Arsip Kategori: HUKUM

Wajib Pajak Menjerit, Samsat Surabaya Utara Bungkam

Foto: Andreas AW, ketika menjabat PDPP Samsat Trenggalek.

BintangEmpat.com, Surabaya – desas-desus Pungutan liar (pungli) di Samsat Surabaya Utara, jalan Kedung Cowek, bukan menjadi rahasia umum. Praktek-praktek pungli tiap hari terjadi di Samsat Surabaya Utara, korbannya lagi-lagi para wajib pajak.

Seperti halnya yang terjadi pada seorang warga net mengeluahkan pelayanan Samsat Surabaya Utara, Kedung Cowek, Surabaya, saat mengurus biaya mutasi dan balik nama.

Keluhan warga net itu diungkapkan di media sosial Facebook. Akun Facebook atas nama Muhammad Abdul Muid Alchoiri itu merasa di tipu oleh oknum yang diduga calon di Samsat setempat, yang diunggah pada 26 Juli 2020, pukul 06.13 Wib.

Screnshoot

Berikut isi postingan akun Muhammad Abdul Muid Alchoiri di salah satu Facebook grup Surabaya:

(Penipuan/calo)
pagi saya datang ke SAMSAT KEDUNG COWEK SURABAYA. Saya parkir di depan kemudian saya di tawarin tukang parkir mau bantu pengurusan mutasi dan balik nama. Awalnya saya tidak mau berhubungn dengan dia.
Saya mau urus sendiri ,kmudian dia bilang 20rb aja mas buat makan saya ibah..yauda mas ayok.
Kemudia tukang parkir ngarain ktemenya (calo/nanda) mreka bilang dbagi dua 10rbn tiap org , saya ikut lah sama temenya. Diminta formulir 125rb dan biyaya mutasi 950rb. (Dengan perjanjian ada kuitansi yg resmi dr samsat,saya kira ini biyaya pembuatan bpkb+stnk baru) dan calony bilang iya itu biyaya nya…ok saya kasi lah..
Sya kira aman. Ternyata dikasilah kuintasi palsu dengan ditulis sendri si calo (nanda) tersbut..
Saya mulai curiga mau tanya bagian dalam informasi biyayany ternyta mutasi hanya 250rb..
Calony marah dan saya marah merasa ditipu jg.kemudian berdebat dengan (calo/nanda) dan dia ngajak teman2ny saya mau dkroyok dengan smua calo. Kmudian sya mengalah karena saya juga salah percya

NB : modusnya bantu cmn byar 20rb buat makan (tentunya ibah) .kemudian biyaya membengkak dengan jaminan kuintansi resmi dari samsat ternyata palsu .

Saya share bukan untuk menyudutkan pihak samsat tapi tolong pihak samsat di perketat lagi internalnya..dan di tempat sana lebih banyak calo dari pada pengunjungnya..semoga masyarakat belajar dari kesalahan saya. (Apalagi jaman skrng susa cari uang) smga bermanfaat 🙏

Bukti kuintansti yg dbengkakaan (palsu)..yg seharusnya kena 2.150 menjadi 3.235 (pajakstnk+mutasi).

Menanggapi keluhan warga net tersebut, tim investigasi BintangEmpat.Com berusaha mencari tanggapan dari pengelola data pelayanan perpajakan (PDPP) atau yang sering disebut Adpel dan Kanit Reg Ind (KRI) Samsat Surabaya Utara tersebut.

Namun sangat disayangkan, PDPP atau Adpel Samsat Surabaya Utara, Andreas. A. W, ketika dikonfirmasi ke WhatsAppnya memilih bungkam tak menjawab.

“👆ijin tanggapanya, ijin juga minta nmr WA KRI sby utara”, tulis BintangEmpat.Com kepada Andreas, pada 27 Juli 2020, pukul 12.32 Wib.

Namun bukannya menjawab, Andreas memilih bungkam dan hanya membaca konfirmasi dari BintangEmpat.Com, hanya terlihat tanda dua centang biru, artinya hanya dibaca saja, hingga berita ini diterbitkan, 28 Juli 2020.

Terdengar informasi bahwa Andreas bakal dipromosikan menjadi Kepala Seksi (Kasi), namun apa mungkin seorang pemimpin dengan karakter kepemimpinan seperti itu bisa menjadi sauri tauladan bagi bawahannya?.

Sejak menjabat sebagai PDPP Samsat Surabaya Utara, Andreas sering mendapat sorotan miring dari masyarakat, baca beritanya Bongkar Dugaan Pungli Di Samsat Surabaya Utara, Segera Turunkan Tim Saber Pungli dan juga Pungutan Liar Di Samsat Surabaya Utara, Warga Net Menjerit

Dengan pemberitaan, semoga bisa memjadi catatan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Gubernur Jawa Timur, dengan programnya CETTAR.

Hingga berita ini diturunkan belum ada hak jawab baik dari Bapenda ataupun dari pihak kepolisian. Bersambung… *Tim.

