Kapolsek Kalideres Dilaporkan ke Propam atas Dugaan Penyebaran Berita Bohong

BintangEmpat.Com, Jakarta – Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet, dilaporkan ke Propam Mabes Polri, karena telah menyampaikan informasi bohong atau hoax, Jumat (17/7/2020) siang. Laporan telah diterima petugas dan teregister dengan nomor SPSP2/1886/VII/2020/BAGYANDUAN.

Laporan ke Propam tersebut dilakukan oleh Pemimpin Redaksi Media Online BidikFakta.com, Yoyon Wardoyo. Turut mendampingi Yoyon, antara lain Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Ketua Umum dan Waketum organisasi Advokat Bangsa Indonesia (ABI), Rudy Silfa dan Ujang Priyatna, serta rekan wartawan Dedy Rahman dan Lemens Kodongan.

Heboh… Polisi Temukan Batu Meteor dan Batu Kristal ‘Gatot Kaca’

Dalam laporan itu, oknum Kapolsek diduga telah menyampaikan dan menyebarkan informasi bohong melalui sebuah acara press conference yang digelar di Mapolsek Kalideres, pada Selasa, 14 Juli 2020, yang menuding wartawan gadungan terhadap 4 wartawan media online BidikFakta.com. Informasi hoax itu selanjutnya disebarluaskan oleh media-media nasional.

“Selain menuding 4 wartawan gadungan. Oknum Kapolsek itu juga menyebut polisi gadungan, padahal Gugun Gunadi yang terlibat bersama dalam kasus KJP itu benar-benar seorang polisi aktif yang bertugas di Unit Provost Polda Metro Jaya,” ujar Wilson Lalengke usai mendampingi Yoyon Wardoyo.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menjelaskan bahwa pernyataan Kapolsek Kalideres itu merupakan delik pidana: pencemaran nama baik wartawan dan media tempatnya berkarya, penyebaran berita bohong dan fitnah melalui perangkat teknologi informasi dan elektronik, dan pembohongan publik melalui press conference yang menggunakan anggaran negara.

“Mereka digaji bukan untuk berbohong, bukan untuk merekayasa fakta lapangan, bukan untuk sebarkan dusta dan hoax ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ujang Priyatna mewakili organisasi Advokat Bangsa Indonesia (ABI) turut mendukung dan mengawal kasus tersebut.

“Saya mendukung segenap wartawan memperjuangkan kebenaran dalam kasus yang menjerat teman-teman ini,” tandasnya. (DERA/Red)

“Jelang Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Warga Desa Burno ‘Merasa’ Hidup Dalam Penjajahan”

Bintangempat.com, Jawa Timur – Ratusan kepala keluarga (KK) menolak keras adanya rencana tukar guling rumah dan kebun yang hampir satu abad ditempati dan dikelola oleh warga dusun Karang Anyar, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Selasa (14/7/2020).

Rencana penggusuran ini disebabkan adanya rencana wisata alam Siti Sundari, Desa Burno Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, diakui oleh warga setempat rumah dan lahan yang mereka tempati sudah turun temurun, dan warga juga sudah komitment atas wejangan nenek moyangnya yang tidak bakal menjual rumah dan lahan garap mereka.

“Menurut orang tua dan kakek nenek kami, rumah ini boleh ditempati tapi tidak boleh dijual, karena para leluhur kami sudah berjuang menempati rumah dan lahan ini sejak tahun 1940 an”, ujar Prayit (70) warga Dusun Karang Anyar, yang menolak rumah dan tanahnya akan ditukar guling, oleh Perum Perhutani.

Hal senada juga disampaikan oleh Sunaryo (60), pihaknya bersama warga yang lain siap melawan untuk mempertahankan warisan yang sebelumnya telah menjadi perjuangan para leluhurnya.

