Foto Zulkifli: “Amien Rais Memalsukan Dokumen Negara Lewat Lahirnya UUD RI Th. 2002 Hasil Amandemen Keempat.”
Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Menurut Zulkifli keberadaan MPR RI saat ini telah melanggar hak Rakyat yang telah dirumuskan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Agustus 1945. Apa saja itu gerangan kiranya?
“Yaitu saat Amien Rais sebagai Ketua MPR periode 1999 – 2004 tengah mendegradasi Lembaga Tertinggi Negara, setelah amandemen keempat kalinya Thn 2002 MPR turun menjadi Lembaga Tinggi Negara. Sehingga sejajar dengan Presiden dan DPR, ” kata dokter Zulkifli, Jumat (20/9) siang di Jakarta.
Menurut aktivis konstitusi yang telah membacakan PETISI KEBANGSAAN, Minggu (18/8) seusai Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke 74 ini apa yang dilakukan Amien Rais merupakan _Pelanggaran Berat_ terhadap Ketetapan Rakyat Indonesia/ PPKI karena MPR TIDAK PUNYA HAK mengangkat dan memberhentikan Presiden dan juga tidak ada lagi GBHN.
Zulkifli akhirnya Selasa (17/9) melaporkan bekas Ketua MPR RI Prof. Amien Rais ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta dengan tuduhan kepada Amien Rais cukup serius, yakni diduga melakukan pemalsuan UUD 1945.
Zulkifli yang mengatakan pemalsuan UUD 1945 yang dilakukan Amien Rais dilakukan sekira pada 10 Agustus 2002. Menurutnya, Prof. DR. Amien Rais dkk dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR RI periode 1999-2004, bertempat di gedung MPR-DPR Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dengan sengaja membuat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyebut Perubahan UUD 1945 tersebut dengan nama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
“Seolah-olah Perubahan UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,” sambungnya.
Sejalan dengan Zulkifli, Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia (IPMMI) Suta Widhya SH berpandangan bahwa meski ada ketentuan di pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 yang asli untuk memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk melakukan perubahan dan menetapkan UUD namun bukan Perubahan UUD 1945 total seluruh batang tubuh UUD 1945 asli seperti yang terjadi saat ini.
“Artinya, jika MPR RI melakukan perubahan terhadap UUD, maka selayaknya ditetapkan saja dengan nama UUD yang baru, bukan nama sama (UUD 1945). Pemberian nama yang sama antara UUD 1945 asli dengan Perubahan UUD 1945 ini sejalan dengan unsur delik pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 KUHP,” Kata Suta.
Apa yang dilakukan oleh Zulkifli dengan mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada hari Selasa (17/9) sebelumnya merupakan hak warga negara. Suta berharap pengaduan serupa dilakukan banyak orang. Semakin banyak Pelapor semakin bagus, menurut Suta. *(Redaksi/ Hans).
Pemerintah Kalah dalam Kasasi, Amien Rais Ancang-ancang Tuntut Jokowi Mundur.
Amien Rais benar-benar memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menyerang pemerintah, hal itu terlihat ketika mengomentari kekalahan pemerintah dalam kasus Karhutla yang diputus kasasinya di MA.
Ada pernyataan Amien Rais yang terkesan dilebih-lebihkan, bahwa jika PK yang akan diajukan oleh pemerintah nanti berhasil ditolak oleh MA, tuntutan Amien Rais justru menyambar kepada persoalan posisi Jokowi sebagai Presiden.
Amien minta Jokowi mundur, “Kalau di PK dikalahkan lagi itu artinya apa ya? Harus lho, hanya mundur. Yang kayak begini beyond imagination. Kok tiba-tiba saja,” ujarnya.
Imajinasi Amien Rais pun mengembara kepada keberhasilan masa lalunya menggagas pelengseran beberapa penguasa, yang tampaknya menjadi khayalan abadi pada dirinya, ketika kembali dia ingin Jokowi pun lengser hanya karena kalah kasasi.