‘Misteri’ Kasus PT Bumi Subur Semua Bungkam

BintangEmpat.com, Jawa Timur – Publik bertanya-tanya perihal kejelasan kasus PT. Bumi Subur, di Desa Maleman, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Setelah hampir dua Minggu tidak ada pemberitaan. Bagaimana tidak kasus ini melibatkan tokoh salah satu partai berlambang Ka’bah. Dan salah satu juga melibatkan pengusaha dengan nama besar di Bumi Blambangan. Pusaran politik tentu kental dalam setiap derap langkah hukum dari kedua kubu.

Baca juga : Terkait Dugaan Pencurian Udang PT. Bumi Subur, TR Tak Akui Terima Uang dan Aset dari Amari

Setelah pihak Amari, mengambil langkah Hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap asetnya senilai kurang lebih 4.2 M di PN Lumajang, yang menjadi simpang siur keberadaanya.

Permohonan dari pengacara Amari, Mahmud S.H untuk menunda pemeriksaan dan penyelidikan dari pihak polisi sebelum ada putusan tetap dari PN Lumajang terkait aset Amari yang sudah pindah penguasaan.

Hingga pada Rabu (23/07/2020) PN Lumajang siap menggelar sidang perdana gugatan Perdata tersebut, Machmud SH kuasa hukum amari menjelaskan.

Baca juga : Polemik Tukar Guling Perhutani Lumajang

“Bahwa hari Rabu kemaren pihak pengadilan telah memanggil semua yang bersengketa, namun pemanggilan tersebut sebatas absen saja, memeriksa kejelasan dokumen dan menghadirkan semua kuasa hukum nya, ” ujarnya lewat telpon seluler nya.

“Untuk agenda Minggu depan masih dalam ruang lingkup mediasi, karena jalur mediasi dimungkinkan untuk empat puluh hari kedepan, bisa saja langsung ke pokok persidangan jika di jalur mediasi tidak ada titik temu “, tambahnya.

Sebelumnya kuasa hukum TR dan HND adalah Suryadi,SH namun kuasa hukum mengaku untuk yang menangani gugatan perdata nya adalah Budi dan ADI. R. Namun ketika di konfirmasi oleh media, Budi berdalih bahwa yang menjadi kuasa hukum adalah Adi.R. Hingga akhirnya media ini mengirim pesan singkat untuk mempertanyakan nomer telepon seluler dari kuasa hukum TR. Namun Budi memilih Bungkam.

Selanjutnya ketika konfirmasi kepada yang bersangkutan TR memberi keterangan bahwa dirinya tidak menyimpan nomer kuasa hukumnya.

” Saya gak punya nomernya, saya sedang rapat pembahasan “, jawabnya lewat pesan singkat WhatsApp. Rabu (22/7).

Sementara pihak Pengadilan untuk dikonfirmasi juga memilih bungkam.

( wan)

Dituding Sebar Hoax Kapolsek Kalideres Dipropamkan Ke Mabes Polri

Kapolsek Kalideres Dilaporkan ke Propam atas Dugaan Penyebaran Berita Bohong

BintangEmpat.Com, Jakarta – Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet, dilaporkan ke Propam Mabes Polri, karena telah menyampaikan informasi bohong atau hoax, Jumat (17/7/2020) siang. Laporan telah diterima petugas dan teregister dengan nomor SPSP2/1886/VII/2020/BAGYANDUAN.

Laporan ke Propam tersebut dilakukan oleh Pemimpin Redaksi Media Online BidikFakta.com, Yoyon Wardoyo. Turut mendampingi Yoyon, antara lain Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Ketua Umum dan Waketum organisasi Advokat Bangsa Indonesia (ABI), Rudy Silfa dan Ujang Priyatna, serta rekan wartawan Dedy Rahman dan Lemens Kodongan.

Heboh… Polisi Temukan Batu Meteor dan Batu Kristal ‘Gatot Kaca’

Dalam laporan itu, oknum Kapolsek diduga telah menyampaikan dan menyebarkan informasi bohong melalui sebuah acara press conference yang digelar di Mapolsek Kalideres, pada Selasa, 14 Juli 2020, yang menuding wartawan gadungan terhadap 4 wartawan media online BidikFakta.com. Informasi hoax itu selanjutnya disebarluaskan oleh media-media nasional.

“Selain menuding 4 wartawan gadungan. Oknum Kapolsek itu juga menyebut polisi gadungan, padahal Gugun Gunadi yang terlibat bersama dalam kasus KJP itu benar-benar seorang polisi aktif yang bertugas di Unit Provost Polda Metro Jaya,” ujar Wilson Lalengke usai mendampingi Yoyon Wardoyo.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menjelaskan bahwa pernyataan Kapolsek Kalideres itu merupakan delik pidana: pencemaran nama baik wartawan dan media tempatnya berkarya, penyebaran berita bohong dan fitnah melalui perangkat teknologi informasi dan elektronik, dan pembohongan publik melalui press conference yang menggunakan anggaran negara.

