Sebar Propaganda, Simpatisan FPI Ditangkap Di Cibinong Bakal Diadili Di Kupang

Redaksi, Jakarta – Sudit II Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan penangkapan kepada salah satu simpatisan Front Pembela Islam (FPI) berinisial AY, 32. Dia merupakan aktor propaganda yang kerap menyebarkan berita bohong atau hoax, maupun yang bersifat menimbulkan kebencian berbasiskan SARA.

SOROT: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

VIDEO Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

Pakde Karwo Mangkir KPK Bakal Panggil Ulang

Kasubdit II Diitipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rickynaldo Chairun mengatakan, tersangka menyebarkan konten propagandanya melalui media sosial. Ada 4 akun yang dikelolanya diantaranya di Instagram dengan nama wb.official.id dan officialwhitebaret yang memiliki 20.000-an pengikut dan telah memposting konten sebanyak 298 konten.

Kemudian akun youtube dengan Muslim Cyber Army yang telah ada sejak Maret 2013. Penontonnya sejauh ini telah mencapai 4 juta warganet. Sedangkan 1 akun lainnya sudah terblokir oleh platform penyedia jasa media sosial akibat kontennya yang bermuatan ujaran kebencian maupun hoax. “Tersangka adalah pemilik, admin sekaligus kreator dan modifikator dengan menggunakan aplikasi,” ujar Rickynaldo di Mabes Polri Jakarta Selatan, Jumat (28/6)

Tersangka yang tinggal di Jalan kaum 2 RT 05 RW 04 Nomor 97 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor diketahui merupakan tamatan SMK jurusan jaringan komputer. Pekerjaan sehari-harinya yaitu menerima jasa sablon pakaian maupun pembuatan stiker. “Yang bersangkutan menurut penjelasannya sebelum kawin anggota (FPI), setelah kawin hanya simpatisan. Kita belum paham ini maksudnya, akan kita gali lagi,” imbuhnya.

Rickynaldo menerangkan, konten hoax yang disebarkan oleh AY biasanya berupa gambar, video maupun tulisan. Seluruhnya dibuat sendiri dengan peralatan pribadi. Tujuannya untuk menghina Presiden, Menteri, Mahkamah Konstitusi, KPU, Polri serta Institusi lainnya.

“Motivasi Tersangka dalam memposting konten – konten gambar dan video adalah untuk menyampaikan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan aparat yang selama ini dianggap mengkriminalisasikan ulama,” jelasnya.

Tersangka sendiri menyebar konten hoax secara acak tergantung momentum yang sedang ramai. Bisa terkait pilpres, kebijakan pemerintah, kegiatan KPU, hingga propaganda kepada tokoh-tokoh tertentu. “Mungkin bisa cari info di Bogor sana. Dia (AY) sangat terkenal di Kabupaten Bogor,” tambah Rickynaldo.

Beberapa konten yang sudah diposting diantaranya, video Gubernur NTT pada 20 Juni 2019 yang sedang launching produk minuman lokal diberi keterangan ‘Akibat Dipimpin Gubernur Kafir Biadab, Si Bodat Kafir Undang Azab’. Adapula video berjudul Naga Merah Mencengkram NKRI yang diposting 13 Juni 2019. Konten itu untuk menggiring masyarakat percaya bahwa Naga Merah diasumsikan negara Tiongkok yang telah mendominasi pemerintahan Indonesia. Dan beberapa video lainnya.

Tiga buah akun milik tersangka sudah diamankan oleh penyidik. Namun, belum ada penutupan terhadap akun tersebut. Mengingat penyidik masih membutuhkan untuk penyidikan lebih mendalam. Penyidik masih terus mendalami kasus AY ini. Sejauh ini memang dari pernyataan tersangka, dia bekerja sendiri. Namun, polisi akan tetap menelusuri adanya kemungkinan aktor lain dibalik propaganda yang disebar oleh AY.

“Kalau sekarang masih pendalaman siapa dibalik yang bersangkutan. Hasil keterangan sementara bahwa dia melakukan atasi isiatif sendiri,” jelas Rickynaldo.

Dalam kasus ini, penyidik turut mengamankan barang bukti antara lain 1 buah laptop, 2 buah handphone, satu buah sim card, satu buah KTP, satu buah hardisk warna silver. Serta didapati perlengkapan dan atribut laskar FPI berupa baju, celana loreng, rompi, sepatu, kopelrim, buff masker warna hitam logo white baret, bendera hitam berlafadzkan “la illaha illallah”, poster dan foto FPI serta pedang bersarung warna cokelat.

Atas perbuatannya tersangka dikenai Pasal 45 A ayat (2) Juncto pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau 207 KUHP. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama penjara 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Menanggapi kasus AY, Jubir kuasa hukum AY, Novel Bamu’min SH mengatakan dalam tulisan chat WhatsApp (WA) kepada redaksi BintangEmpat.Com keika dikonfirmasi, begini isi tulisannya:

“AY TSK PELANGGARAN UU. ITE YANG DITANGKAP DI CIBINONG AKAN DIADILI DI PN. KUPANG NTT ?