Demikian besar obsesi Amien untuk menyulut opini masyarakat, agar menimpakan setiap kesalahan pemerintah itu pada diri Presiden. Meskipun beberapa hari lalu ada potongan pernyataannya yang menjanjikan tidak akan mengganggu Jokowi dalam periode jabatannya yang kedua, namun ketika kesempatan untuk menyerang itu diperolehnya, ternyata dendam kesumat Amien Rais pun seolah terbuka kembali.
Benar juga julukan yang melekat pada diri Amien Rais, yakni sebagai Sengkuni yang kehadirannya di setiap lakon pewayangan selalu memerankan pelaku intimidasi, tampaknya bawaan sikap seperti itu tidak mudah dihilangkan, karena telah masuk ke setiap jengkal jaringan tubuhnya.
Meskipun terkesan mengada-ada, bisa saja kita membayangkan kondisi Amien Rais seandainya sehari tanpa mengatakan hal yang kontroversial, mungkin tulang-tulangnya akan terasa ngilu, bahkan serasa dunia seperti mau runtuh.
Oleh karenanya pikiran dan hatinya selalu mengintai setiap situasi yang berkaitan dengan kelemahan pemerintah.
Adakah logika yang bisa diterima, ketika sebuah kasus hukum yang bahkan sangat jauh dengan konsekwensi logis terhadap posisi Presiden, harus digiring seolah-olah merupakan kesalahan fatal yang mengharuskan Presiden mundur dari jabatannya ?.
Sepertinya Amien tak tahu sedikitpun tentang aspek yang memungkinkan seorang Presiden dapat dipaksa mundur dari jabatannya. Jika dia paham tentang hal yang satu ini, niscaya tidak akan muncul pernyataan absurd itu.
Narasi yang menuntut Presiden mundur, membuktikan Amien Rais belum move on dari kenyataan bahwa masa kampanye dan rivalitas pilpres telah usai.
Namun naga-naganya dia ingin memiliki panggung untuk mengekspresikan sikap politiknya, maka secara manusiawi kita boleh juga menyikapinya sebagai hal yang wajar, toh dia memang tidak mudah mengubah perilaku politiknya.
Seperti ungkapan bahwa yang waras harus mengalah, maka demikian juga masyarakat yang lebih dewasa harus memaklumi ketika seorang yang terlanjur terpapar perasaan dendam kesumat, sedikit saja ada informasi yang memicu emosinya, akan menyulut penyakit lamanya kembali kumat.Fakta sebenarnya, kasus kebakaran hutan yang memicu opini Amien Rais, tidak lebih dari gugatan perdata dari beberapa pihak penggugat, yang menghendaki pemerintah dituntut melakukan beberapa langkah pencegahan, agar kebakaran hutan itu tidak berulang.
Sangat jauh panggang dari api jika hanya karena gugatan perdata yang diputus menang melawan pemerintah, digoreng sedemikian rupa menjadi faktor yang mengharuskan mundurnya seorang Presiden.
Sangat mungkin keinginan yang terlalu dibesar-besarkan itu, dipicu dari mentahnya kubu yang menjadi tempat Amien Rais bercokol, dari memenangkan kontestasi melawan Jokowi. Yang kita khawatirkan selama lima tahun ke depan, narasi serupa itu akan terus dialirkan dalam berbagai kesempatan.
Meskipun resonansinya tidak terlalu berdampak, namun sebagaimana sifat informasi, jika terus menerus disuarakan, tidak mustahil akan secara pelahan namun pasti, masyarakat akan menyimpannya secara tidak sadar sebagai sebuah kebenaran.
Bukan hanya kali ini ujaran-ujaran yang pada awalnya sulit diterima nalar, karena secara konsisten diangkat terus menerus, akhirnya banyak pihak yang bersedia menerimanya sebagai kebenaran.
Ironisnya cara seperti itu banyak dipakai oleh kalangan yang beritikad tidak etis, semacam paham radikalisme atau fundamentalis agama.Barangkali Amien Rais sangat termotivasi untuk melakukan cara seperti itu, dan berharap pada waktu yang tepat dia akan menuai hasilnya. Jika tidak bisa dalam waktu dekat, mungkin pada kesempatan tertentu, harapannya akan mencapai hasil optimal.
BintangEmpat.Com, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pernah mengungkapkan bahwa dirinya dikirimi sepucuk surat oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu. Namun, ia baru sempat membacanya, Senin (15/7/2019) pagi.