“Mereka digaji bukan untuk berbohong, bukan untuk merekayasa fakta lapangan, bukan untuk sebarkan dusta dan hoax ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ujang Priyatna mewakili organisasi Advokat Bangsa Indonesia (ABI) turut mendukung dan mengawal kasus tersebut.

“Saya mendukung segenap wartawan memperjuangkan kebenaran dalam kasus yang menjerat teman-teman ini,” tandasnya. (DERA/Red)

Pengadilan Israel Tolak Amnesty International

Pengadilan Israel Menolak Amnesty International karena Kurangnya Bukti

Yerusalem – Menurut AFP, Pengadilan Israel memutuskan bahwa LSM internasional tidak memberikan bukti yang cukup “untuk membuktikan klaim bahwa sebuah upaya telah dilakukan untuk melacak seorang aktivis hak asasi manusia dengan mencoba meretas ponselnya”.

Pengadilan Israel memutuskan bahwa pengacara Amnesty tidak memberikan bukti “untuk membuktikan klaim bahwa telah dilakukan sebuah usaha melacak aktivis hak asasi manusia Maroko dengan mencoba meretas ponselnya” atau peretasan dilakukan oleh perusahaan NSO.

“Perizinan dilakukan setelah proses yang paling ketat, dan juga setelah perizinan, otoritas melakukan pemantauan dan inspeksi yang cermat, jika perlu,” kata pengadilan. Jika ternyata hak asasi manusia telah dilanggar, lisensi ini dapat ditangguhkan atau dibatalkan, tambahnya.

Dalam sebuah laporan yang dirilis bulan lalu, Amnesty International mengatakan bahwa telepon wartawan Maroko Omar Radi disadap menggunakan teknologi NSO sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan perbedaan pendapat.

Mengenai hal ini, Maroko mengecam “tuduhan serius dan tendensius” yang dibuat oleh Amnesty International terhadap Kerajaan dan “bersikeras untuk mendapatkan tanggapan resmi dari Organisasi ini yang mengklaim membela hak asasi manusia: tanggapan yang mencakup semua bukti material yang akan digunakannya untuk merusak Maroko”.

Setelah beberapa hari menunggu, tanggapan Sekretaris Jenderal sementara Amnesty International, Julie Verhaar, kepada Kepala Pemerintahan, Saad Dine El Otmani, “Organisasi ini belum memberikan bukti material yang berulang kali diminta Pemerintah Maroko” sejak publikasi laporannya, yang berisi tuduhan tidak berdasar terhadap Maroko yang disertai dengan kampanye media internasional untuk pencemaran nama baik Kerajaan Maroko. (PERSISMA/Red)

Kapolsek Kalideres Diduga Sebar Hoax

Kapolsek Diduga Sebar Kebohongan melalui Konferensi Pers, PPWI: Memalukan! Pakai Uang Negara untuk Produksi Hoax

BintangEmpat.Com, Jakarta – Perseteruan wartawan versus oknum Kapolsek Kalideres seakan belum akan mereda. Bahkan, akumulasi kekecewaan para pekerja media semakin meningkat. Terlebih lagi ketika beredar informasi bohong alias hoax yang diduga disebarkan Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet, melalui sebuah acara press conference di Mapolsek Kalideres, Selasa, 14 Juli 2020. “Tersangka Pemeras Bermodus Penyelewengan KJP Mengaku Polisi dan Wartawan” demikian judul berita yang muncul di media-media bersumber dari pernyataan oknum Kapolres Kalideres (1).

Merespon tudingan miring Polsek Kalideres tersebut, Pimpinan Redaksi media online BidikFakta.com, Yoyon Wardoyo langsung memberikan klarifikasi. Kepada media, Yoyon menjelaskan bahwa keempat orang yang dituduh wartawan gadungan itu adalah wartawan di media BidikFakta.Com. Dia juga menyertakan beberapa bukti foto para wartawan itu beraudiensi bersama anggota-anggota polisi di beberapa unit humas di lingkungan Kepolisian Metro Jakarta Barat.

“Keempat orang itu adalah benar wartawan media online bidikfakta.com yang juga tergabung dalam Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Media Group. Hal itu pun sudah kita sampaikan kepada Kapolsek Kalideres beberapa waktu lalu. Jadi, jangan menggiring opini bahwa mereka adalah wartawan gadungan,” ujar Yoyon memberikan klarifikasi kepada awak media, Rabu, 15 Juli 2020 (2).

Sementara itu, ketika diminta komentarnya terkait penyebaran informasi bohong dari oknum Kapolsek Kalideres, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan bahwa dia sangat kecewa dengan oknum-oknum aparat seperti itu. Pasalnya, kata Wilson, mereka digaji bukan untuk berbohong, bukan untuk merekayasa fakta lapangan, bukan untuk sebarkan dusta dan hoax ke masyarakat.

Lebih lanjut kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu, uang rakyat bukan untuk membiayai press conference berkonten hoax. Ini sangat memalukan. “Uang negara yang dikumpulkan dari rakyat tidak boleh digunakan untuk memproduksi berita bohong, menyebarkan dusta dan hoax. Uang negara harus digunakan untuk melayani masyarakat, bukan untuk membiayai akal bulus aparat ketika mencari selamat dari keteledorannya dalam bekerja,” tegas Wilson yang menyelesaikan program pasca sarjananya di bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, ini, Rabu, 15 Juli 2020.

