP yang menikah dengan Suku lain selain Papua.

BACA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

3. Tidak ada satu pun Hak yang dimiliki Oleh WNI lain selain Papua yang tidak dimiliki oleh OAP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya banyak hak khusus yangg dimiliki OAP yang tidak dimiliki oleh WNI lain. Saya sudah jalan ke hampir seluruh Wilayah NKRI. Di sana Orang Papua tidak disebut pendatang, tapi di Papua ada istilah pendatang dan Pribumi.

BACA: Bahas Papua Prabowo Temui Mantan Kepala BIN

4. Di Papua saya melihat jarang sekali OAP yang punya kios, jarang yang bisa bertani secara moderen atau jadi Nelayan besar, jadi tukang seperti Sodara-sodara Saya WNI yang lain. Artinya Kalau Papua pisah dari NKRI maka Papua akan mundur 2 abad ke belakang. Kelas papua hanya kelas jual Pinang. Karena itu Saya mau mendorong Sodara-sodara Saya Papua agar mau belajar yang baik, bekerja keras sehingga seluruh OAP dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

5. Saya sudah pernah jalan-jalan ke berapa Negara Tetangga Wilayah Malenesia, Saya belum pernah menemukan Negara manapun di Wilayah Malenesia yang lebih maju dan lebih sejahtera dari pada Papua. Bahkan Hampir seluruh kebutuhan dasar Warga PNG dipasok dari Papua. Karena Sodara kita di Malenesia sana dikuasai oleh orang Asing.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

6. Demikian pula Hampir hampir seluruh kebutuhan dasar Papua di kirim dari Provinsi lain. Sehingga kalau Papua pisah dari NKRI maka seluruh kebutuhan pokok Papua akan diimpor dari luar, betapa menderitanya Papua kalo itu terjadi apalagi kalau kita di Embargo.

7. Fakta sejarah membuktikan bahwa Papua tidak pernah berdiri sendiri dalam suatu pemerintahan sendiri. Tidak pernah ada kerajaan Papua. Tapi hanya kelicikan penjajah Belanda-lah yang membayar sekelompok pengkhianat diberikan Bendera Bintang Kejora dan lagu Hai Tanahku Papua yang dianggap sebagai lagu kebangsaan. Semua simbol-simbol Negara boneka tersebut murni buatan dan Ciptaan Belanda, bukan karya, buatan atau ciptaan anak Papua sendiri. Jadi dimana kebanggan dan kehormatan Papua ?

BACA: Veronica Koman Diburu Interpol

8. NKRI selalu dituduh melakukan pelanggaran HAM dan Genocide terhadap Orang Papua, tapi kenyataannya sejak dahulu Nenek moyang kita OAP hingga jaman modern sekarang selalu perang suku, hanya karena persoalan kecil kita saling bunuh dan saling makan sesama Saudara, entah sudah berapa ribu jatuh korban karena perang suku. Justru NKRI lah melalui aparat keamanannya berusaha mendamaikan kita dan mengajarkan peradaban.

9. Di dalam hukum dan pemerintahan Orang Papua tidak dibedakan dengan suku lain. Banyak OAP yg jadi menteri, banyak yang jadi Jenderal, bahkan seluruh Gubernur dan Bupati/walikota semuanya OAP. Saya Optimis bahwa suatu saatPresiden RI adalah OAP apabila kita mau belajar keras mengisi kemampuan dan Wawasan kita.

BACA: Ada Kelompok Terafiliasi ISIS Di Papua

10. Saya sangat cinta dan bangga kepada Papua, tetapi saya lebih Bangga sebagai bagian dari NKRI. Karena apabila Saya hanya menjadi Papua maka Saya sangat kerdil. Tetapi apabila saya NKRI saya kaya. Saya bisa memiliki Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sumatera dan lain-lain. Dan Saya punya Saudara ribuan Suku serta bemacam-macam Agama di Indonesia. Karena NKRI dibentuk bukan atas dasar Ras, agama, Suku bangsa dll. Tapi NKRI dibentuk atas dasar Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu).

SALAM PERSATUAN DARI JHON KOGOYA.

Sumber: @AnginGunung.

 

*(Redaksi).

 

 

Bahas Papua Prabowo Temui Mantan Kepala BIN

 

Redaksi, Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono pada Kamis (5/9/2019).

Mengutip dari Kompas.com, Prabowo mengatakan ia dan Hendropriyono bertukar pandangan mengenai masalah di Papua.
Ia berharap semua pihak ikut menyejukkan suasana dan tidak saling menyalahkan.

SOROT: Ada Kelompok Terafiliasi ISIS Di Papua

“Saya saling tukar pandangan tapi intinya kita sebagai bangsa harus kompak, harus sejuk, saling bantu, jangan saling mencari kesalahan,” ujar Prabowo setelah bertemu Hendropriyono di kawasan Senayan, Jakarta.

“Mari kita bersama-sama atasi semua masalah, saya yakin tidak benar kalau ada yang mau memecah belah saudara kita di Papua. Papua bagian integral dari NKRI,” lanjut dia.

SOROT: Veronica Koman Diburu Interpol

Tak hanya itu, Prabowo juga mengatakan semua komponen bangsa harus bersatu kompak mendukung pemerintah Indonesia.

“Yang saya serukan adalah kita harus kompak mendukung pemerintah.”
“Soal kedaulatan tidak ada perbedaan pandangan, kita semua bersatu,” tandasnya. (*).

 

*Redaksi.

 

Ada Kelompok Terafiliasi ISIS Di Papua

 

 

Redaksi, Jakarta – Ada kelompok terafiliasi ISIS di Papua. Yakni kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia.

SOROT: Veronica Koman Diburu Interpol

“Perlu kami jelaskan kelompok di Papua ini ada tiga kelompok, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin,” jelas dia, dikutip dari kompas.com, (5/9/2019).

Ryamizard pun mengatakan TNI dan Polri harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI serta bijak menghadapi kelompok-kelompok. (*)

 

*Redaksi.