Di depan wartawan pada Senin siang, Amien pun membacakan isi surat tersebut.
“Jadi saya tadi datang dari Yogya, kemudian langsung baca surat di meja saya dari Pak Prabowo. Surat itu tertanggal 12 Juli,” ujar Amien membuka pernyataan di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Isinya, ‘Pak Amien kemungkinan 13 Juli, jadi esok harinya, akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Bagi saya, Pak Amien, kepentingan lebih besar yaitu keutuhan bangsa, NKRI, dan lain-lain. Itu lebih saya pentingkan’,” lanjut Amien membacakan isi surat Prabowo tersebut.
Amien kemudian menegaskan kepada wartawan yang hadir, ia tidak akan memberikan komentar lebih jauh mengenai pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi yang diselenggarakan Sabtu (13/7/2019) lalu di Stasiun MRT Lebak Bulus.
Ia juga menolak untuk berkomentar mengenai wacana rekonsiliasi antara seluruh peserta Pemilu 2019.
Ia baru akan berbicara lebih jauh mengenai hal tersebut apabila sudah bertemu langsung dengan Prabowo.
“Nah, sekarang saya belum ketemu dengan Pak Prabowo.
Jadi singkatnya begini, saya tentu tidak bisa jelaskan secara detail mengapa Pak Prabowo sudah ketemu Jokowi. Tapi yang jelas, saya sebentar lagi atau besok pagi atau lusa akan bertemu (Prabowo),” lanjut Amien.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi dan Prabowo melakukan pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu. Begitu bertemu, keduanya bersalaman dan berpelukan dengan akrab.
Dengan adanya pertemuan ini, baik Jokowi maupun Prabowo tak ingin lagi ada polarisasi kubu 01 dan 02, juga olok-olokan cebong dan kampret di akar rumput.
Hal senada juga disampaikan Prabowo. Ia meminta para pendukungnya untuk kembali merajut persatuan bangsa. Ia setuju untuk mengakhiri keterbelahan di masyarakat yang selama ini membuat politik semakin memanas.
“Sudahlah, enggak ada lagi cebong-cebong. Enggak ada lagi kampret-kampret. Semuanya sekarang Merah Putih,” ujar Prabowo. Pertemuan itu diakhiri dengan makan siang bersama.
BintangEmpat.Com, Jakarta – Kelompok yang mengatasnamakan diri Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Berintegritas (MPPAB) mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).
LIHAT VIDEONYA
Koordinator MPPAB, Marwan Batubara mengatakan, deklarasi yang dikemas dalam acara diskusi ini merupakan respons terhadap adanya kecurangan yang terstruktur, sistemasis dan massif, juga sangat merugikan salah satu kontestan yakni paslon 02 Prabowo-Sandi.
Marwan menyebut gerakan tersebut pada akhirnya akan menyatakan menolak terhadap hasil Pilpres 2019 yang rencananya akan diumumkan KPU pada 22 Mei nanti.
” Kami menolak bukan sekedar menolak, tetapi semua, karena KPU dan petahana terlihat sangat bersatu untuk menghadapi 02, ” ujar Marwan di Rumah Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Hasil Lengkap BPN Prabowo – Sandi Ungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019 Di Hotel Sahid Jakarta
Bintangempat.com, Jakarta – Selasa, 14 Mei 2019 pukul 14. 45 wib s.d 17.48 Wib di Sahid Jaya hotel, Jl. Jend. Sudirman No. 96 Jakarta Pusat dilaksanakan kegiatan mengungkap Fakta Fakta Kecurangan Pilpres 2019, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas (MPPBB) yang dihadiri sekitar 800 orang. Dedi “Miing” Gumelar sebagai MC.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu indonesia raya. Dedi Miing Gumelar (MC) sebagai pembuka acara itu.
” Saat ini pikiran diadili, ada tim asistensi menkopolhukam yang kerjaannya nyatet-nyatet omongan orang. Tetap semangat dan yakin bahwa kita akan menang. Tidak perlu ada keributan di negeri ini apabila dipimpin melalui cara yang benar dan adil “.
Sandiaga Uno.