Yang sulit dinalar, kata tokoh pers nasional yang getol membela wartawan ini, si rentenir penadah 500-an KJP yang digadaikan warga tidak diusut. Praktek illegal menggadaikan KJP itu adalah kejahatan terhadap negara, memanfaatkan uang negara untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kawan-kawan wartawan ini, yang dengan sukarela mau mengungkap kejahatan atas anggaran negara yang diperuntukan bagi pendidikan generasi penerus bangsa, justru ditangkap atas laporan dari si pelaku praktek illegal pegadaian KJP.

“Aneh sekali cara berpikir para oknum polisi kita ini. Laporan penjahat diproses cepat, bahkan terkesan dibela mati-matian. Wartawan yang katanya mitra Polri, yang sedang berupaya mengungkap modus kejahatan KJP malah diciduk dan dipenjara. Padahal, saat melakukan investigasi penyalahgunaan KJP oleh si renternir Tanti Andriani, ada polisi aktif, bukan gadungan, sekali lagi bukan gadungan, dari Unit Provost Polda Metro Jaya, benama Gugun Gunadi, ikut bersama kawan-kawan dari media BidikFakta ini,” ujar Wilson keheranan.

Oleh karena itu, dia mendesak agar Kapolsek Kalideres dicopot dari jabatannya (3). “Negara rugi banyak. Uang rakyat hanya dipakai untuk membiayai hidup oknum polisi model Kompol Slamer itu. Mau berapa lama lagi kita membiarkan uang negara dipakai memproduksi hoax, digunakan press conference berkonten berita bohong, untuk membelikan pakaian dalam si oknum aparat yang tidak PROMOTER begitu?” cetus Wilson yang juga menyelesaikan pendidikan masternya di bidang Applied Ethics dari Universitas Utrecht, Belanda dan Universitas Linkoping, Swedia, itu.

Kepada Kapolri dan jajaran pimpinan Polri, Wilson menyarankan agar penempatan personil pimpinan unit dan sub-unit di jajaran Kepolisian Republik Indonesia dilakukan secara selektif. Jangan karena seseorang sering setorkan wajah ke atas, dialah yang ditunjuk jadi kapolda, jadi kapolres, jadi kapolsek, hingga ke jajaran pimpinan unit di bawahnya. Pimpinan itu harus punya karakter jujur, amanah, dan memiliki wisdom.

“Kepercayaan rakyat terhadap institusi polri segera akan runtuh jika sikap dan perilaku kepemimpinan di jajaran polri tidak segera dibenahi yaa. Seorang pemimpin itu wajib memiliki karakter jujur, amanah, dan sifat bijaksana,” ujar Alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang tahun 2000 ini penuh harap.

Sementara untuk semua pekerja media, Wilson menghimbau agar jadilah wartawan yang memegang teguh idealisme jurnalistik sesuai dengan konsep dasar jurnalisme yang diakui secara universal sebagaimana termaktub dalam The Element of Journalism. Dua poin mendasar pertama dari 10 elemen fundamental jurnalisme adalah terkait dengan kewajiban dan loyalitas jurnalisme, yakni: kewajiban pertama (jurnalisme) adalah kepada kebenaran dan loyalitas pertama (jurnalisme) adalah kepada warga negara atau publik (4).

“Jangan main telan saja sebuah informasi dari press conference seperti yang di Poslek Kalideres itu, walaupun disebar melalui Humas Polres Jakarta Barat. Kita diberi Tuhan otak untuk berpikir, bernalar, dan berlogika, dalam merespon segala sesuatu. Jangan sampai t*ikpun Anda lahap habis tanpa berpikir (5), haha,” pungkas Wilson sambil senyum. (APL/Red)

Referensi:

  1. Tersangka Pemeras Bermodus Penyelewengan KJP Mengaku Polisi dan Wartawan https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/14/15310671/tersangka-pemeras-bermodus-penyelewengan-kjp-mengaku-polisi-dan-wartawan.

  2. Kasus KJP, Pimpred Bidik Fakta: Empat Orang itu Benar Wartawan, Bukan Gadungan!!! http://www.mpginews.com/2020/07/kasus-kjp-pimpred-bidik-fakta-empat.html

  3. Diduga Membela Penadah KJP, Wilson Lalengke Minta Kapolri Copot Kapolsek Kalideres https://aktualbanten.com/berita-utama/2101/diduga-membela-penadah-kjp-wilson-lalengke-minta-kapolri-copot-kapolsek-kalideres

  4. The elements of journalism https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/elements-journalism/

  5. Beritakan Hoax, Kompas dan Tribunnews Jangan Jadi Penjilat Pantat Kapolsek http://www.meninjau.com/2020/07/beritakan-hoax-kompas-dan-tribunnews.html

Diduga Korupsi ADD Kades Sitopayan Didemo

Diduga Terkait Korupsi ADD Kades Sitopayan Didemo Naposo Nauli Bulung.