*PENYIDIK MABES POLRI YANG MENANGANI KASUS AY SELAKU PENEGAK HUKUM DAPAT DISANGKAKAN OLEH MASYARAKAT PEDULI HUKUM/ PENCAHARI KEADILAN MERINTANGI ADVOKAT SELAKU PARTNER FOR JUSTICE ( SESAMA PENEGAK HUKUM MENURUT UU. ADVOKAT UU. RI. NO. 18 / 2003 ) UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DARI SUDUT PANDANG SISI KEMANUSIAAN*

*DALAM KASUS AY :* *LANGKAH HUKUM PENYIDIK MEMINDAHKAN LOKASI PERSIDANGAN DARI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI BOGOR SESUAI LOKUS DELIKTI SEHINGGA BILA REALITAS DITETAPKAN PERSIDANGANNYA DI PN. KUPANG NTT ADALAH DAPAT DIPERSAMAKAN SEBAGAI PELAKU BARRIER ATAU TINDAKAN MENGHALANGI ATAU OBSTRUKSI OLEH PENEGAK HUKUM KEPADA TIM ADVOKASI PARA ADVOKAT UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI HUKUMNYA SESUAI U.U. RI. NOMOR 18 TAHUN 2003 UNDANG – UNDANG TENTANG ADVOKAT PASAL 5 AYAT 1*

*KARENA PEMINDAHAN LOKASI YANG TIDAK DALAM KEADAAN FORCE MEJEUR ATAU DARURAT OLEH KARENA SUATU KEADAAN YANG SEDEMIKIAN RUPA ( MASSA LUAR BIASA YANG DIDUGA DAPAT TERJADI COUNTEMP OF COURT SEHINGGA MENGHALANGI PERSIDANGAN )*

*BEBERAPA FAKTOR DARI SISI KEMANUSIAAN YANG TERCEDERAI TSB.MENGINGAT TIM ADVOKASI YANG BERSIFAT PRODEO ATAU GRATIS , SEHINGGA AKAN DAPAT MENGHALANGI KWALITAS PEMBELAAN TIM HUKUM TIDAK AKAN MAKSIMAL UNTUK MENDAPATKAN MATERIEL WAARHEID ATAU KEBENARAN SEBENAR BENARNYA, OLEH KARENA JARAK JAKARTA – KUPANG YANG CUKUP JAUH DAN MELELAHKAN TENTUNYA SANGAT MENYITA WAKTU DAN BENTURAN YANG AKAN SANGAT TERASA ADALAH :*

*1. BIAYA CUKUP TINGGI BAGI TIM SUKARELAWAN ADVOKAT ( PRODEO ) YANG HAMPIR SELURUHNYA TINGGAL DI JAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI KEWAJIBANNYA SBG ADVOKAT ( dibaca : SEBAGAI PENEGAK HUKUM ) UNTUK SETIAP KALI PERSIDANGAN ( TRANSPORTASI DAN AKOMODASI ) TERMASUK BILA BUTUH MENDATANGKAN SAKSI YANG MERINGANKAN TERDAKWA AY / A DE CHARGE*

*2. FIHAK KELG. KERABAT , SAHABAT YANG INGIN MENGUNJUNGI, TUK LAMPIASKAN KERINDUAN , UNJUK SIMPATI DLL. TERKENDALA PULA TENTUNYA SEHUBUNGAN DENGAN ANGGARAN YANG SAMA TERKAIT TRANSPORTASI DAN AKOMODASI*

*3. BAHKAN NEGARA DALAM HAL INI PASTINYA BUTUH DANA UNTUK ANGGARAN KEPENTINGAN PENUNTUTAN PERKARA AY , OLEH SEBAB DEMI KEPASTIAN HUKUM. FIHAK KEJAKSAAN / JPU DAN KEPOLISIAN RI ( PENYIDIK ) SECARA DINAS BUTUH ANGGARAN YANG CUKUP BESAR UNTUK MENGHADIRKAN PARA SAKSI – SAKSI YANG BERTUJUAN MENGUATKAN TUNTUTAN / A CHARGE*

*MAKA MENYANGKUT HAL2 PEMBIAYAAN TSB. HENDAKNYA FIHAK YANG BERWENANG MEMBATALKAN PENETAPAN LOKASI PERSIDANGAN AY DARI PN. KUPANG KE PN.BOGOR ATAU KE PN DI JAKARTA*

*SEHINGGA KEBIJAKAN YANG ADIL TIDAK SELALU MELIHAT SATU SISI HUKUM PIDANA FORMIL ( KOMPETENSI RELATIF ATAU KEWENANGAN MENGADILI ) TAPI DARI SUDUT PANDANG LAINNYA TERMASUK SISI KEMANUSIAAN DAN ANGGARAN YANG CUKUP BESAR YANG AKAN DIKELUARKAN OLEH NEGARA , SEHINGGA UNTUK ITU PERLU PERHATIAN KHUSUS . TERKAIT POIN KEBERATAN, KAMI TIM HUKUM AKAN MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI SEKALIGUS MINTA LOKASI PERSIDANGAN AGAR DIPINDAHKAN DARI PN.KUPANG NTT KE JAKARTA ATAU BOGOR . SEMENTARA ALASAN KAMI SELAIN ADA PADA DALIL BUTIR BUTIR TSB. DIATAS ADALAH SELAIN SISI KEMANUSIAAN DAN MENYANGKUT ANGGARAN YANG AKAN DIKELUARKAN NEGARA, JUGA TERKAIT PRINSIP PERADILAN KITA YAITU SISTIM PERADILAN CEPAT DAN BIAYA MURAH MERUJUK PADA UNDANG UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN*

*TANGERANG, 21 AGUSTUS 2019*

*Damai Hari Lubis*

*ketua tim kuasa hukum AY*

*Novel Bamu’min SH *

*Jubir kuasa hukum AY*, ” tulis Novel.

*(Redaksi).