Selanjutnya Sambutan dari Sandiaga Salahudin Uno, dia mengatakan, ” Kita perjuangkan banyak orang, kepentingan rakyat, kepentingan umat untuk memberikan yang terbaik bukan hanya untuk negara tetapi untuk keadilan masyarakat. Hari ini paparan para ahli yang peduli terhadap bangsa ini, “.
Simak video detik-detik Sandiaga bernada tinggi.
Lanjutnya, ” Semakin nyata pilpres 2019 kali ini memprihatinkan, yang pertama adalah lebih dari 600 petugas pemilu wafat dan 3000 yang masih terbaring sakit. Disini hadir salah satu korban ibu Eti yang ayahnya (Umar Hadi) wafat, ” kata Sandi.
Sandi melanjutkan, ” Kita mencium politik uang yang tajam, salah seorang tim kampanye 01 yang tertangkap dengan barang bukti ribuan amplop yang dipersiapkan untuk Serangan fajar, Gelombang tsunami money politik yang bukan hanya oleh tim pemenangan tetapi juga aparat keamanan. Kami mengakui mencari bukti, tapi ini benar terjadi, ” ciumnya.
” Sepanjang kampanye dan pungut suara banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang terjadi, DPT bermasalah, Kotak suara dari kertas yang gampang sekali hancur, 6.5 juta tidak memilih dan pengusiran serta intimidasi 02. Sulitnya perijinan, Pemda memberikan tempat kampanye yang susah dijangkau. Dikumpulkannya instrumen kontrol atau Media. Ada upaya penggembosan suara 02 dengan kriminalisasi Ulama, penangkapan cerdik pandai, bahkan dibentuknya Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menkopolhukam. Sistem yang menyuguhkan kesalahan-kesalahan Situng KPU masih tetap dilakukan, ” jelasnya.
Sandi melanjutkan, ” Legitimasi pemerintah yang diperoleh melalui kecurangan pasti akan menyisakan masalah, makanya kita harus jaga kedaulatan rakyat, lawan kecurangan sampai titik darah penghabisan, ” pungkasnya sembari Takbir disambut riuh pendukungnya, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata melihat Sandi yang biasanya lemah lembut sekarang bernada agak tinggi.
Selanjutnya Danhil Azhar Simanjuntak, dalam pidatonya dia mengatakan,
” Sejak awal BPN sudah mendeteksi potensi kecurangan, antara lain temuan DPT Tuyul, kami bolak balik ke KPU, namun kita dapat komitmen dari KPU bahwa akan segera diperbaiki, faktanya seperti apa?, selanjutnya adalah Banyaknya keterlibatan aparat negara, BUMN, Bupati, Gubernur dan Polri, di setiap daerah dilaksanakan protes keras, tapi ada komitmen dari pimpinan Polisi akan netral, tetapi kenyataannya? , ” ungkapnya kecewa.
Selanjutnya pidato Rizal Ramli, dia mengatakan,
” Tahun 2014 sebetulnya ada kecurangan, memang skalanya relatif kecil, pak Prabowo dulu legowo, bromo, tidak protes tetapi kali ini tidak akan pernah, lawan, ” tegasnya.
Rizal melanjutkan, ” Dari Pra pemilu adanya DPT abal-abal 16,5 juta, tahun 2014 Jokowi populer. Pemilu kali ini dirancang Jokowi menang 56%, salah input KPU sampai 13%. Ada tangan-tangan dibelakang (back hand) komputer yang mengotak atik surat suara. Maka itu kami minta dilakukan Digital forensik IT, tetapi mereka tidak mau, karena kekurangannya pasti akan terang benderang dan terbuka. Apakah kita akan pilih pemimpin yang curang seperti itu, sementara pemerintahan memble, ekonomi memble tapi maksa 2 periode. Kita harus rebut kedaulatan rakyat yang dicuri dan dikhianati ini, ” tudingnya.