BintangEmpat.Com, Sumatera Utara – Puluhan pemuda yang mengatas namakan Naposo Nauli Bulung (NNB) Desa Sitopayan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) berunjuk rasa di simpang jalan menuju Desa Sitopayan, Senin 13-07-2020.

Dalam aksi ujuk rasa tersebut, Naposo Nauli Bulung Desa Sitopayan menuntut agar Kepala Desa Sitopayan transparan dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta tidak melakukan tindakan nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa dan penunjukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Naposo Nauli Bulung, Agus Irawan Siregar, yang juga koordinator aksi dalam orasinya meminta kepada Kepala Desa Sitopayan agar menjelaskan dengan rinci anggaran LKMD, PKK, LPMD, Lembaga Adat dan Naposo Nauli Bulung Desa Siyopayan tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Kepala pemerintahan Desa Sitopayan agar menerangkan dengan seterang-terangnya tentang mekanisme pengangkatan dan penetapan perangkat Desa Sitopayan yang tidak pernah melakukan musyawarah dan penjaringan secara terbuka sesuai dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017.

“Di mana Kepala Desa Sitopayan diduga telah melakukan nepotisme dengan mengangkat orang-orang tertentu tanpa melalui mekanisme yang benar. Bahkan yang lebih parah lagi 60 persen masyarakat Desa Sitopayan tidak tahu siapa perangkat desanya”, ucap Agus Irawan Siregar.

Agus menambahkan, sejak tahun 2016 di Desa Sitopayan tidak pernah melakukan musyawarah desa yang melibatkan seluruh pihak masyarakat melainkan orang-orang tertentulah yang diundang dalam rangka pembahasan Rencana Skala Prioritas Desa (RSPD), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD). *Harahap Kuro Kuro.

Tukar Guling Perum Perhutani Lumajang Bikin Warga Menjerit

“Jelang Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Warga Desa Burno ‘Merasa’ Hidup Dalam Penjajahan”

Bintangempat.com, Jawa Timur – Ratusan kepala keluarga (KK) menolak keras adanya rencana tukar guling rumah dan kebun yang hampir satu abad ditempati dan dikelola oleh warga dusun Karang Anyar, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Selasa (14/7/2020).

Rencana penggusuran ini disebabkan adanya rencana wisata alam Siti Sundari, Desa Burno Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, diakui oleh warga setempat rumah dan lahan yang mereka tempati sudah turun temurun, dan warga juga sudah komitment atas wejangan nenek moyangnya yang tidak bakal menjual rumah dan lahan garap mereka.

“Menurut orang tua dan kakek nenek kami, rumah ini boleh ditempati tapi tidak boleh dijual, karena para leluhur kami sudah berjuang menempati rumah dan lahan ini sejak tahun 1940 an”, ujar Prayit (70) warga Dusun Karang Anyar, yang menolak rumah dan tanahnya akan ditukar guling, oleh Perum Perhutani.

Hal senada juga disampaikan oleh Sunaryo (60), pihaknya bersama warga yang lain siap melawan untuk mempertahankan warisan yang sebelumnya telah menjadi perjuangan para leluhurnya.

“Kami dapat uang dari mana kok tiba-tiba sama pihak perhutani, warga Dusun Karang Anyar, Desa Burno ini disuruh bayar per meternya Rp 35 ribu, dan kalau tidak bisa membayar kami akan ditukar guling di daerah Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, pokoknya kami tetap akan disini, karena kami lahir, tua, dan mati ditempat kami ini”, tegasnya.

Rencana tukar guling dari perum perhutani atas rumah dan lahan warga Dusun Karanganyar ini, dimungkinkan Adanya rencana pembangunan kawasan wisata Siti Sundari, nampak disepanjang jalan menuju ke pemukiman warga Dusun Karang Anyar dari arah Ranu Pane, sudah dibangun lapak-lapak dikawasan hutan, bahkan perbukitan disekitarnya juga terlihat aktifitas pekerja dengan suara raungan gergaji mesin membuka jalan-jalan untuk medan offroader, dari total 208 KK yang hidup di Dusun Karanganyar, 130 KK yang berani menolak atas rencana perum perhutani meminta Warga untuk membayar Rp 35 ribu per meter persegi, sisa 78 KK takut jika rumahnya digusur oleh Perum Perhutani.

“Kalau rumah dan kebun kami setengah hektar, kami dapat uang dari mana Rp 175 juta kalau Permeternya disuruh bayar Rp 35 ribu, pada dasarnya seluruh warga Karanganyar menolak keras penjajahan ini, wong kami setiap tahunnya juga bayar pajak”, Keluh Pak Rika warga setempat.

Sedang menurut Yus Yaser Waka/KSKPH Perum Perhutani pihaknya menegaskan tidak tahu menahu soal harga satuan tanah kawasan hutan yang ditempati warga, namun dirinya mengatakan itu sudah menjadi aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (LHK).

“Untuk satuan ganti rugi, kami tidak tahu, itu sudah menjadi aturan Kementrian LHK”, tegasnya.

