KEBERADAAN SATGASSUS DI TUBUH POLRI DAN KAITANNYA DENGAN PENERSANGKAAN FERDY SAMBO

KEBERADAAN SATGASSUS DI TUBUH POLRI DAN KAITANNYA DENGAN PENERSANGKAAN FERDY SAMBO

Opini ini ditulis oleh: M. Din Syamsuddin

Kasus terbunuhnya Brigadir Polisi Joshua yg menjadikan mantan Kadiv Propam Polri Irjen (Pol) Ferdy Sambo sebagai tersangka sungguh sangat memprihatinkan, bahwa aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Jika hal ini benar terjadi maka akan meruntuhkan sendi Negara Indonesia yg berdasarkan hukum.

Proses penanganan kasus tersebut memang terkesan dramatis. Selain memakan waktu lama juga proses tersebut penuh dalih yg kontroversial dan artifisial. Penanganannya terkesan sangat berhati-hati karena mungkin sensitif dan bisa membuka kotak pandora penegakan hukum yg menyimpan misteri.

Sebenarnya sudah menjadi opini umum bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas; penegakan hukum mengusik rasa keadilan sebagian masyarakat; penegakan hukum tak luput dari mafia.

Keberadaan Satgassus di tubuh Polri yg disinyalir menjadi super body dan rentan terhadap mafia adalah berbahaya karena dapat menghalangi penegakan keadilan dan membuka jalan bagi kezaliman (lawan dari keadilan).

Saya sependapat bahwa Satgassus semacam itu harus dibubarkan karena tidak diperlukan. Dugaan bahwa Satgassus ini berhubungan dengan kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan anggota Laskar FPI, praktik judi online, dan pembunuhan Brigadir Joshua itu sungguh menyedihkan. Kalau itu nanti terbukti maka akan merupakan malapetaka nasional.

Sebenarnya masalah yg ada bukan hanya keberadaan sebuah Satgas Khusus di tubuh Polri, tapi posisi Polri itu sendiri. Apakah posisi Polri seperti sekarang ini sudah tepat atau justeru perlu dikoreksi. Seperti di banyak negara kepolisian cukup di bawah sebuah departemen/kementerian. Dan, yg perlu dihindari jangan sampai Kepolisian Negara menjadi semacam super body yg represif, menjadi alat kepentingan politik (bukan alat negara), dan tidak tersentuh hukum itu sendiri.

Solusi terhadap semuanya sangat menuntut political will dari Presiden Joko Widodo, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo: Apakah ucap dan laku bersesuaian ataukah tidak?

Penulis / caption: M. Din Syamsuddin
Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015; Ketua Umum MUI 2015.