Agus Maksum yang juga memberikan sambutan, dalam sambutannya, ” Kekacauan seiring dimulai dari DPT yang sudah kita protes berkali-kali, DPT tidak pernah final sampai dengan pelaksanaan Pilpres. Ada 16.5 juta DPT tuyul dan ada 1.117 ada KK manipulatif. Artinya KPU tidak pernah ada coklit dan terverifikasi. Selanjutnya adanya KTP palsu. Dalih dan alasan KPU adalah salah ketik, dan ini tidak mungkin karena banyaknya kesalahan itu dibawa saja 19 juta. Bahkan sistem KPU tidak memenuhi ISO 9000, tanpa security system IT, ” duganya.
Agus melanjutkan, ” Persoalan entry data ini merupakan bukan data yang sebenarnya. Cukup banyak cacat yang kita tahu dan ketika viral muncul disclaimer yang disebutkan akan benahi system entry data dan akan dilakukan penghitungan berjenjang. Disclaimer ini merupakan bentuk pernyataan sikap bahwa adanya kekacauan system IT di KPU. Harusnya bisa diantisipasi dalam lroses design program. Bisa dipastikan ada intruder dalam system ini. System mainan, yang harga programnya hanya puluhan juta, tidak butuh harga triliunan, ” pungkas Agus kesal.
Ir. Haerul Anas juga menyampaiakan aspirasinya dalam pidato, ”
Dalam situng KPU tidak realtime, ada jeda lebih kurang 15 menit. Tidak validasi terhadap kesalahan entry, sehingga ditemukan 13 ribu lebih kesalahan itu. Tidak ada verifikator di pusat hanya ada di KPU dan itu diakui KPU dan belum diperbaiki”.
” Kejanggalan dari salinan C1 yang berubah, adanya penggelembungan suara. Perkawanan kita ada 3 hal antara lain data monitoring yaitu data diubah, perubahan diangka kehadiran dan C1 tidak lengkap, Adanya kesalahan entry. Tidak adanya sertifikat audit pada server atau aplikasi KPU dengan anggaran mencapai 24 Triliun maka kita hanya bisa bertanya-tanya. Selain itu, seluruh aplikasi tersebut berpotensi kena hack. Namun tetap saja lebih berat indikasi adanya penyusup yang mengganggu dari dalam KPU. Kita bisa artikan semua ini bahwa KPU tidak mau system ini aman dengan pembiaran adanya gangguan yang akan masuk. Kesimpulannya, IT KPU itu janggal dan mencurigakan, ” pungkas Anas.
Laode juga memberikan pernyataan sikapnya, ”
Sistem IT BPN SANDI dengan ini mengemukakan antara lain Surat suara berbasis C1 posisi kita di 54,24 % dengan data 444.975 TPS. Apabila ada pihak pihak yang meragukan mari kita adu data, data c1 tervalidasi yang sudah terkumpul 1.433.200 C1, dan saya berani mengatakan bahwa Prabowo Sandi menang dalam Pilpres 2019 “.
Laode melanjutkan, Hari ini kita, BPN dan Rakyat semua menyatakan keputusan ada ditangan Prabowo, ditangan Sandi, ” pungkasnya.
Hadir Djoko Santoso yang juga memberikan tanggapannya,
” Pemilu 2019 seharusnya dengan prinsip Jurdil Luber, kita telah mendengar, melihat dan memperhatikan serta mencermati yang telah dipaparkan para ahli, baik sebelum, saat dan setelah pencoblosan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massive “.
Lanjut Djoko, ” Kami BPN Prabowo Sandi bersama-sama Rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil penghitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Kami telah bersifat ke KPU RI tanggal 01 mei 2019 tentang audit IT KPU serta menghentikan situng suara KPU, ” pungkasnya.
Prabowo Subianto.
Sambutan yang ditunggu-tunggu oleh para peseta yaitu sambutan dari Calon Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya, ” Kita mengerti bahwa demokrasi adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan negara, tapi kita merasakan dan memiliki bukti dan mengalami rekan-rekan pejuang kita, pemerkosaan demokrasi di Indonesia ini. Setelah kita memperhatikan dengan saksama, mendengar dan meyakinkan diri dan Rakyat kita, bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kalau kita menyerah berarti kita menyerah kepada ketidakadilan dan Artinya kita berkhianat kepada bangsa, negara, rakyat dan pendiri bangsa, ” ucapnya.
heboh, Simak video Prabowo buat surat wasiat
Lanjut Prabowo, ” Setelah kegiatan ini saya akan kumpulkan ahli hukum di Kertanegara, akan saya buat surat wasiat saya, saya tidak bisa ditakuti dengan makar. Kita tidak makar, tapi kita membela Bangsa ini, jangan takuti kami dengan senjata yang dibeli oleh rakyat.