Foto: Dummy Hidayat

Sementara menurut pakar hukum Lumajang Dummy Hidayat SH., Rabu (15/7/2020), perum perhutani, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat tidak bisa semena-mena memeras dan menindas rakyat semaunya sendiri, ada aturan main dan mekanisme yang harus dilalui, semisal dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP)  No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

“Apalagi masyarakat desa Burno sudah menempati sebelum kemerdekaan RI, ditambah lagi ada janji politik presiden untuk reforma agraria yaitu salah satunya para pegiat atau aktivis menagih dan mendesak agar pemerintah secepatnya mengesahkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria”,  pungkasnya. (Bass).

Polsek Kalideres Tahan Wartawan Saat Ungkap Pegadaian KJP

BintangEmpat.Com, Jakarta – Setelah viral informasi terkait penahanan 4 wartawan BidikFakta.Com oleh Polsek Kalideres, Kapolres Jakarta Barat, KBP Audie Latuheru, merespon cepat dengan mengirimkan pesan pertanyaan kepada Wilson Lalengke, Selasa, 14 Juli 2020. “Maksudnya apa boss?” tanya Kapolres Audie via pesan WhatsApp-nya kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke.

Mendapatkan respon baik itu, lulusan PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 ini segera memberikan penjelasan dan dikirimkan via nomor kontak WhatsApp Kapolres Jakarta Barat. Berikut kutipan pesan jawaban Wilson ke Kapolres.

—–
_Yth. Pak Audie,_

_Saya minta perhatian soal Kapolsek Kalideres yaa, para wartawan itu sudah diperlakukan tidak adil, ditahan selama lebih sebulan, sementara yang melakukan tindakan yang diduga pemerasan itu, bukan mereka. Pelaku utama belum ditangkap, orang baik-baik ini malah yang menerima dampak buruknya. Anak-istrinya terlantar, tulang punggung keluarga ditahan. Mereka di dalam tahanan harus bayar uang kamar 150 ribu per minggu, keluarga menjenguk harus berikan rokok (ke petugas – red)._

_Permintaan saya untuk mengusut si penadah KJP itu tidak digubris Kapolsek, malah dia terlihat bersikeras membela si penadah itu._

_Saya sudah menghadap Kapolres tanggal 1 Juli lalu, dan direspon dengan baik oleh Pak Audie waktu itu, tapi kenyataan di lapangan, Polsek masih tidak mengindahkan arahan Kapolres. Bagaimana mungkin bisa saya diamkan, ketika kawan-kawan itu sebagai korban jebakan si Rosid, pelaku utama, tapi terus dizolimi begitu? Saya pasang badan untuk mereka karena saya kenal mereka dengan baik. Tidak ada niat jahat dalam hati mereka untuk berbuat kriminal, tapi murni untuk mengungkap praktek ilegal penggadaian KJP._

_Mereka juga didampingi polisi Provost Polda saat itu, Gugun Gunadi, sehingga mereka merasa tidak ada yang salah dalam proses investigasi dugaan praktek ilegal KJP ini. Gugun dilepas Kapolsek, tapi kawan-kawan malah diproses seperti kriminal kakap. Wartawan akan ketakutan melakukan investigasi di lapangan jika polisi bertindak tidak semestinya seperti yang dilakukan Kapolsek Kompol Slamet itu. Padahal, wartawan adalah mitra Polri untuk memonitor lingkungan mereka agar tidak terjadi tindak ilegal penyalahgunaan keuangan negara, dan lain-lain._

_Demikian, terima kasih Pak Audie, saya sangat apresiasi jika kekecewaan saya ini mendapat respon sebagaimana mestinya dari Petinggi Polri, khususnya dari Pak Audie sebagai atasannya Kapolsek Kalideres itu. Salam hormat selalu._

_Wilson Lalengke_

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa terungkapnya kasus pegadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menghebohkan jagat pemberitaan beberapa waktu lalu diawali dengan penangkapan 4 orang wartawan media online BidikFakta.Com oleh Polsek Kalideres. Mereka disangka melakukan tindak pidana pemerasan atas laporan Tanti Andriani, sang rentenir penadah KJP.

Dari penelusuran Ketua Umum PPWI selanjutnya, diketahui bahwa yang dilaporkan oleh Tanti Andriani yang akrab disapa Uni (Kakak) ke Polsek Kalideres adalah Rosid, oknum wartawan Metropol (bukan Mitrapol seperti pemberitaan sebelumnya – red). Wilson bersama pengacara PPWI, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, kemudian mempertanyakan keabsahan penahanan 4 wartawan BidikFakta.Com kepada Kapolsek Kalideres.