“Kami dapat uang dari mana kok tiba-tiba sama pihak perhutani, warga Dusun Karang Anyar, Desa Burno ini disuruh bayar per meternya Rp 35 ribu, dan kalau tidak bisa membayar kami akan ditukar guling di daerah Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, pokoknya kami tetap akan disini, karena kami lahir, tua, dan mati ditempat kami ini”, tegasnya.

Rencana tukar guling dari perum perhutani atas rumah dan lahan warga Dusun Karanganyar ini, dimungkinkan Adanya rencana pembangunan kawasan wisata Siti Sundari, nampak disepanjang jalan menuju ke pemukiman warga Dusun Karang Anyar dari arah Ranu Pane, sudah dibangun lapak-lapak dikawasan hutan, bahkan perbukitan disekitarnya juga terlihat aktifitas pekerja dengan suara raungan gergaji mesin membuka jalan-jalan untuk medan offroader, dari total 208 KK yang hidup di Dusun Karanganyar, 130 KK yang berani menolak atas rencana perum perhutani meminta Warga untuk membayar Rp 35 ribu per meter persegi, sisa 78 KK takut jika rumahnya digusur oleh Perum Perhutani.

“Kalau rumah dan kebun kami setengah hektar, kami dapat uang dari mana Rp 175 juta kalau Permeternya disuruh bayar Rp 35 ribu, pada dasarnya seluruh warga Karanganyar menolak keras penjajahan ini, wong kami setiap tahunnya juga bayar pajak”, Keluh Pak Rika warga setempat.

Sedang menurut Yus Yaser Waka/KSKPH Perum Perhutani pihaknya menegaskan tidak tahu menahu soal harga satuan tanah kawasan hutan yang ditempati warga, namun dirinya mengatakan itu sudah menjadi aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (LHK).

“Untuk satuan ganti rugi, kami tidak tahu, itu sudah menjadi aturan Kementrian LHK”, tegasnya.

Sementara menurut pakar hukum Lumajang Dummy Hidayat SH., Rabu (15/7/2020), perum perhutani, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat tidak bisa semena-mena memeras dan menindas rakyat semaunya sendiri, ada aturan main dan mekanisme yang harus dilalui, semisal dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP)  No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

“Apalagi masyarakat desa Burno sudah menempati sebelum kemerdekaan RI, ditambah lagi ada janji politik presiden untuk reforma agraria yaitu salah satunya para pegiat atau aktivis menagih dan mendesak agar pemerintah secepatnya mengesahkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria”,  pungkasnya. (Bass).

BintangEmpat.Com, Jakarta – Setelah viral informasi terkait penahanan 4 wartawan BidikFakta.Com oleh Polsek Kalideres, Kapolres Jakarta Barat, KBP Audie Latuheru, merespon cepat dengan mengirimkan pesan pertanyaan kepada Wilson Lalengke, Selasa, 14 Juli 2020. “Maksudnya apa boss?” tanya Kapolres Audie via pesan WhatsApp-nya kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke.

Mendapatkan respon baik itu, lulusan PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 ini segera memberikan penjelasan dan dikirimkan via nomor kontak WhatsApp Kapolres Jakarta Barat. Berikut kutipan pesan jawaban Wilson ke Kapolres.

—–
_Yth. Pak Audie,_

_Saya minta perhatian soal Kapolsek Kalideres yaa, para wartawan itu sudah diperlakukan tidak adil, ditahan selama lebih sebulan, sementara yang melakukan tindakan yang diduga pemerasan itu, bukan mereka. Pelaku utama belum ditangkap, orang baik-baik ini malah yang menerima dampak buruknya. Anak-istrinya terlantar, tulang punggung keluarga ditahan. Mereka di dalam tahanan harus bayar uang kamar 150 ribu per minggu, keluarga menjenguk harus berikan rokok (ke petugas – red)._

_Permintaan saya untuk mengusut si penadah KJP itu tidak digubris Kapolsek, malah dia terlihat bersikeras membela si penadah itu._