Sikap saya adalah kami masih menaruh secercah harapan, kami menghimbau insan insan di KPU, anak-anak indonesia yang di KPU masih dan masa depan bangsa Indonesia di Pundakmu, kau yang memutuskan dan harus mengatakan kebenaran dan keadilan keselamatan bangsa, apabila kau memihak ketidak adilan berarti membiarkan penjajahan atas bangsa.
Kami masih menaruh harapan ke KPU, tapi saya menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran, saya dan sdr. Sandi tidak ada ambisi pribadi. Saya tidak akan meninggalkan rakyat indonesia, saya timbul dan tenggelam bersama rakyat, ” tegas Prabowo.
” Apabila pemerkosaan ini berjalan terus hanya rakyat yang menentukan, selama rakyat percaya dengan saya selama itu saya akan selalu bersama rakyat sampai titik darah penghabisan. Kita bela kebenaran, keadilan dan kejujuran sampai kemenangan berada ditangan rakyat, ” pungkas Prabowo disambut aplous.
Simak video robot tidak iklas bongkar situng KPU
Informasi yang kami dapat Pada hari kamis, 16 mei 2019 barisan emak emak akan melaksanakan unjuk rasa ke KPU.
Bintangempat.com, Jakarta – Wiranto Bentuk Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang bertugas untuk membantu menelaah, menilai serta mengevaluasi tentang aksi yang meresahkan masyarakat, menuai protes, diantaranya dari Tokoh Reformasi, Amien Rais.
Amien Rais yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tengah melakukan abuse of power. Bahkan, Amien menyebut mantan panglima ABRI itu perlu dibawa ke Mahkamah Internasional.
” Jadi Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power, ” Hal tersebut diungkap Amien seusai acara ‘Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019’ di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Dengan kuasanya, Tokoh reformasi itu menyebut Wiranto akan dengan mudah membidik sejumlah tokoh lawan politiknya. Menurut Amien, hal itu sudah sangat jelas membatasi kebebasan setiap orang untuk berkespresi.
“Di muka bumi ini orang ngomong ditangkap itu enggak ada. Wiranto hati-hati anda,” ujarnya.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengumpulkan 22 pakar atau ahli hukum. Mereka direkrut sebagai anggota Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam.
Wiranto mengungkapkan, kriteria anggota Tim Asistensi Hukum merupakan orang yang memiliki sikap baik, tahu mengenai persoalan hukum dan memiliki pengalaman di bidang hukum. Selain dari pakar atau ahli hukum, Tim Asistensi juga berasal dari dari Staf Polhukam dan anggota Polri.
“Sejak hari ini mereka sudah bekerja. Kan hari ini sudah rapat,” ujar Wiranto usai memimpin Rakortas Tingkat Menteri membahas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.
Bintangempat.com, Jakarta – Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hanafi Rais memastikan dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang dilaporkan mereka ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Putra dari anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Amien Rais ini menjelaskan, dugaan pelangggaran pemilu yang TSM itu di antaranya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pengerahan ASN, bahkan ada indikasi sangat kuat untuk malah meminta tidak netral dari salah satu menteri. Termasuk juga berbagai macam kepala daerah yang selama ini memang belum diproses,” paparnya kepada wartawan, usai melapor di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).
Hanafi menegaskan, ini bukan laporan yang terakhir kali ke Bawaslu.
“Jadi nanti akan ada beberapa gelombang pelaporan lagi yang sifatnya TSM,” tekannya.
Kedatangan Hanafi bersama Ketua BPN Djoko Santoso dan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.
Bintangempat.com, Jakarta – Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2019 saat ini menjadi perbincangan hangat dan penuh kritik, seperti kritikan yang dilontarkan Prabowo Subianto.
Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto sepertinya merasa ada yang janggal atas kematian ratusan petugas KPPS. Karenanya, ia pun meminta agar pihak berwajib melakukan tes visum dan pemeriksaan medis terhadap ratusan petugas KPPS tersebut.