Selain meminta agar Rosid segera ditangkap, Wilson juga meminta Kapolsek untuk mengusut praktek illegal penyalahgunaan KJP oleh Tanti Andriani sebagai penadah. Namun, Kapolsek Kompol Slamet justru terkesan membela si rentenir KJP itu. “Apakah salah jika si pedagang (si penadah KJP – red) menerima KJP untuk pembelian pakaian sekolah yang dijualnya? Saya balik bertanya, jika si pedagang memegang 500-an KJP, apakah itu sesuatu yang wajar? Justru Polisi harus bertanya dan mengusutnya, mengapa KJP bisa berada di tangan satu orang dalam jumlah yang sangat banyak untuk waktu tertentu yang panjang?” beber Wilson mengutip perdebatannya dengan Kapolsek Slamet yang disaksikan Dolfie Rompas beberapa waktu lalu.

Pada momen Hari Bhayangkara, 1 Juli 2020, Wilson Lalengke bersama Dolfie Rompas mengunjungi Polres Jakarta Barat dan diterima bertemu oleh Kapolres, Kombespol Audie Latuheru. Dalam pertemuan tersebut, menurut Wilson, Kapolres merespon baik atas laporannya tentang kasus penahanan 4 wartawan dan masalah KJP itu. Sebelum meninggalkan ruang Kapolres untuk selanjutnya berurusan dengan unit Reskrim Polres Jakarta Barat sesuai arahan Kapolres Audie, Wilson sempat mengabadikan pertemuan dengan foto bersama Kapolres. (APL/Red)

Copot Kapolsek Kalideres Diduga Bela Penadah KJP

BintangEmpat.Com, Jakarta – Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, akhirnya buka suara ketika ditanyakan asal-muasal berbongkarnya kasus penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang melibatkan Tanti Andriani alias Uni dengan barang bukti 500 KJP lebih (1). Menurutnya, kasus itu mencuat ke permukaan bermula dari penahanan 4 orang wartawan media online BidikFakta.Com atas laporan sang rentenir penadah KJP ke Polres Kalideres. Dari kasus penahanan wartawan inilah Wilson akhirnya menemukan fakta terkait praktek illegal penggadaian KJP oleh warga kepada rentenir.

“Saya mendapat laporan terkait penahanan 4 wartawan media online BidikFakta.Com di Polsek Kalideres pada 25 Juni 2020 malam. Esoknya, tanggal 26 Juni, saya langsung ke Polsek Kalideres dan bertemu Kapolsek, Kompol Slamet. Dari sanalah saya mendapatkan informasi bahwa tidak kurang 500 KJP yang digadaikan ke oknum rentenir disita Polisi Kalideres,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Senin, 13 Juli 2020.

Dari penelusuran lebih lanjut, Ketum PPWI yang didampingi beberapa rekan wartawan dan pengacara PPWI, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, saat bertemu Kompol Slamet, didapatkan keterangan bahwa rentenir penadah KJP Tanti Andriani membuat laporan polisi atas nama Rosid, oknum wartawan media Mitrapol, dengan tuduhan pemerasan. Tanti yang lebih akrab disapa Uni (Kakak) itu merasa diperas ketika menyerahkan dana sebesar Rp. 4,5 juta kepada Rosid, dengan kompensasi kasus KJP tidak akan diungkap ke media.

“Polisi menyita KJP yang dititipkan Rosid kepada 4 wartawan yang ditahan itu sebanyak 200 buah lebih, dan sisanya 300 buah diambil dari penadah KJP bernama Tanti Andriani yang membuat laporan polisi bahwa dirinya diperas oleh Rosid dan beberapa kawannya,” lanjut Wilson (2).

Sesuatu yang sangat aneh, imbuh Wilson, karena menilai Kapolsek Slamet terkesan membela rentenir KJP Tanti Andriani. Saat ditanyakan terkait tindakan Polsek Kalideres atas praktek illegal penggadaian KJP oleh oknum rentenir itu, Kompol Slamet bersikeras bahwa sang rentenir tidak bersalah dalam masalah ini.

“Saya sebenarnya berharap Polsek Kalideres mengusut kasus penggadaian KJP tersebut. Tapi Kapolsek malah membela dengan mengatakan kepada saya, apakah salah jika si pedagang (si penadah KJP – red) menerima KJP untuk pembelian pakaian sekolah yang dijualnya? Saya balik bertanya, jika si pedagang memegang 500-an KJP, apakah itu sesuatu yang wajar? Justru Polisi harus bertanya dan mengusutnya, mengapa KJP bisa berada di tangan satu orang dalam jumlah yang sangat banyak untuk waktu tertentu yang panjang?” urai alumni pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris ini dengan nada prihatin (3).

Wilson juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkirim pesan kepada berbagai pihak, termasuk ke Pemerintah Provinsi dan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Melalui pesan WhatsApp-nya, Staf Khusus Gubernur, Muhammad Chozin Amirullah, merespon Wilson dengan mengatakan bahwa kasus KJP itu adalah perbuatan kriminal dan merupakan ranahnya kepolisian. Chozin menyarankan agar rentenir yang menjadi penadah KJP itu dilaporkan ke polisi saja.

“Ini pasnya biar ditangani polisi kali bang. Wilayah ini lebih ke kriminalitas,” tulis Chozin dalam pesan WA-nya ke Wilson (4).