_Saya sudah menghadap Kapolres tanggal 1 Juli lalu, dan direspon dengan baik oleh Pak Audie waktu itu, tapi kenyataan di lapangan, Polsek masih tidak mengindahkan arahan Kapolres. Bagaimana mungkin bisa saya diamkan, ketika kawan-kawan itu sebagai korban jebakan si Rosid, pelaku utama, tapi terus dizolimi begitu? Saya pasang badan untuk mereka karena saya kenal mereka dengan baik. Tidak ada niat jahat dalam hati mereka untuk berbuat kriminal, tapi murni untuk mengungkap praktek ilegal penggadaian KJP._

_Mereka juga didampingi polisi Provost Polda saat itu, Gugun Gunadi, sehingga mereka merasa tidak ada yang salah dalam proses investigasi dugaan praktek ilegal KJP ini. Gugun dilepas Kapolsek, tapi kawan-kawan malah diproses seperti kriminal kakap. Wartawan akan ketakutan melakukan investigasi di lapangan jika polisi bertindak tidak semestinya seperti yang dilakukan Kapolsek Kompol Slamet itu. Padahal, wartawan adalah mitra Polri untuk memonitor lingkungan mereka agar tidak terjadi tindak ilegal penyalahgunaan keuangan negara, dan lain-lain._

_Demikian, terima kasih Pak Audie, saya sangat apresiasi jika kekecewaan saya ini mendapat respon sebagaimana mestinya dari Petinggi Polri, khususnya dari Pak Audie sebagai atasannya Kapolsek Kalideres itu. Salam hormat selalu._

_Wilson Lalengke_

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa terungkapnya kasus pegadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menghebohkan jagat pemberitaan beberapa waktu lalu diawali dengan penangkapan 4 orang wartawan media online BidikFakta.Com oleh Polsek Kalideres. Mereka disangka melakukan tindak pidana pemerasan atas laporan Tanti Andriani, sang rentenir penadah KJP.

Dari penelusuran Ketua Umum PPWI selanjutnya, diketahui bahwa yang dilaporkan oleh Tanti Andriani yang akrab disapa Uni (Kakak) ke Polsek Kalideres adalah Rosid, oknum wartawan Metropol (bukan Mitrapol seperti pemberitaan sebelumnya – red). Wilson bersama pengacara PPWI, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, kemudian mempertanyakan keabsahan penahanan 4 wartawan BidikFakta.Com kepada Kapolsek Kalideres.

Selain meminta agar Rosid segera ditangkap, Wilson juga meminta Kapolsek untuk mengusut praktek illegal penyalahgunaan KJP oleh Tanti Andriani sebagai penadah. Namun, Kapolsek Kompol Slamet justru terkesan membela si rentenir KJP itu. “Apakah salah jika si pedagang (si penadah KJP – red) menerima KJP untuk pembelian pakaian sekolah yang dijualnya? Saya balik bertanya, jika si pedagang memegang 500-an KJP, apakah itu sesuatu yang wajar? Justru Polisi harus bertanya dan mengusutnya, mengapa KJP bisa berada di tangan satu orang dalam jumlah yang sangat banyak untuk waktu tertentu yang panjang?” beber Wilson mengutip perdebatannya dengan Kapolsek Slamet yang disaksikan Dolfie Rompas beberapa waktu lalu.

Pada momen Hari Bhayangkara, 1 Juli 2020, Wilson Lalengke bersama Dolfie Rompas mengunjungi Polres Jakarta Barat dan diterima bertemu oleh Kapolres, Kombespol Audie Latuheru. Dalam pertemuan tersebut, menurut Wilson, Kapolres merespon baik atas laporannya tentang kasus penahanan 4 wartawan dan masalah KJP itu. Sebelum meninggalkan ruang Kapolres untuk selanjutnya berurusan dengan unit Reskrim Polres Jakarta Barat sesuai arahan Kapolres Audie, Wilson sempat mengabadikan pertemuan dengan foto bersama Kapolres. (APL/Red)