” Perlu ada kami rasa suatu visum dan pemeriksaan medis ke petugas yang meninggal, ” kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Prabowo menyatakan fenomena petugas KPPS meninggal hingga berjumlah ratusan orang merupakan kali pertama terjadi di Indonesia.
” Ini belum pernah terjadi di sejarah pemilu Indonesia, kami mohon pihak berwajib untuk selesaikan dan usut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya,” kata dia.
Prabowo yang ditemani oleh Titiek Soeharto, Ferry Mursidan Baldan, Yusuf Martak, Imelda Sari, Amien Rais, dan sejumlah petinggi BPN juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada seluruh keluarga yang telah ditinggalkan.
” Atas nama seluruh BPN koalisi adil makmur kami ingin ucapkan belasungkawa yang besar atas meninggalnya yang dilaporkan lebih dari 500 orang petugas Pemilu dari berbagai tingkatan, ” katanya.
Jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia terus bertambah. Data sementara secara keseluruhan petugas yang tewas mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.
Berdasarkan data KPU per Sabtu (4/5) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.
Jumlah itu bertambah dari hari sebelumnya yaitu 424 orang. Begitu pula dengan petugas yang sakit juga bertambah dari hari sebelumnya yang mencapai 3.668 orang.
Persaudaraan Alumni 212 Solo menggelar acara Tabligh Akbar di Bundaran Gladak Solo, Ahad 13 Januari 2019. Jalan Slamet Riyadi yang merupakan jalan protokol di kota tersebut ditutup.
Massa ribuan telah berdatangan di lokasi aksi sejak pukul 06.00 WIB. Mereka berkumpul di titik pusat aksi yang berada di sebelah barat monumen Patung Slamet Riyadi.
Jalan Slamet Riyadi terpaksa ditutup lantaran massa yang berkumpul mencapai seribuan orang dan ada juga dari Mereka berdiri menghadap mobil komando yang digunakan untuk orasi.
Acara tersebut dihadiri Ummat Muslim dari berbagai daerah, orang Cina dan tiongha dan juga Tokoh Muhammadiyah Amien Rais.
Amien Rais
Kehadiran mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu langsung dipagar betis oleh Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).
Sebelum meninggalkan lokasi tabligh akbar, Amien sambil berjalan menyampaikan, gelombang masyarakat terhadap perubahan dan ganti presiden sudah tidak bisa dibendung.
“Kegiatan ini tidak boleh diremehkan, ya. Jadi, Insyaallah saya melihat gelombang untuk merubah atau pergantian presiden sudah sangat amat kuat. Tidak bisa distop lagi,” kata Amien yang juga tokoh PA 212 itu.
Ketua Persaudaraan Alumni 212 Soloraya, Raden Jayendra Dewa mengatakan, tabligh akbar PA 212 untuk membangun spirit 212 di Monas. Ia ingin mengimplementasikan spirit tersebut di Solo.
Namun, ia menyayangkan sikap aparat yang melakukan penyekatan peserta dari daerah lain yang masuk ke Solo. Akibatnya, banyak peserta tabligh akbar dari luar kota yang tidak bisa mengikuti tabligh akbar.
“Kami sangat menyayangkan banyak teman-teman kami, saudara kami yang tidak bisa ikut. Ada dari Madiun, Sragen, Yogyakarta dan lainnya. Ini sangat disayangkan, penghadangan ini atas intruksi siapa? ” kata dia.
Raden Jayendra Dewa
Ia mempertanyakan alasan aparat melakukan penyekatan terhadap peserta tabligh akbar yang masuk Solo. Pihaknya mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian.
“Perlu kita ketahui aksi seperti ini cukup pemberitahuan. Semua aksi yang melibatkan ratusan ribu orang juga hanya pemberitahuan,” kata dia.
Dilokasi tampak mobil dum truk serta mobil pembersih ranti-ranting pohon. Peserta Aksi tersebut merasa kecewa, disaat ada acara Tablig Akbar petugas malah mendatangkan mobil pemangkas pohon. (Red).
Media Investigasi Hukum dan Kriminal, Terpercaya dan Berimbang