Kejanggalan lain yang mengindikasikan tentang buruknya kinerja Polsek Kalideres terkait kasus KJP ini terlihat dari proses penahanan dan penanganan atas 4 orang wartawan yang sesungguhnya berjuang mengungkap kasus penggadaian KJP ini. Pasalnya, pelaku utama yang dilaporkan ke Polsek Kalideres yakni Rosid, hingga kini belum tertangkap.

“Pelaku utama belum ditangkap, tapi 4 rekan wartawan sudah lebih dahulu ditangkap dan langsung ditahan. Tanpa klarifikasi dan keterangan sama sekali dari pelaku utama Rosid yang masih buron. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan informasi valid terkait keterlibatan 4 wartawan ini, sementara Rosid yang meminta dan menerima uang belum tertangkap dan ditanyai?” tanya Wilson yang selama ini dikenal gigih membela para wartawan itu.

Tidak heran, sambung pria kelahiran Morowali Utara ini, jika akhirnya berkas Berita Acara Pemerikasaan (BAP) keempat rekan wartawan tersebut diduga penuh rekayasa. “Informasi dari kawan-kawan yang ditahan ini, mereka di-BAP hingga 12 kali, bolak-balik di-BAP. Mereka ditekan penyidik untuk mengakui bahwa mereka menerima uang kejahatan dari Rosid, hasil dari menggesek KJP yang mereka pegang,” beber Wilson yang mengaku 2 kali menerima surat tulisan tangan dari para wartawan tersebut yang berisi kronologis penangkapan, penahanan, dan proses BAP mereka.

Mereka juga dipaksa untuk mengakui bahwa mereka mengetahui uang yang diterima dari Rosid adalah hasil kejahatan Rosid yang telah menggesek (mengambil uang – red) KJP. “Padahal uang yang diberikan Rosid itu, kami tidak mengetahuinya Pak Wilson, duit dari mana. Yang pasti uang yang diberikan Rosid itu untuk kami sebagai operasional untuk membawa KJP itu untuk dilaporkan ke hukum,” tulis SW (39), salah satu wartawan yang ditahan dalam suratnya tertanggal 12 Juli 2020 kepada Wilson (5).

Untuk diketahui, tambah Wilson, dalam kasus ini terlibat juga seorang oknum polisi aktif, dari unit Provost Polda Metro Jaya, bernama Gugun Gunadi (6). Saat Wilson mempertanyakan kepada Kapolsek Kompol Slamet, terkait tidak ditahannya oknum ini bersama keempat wartawan BidikFakta.Com, Kapolsek tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan.

“Kawan-kawan wartawan ini berjuang mengungkap kasus penggadaian illegal KJP bersama seorang polisi aktif dari Provost Polda Metro Jaya. Oleh karena itu mereka merasa apa yang dilakukan sudah pada jalur yang baik dan benar karena didampingi aparat. Eh, malah hanya kawan-kawan kita yang dituduh memeras dan menerima uang hasil kejahatan. Benar-benar konyol,” ucap Wilson yang selama ini sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, ASN, wartawan, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu dengan perasaan sedih.

Melihat pola kerja oknum Kapolsek Kalideres dan penyidiknya yang jauh dari spirit PROMOTER (Profesional, Moderen, dan Terpercaya) Polri ini, Wilson Lalengke meminta Pimpinan Korps Bhayangkara Indonesia itu untuk mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya. “Kapolsek Kalideres itu perlu di-monev. Jika terbukti tidak promoter, sebaiknya dicopot dari jabatannya. Rugi rakyat Indonesia membiayai aparat model itu. Ganti dengan personil yang lebih cerdas dan mumpuni sebagai pelindung, pelayan, pengayom, dan penolong rakyat,” tegas Wilson yang juga menjabat sebagai Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini. (APL/Red)

Referensi:

  1. Polsek Kalideres Sita Ratusan KJP dari Renternir, Wilson Lalengke: Harus Diusut Tuntas https://pewarta-indonesia.com/2020/06/polsek-kalideres-sita-ratusan-kjp-dari-renternir-wilson-lalengke-harus-diusut-tuntas/

  2. Hasil konfirmasi ke Kapolsek Kalideres, Kompol Slamet, di ruang kerjanya di Mapolsek Kalideres, pada 26 Juni 2020.

  3. Viral Berita Penggadaian KJP, Polsek Kalideres Dihubungi Banyak Pihak https://pewarta-indonesia.com/2020/07/viral-berita-penggadaian-kjp-polsek-kalideres-dihubungi-banyak-pihak/

  4. Pesan WhatsApp Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Muhammad Chozin Amirullah, kepada Wilson Lalengke pada tanggal 8 Juli 2020.

  5. Surat tulisan tangan salah satu rekan wartawan yang ditahan terkait kasus KJP di Polsek Kalideres, tertanggal 12 Juli 2020, kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke.

  6. Keterlibatan oknum polisi dari unit Provost Polda Metro Jaya bernama Gugun Gunadi ini juga terkonfirmasi kebenarannya dari unit Reskrim Polres Jakarta Barat. Gugun saat ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya.