Arsip Tag: kpk

Tangkap Bupati Labura, KPK Digeruduk

AM- LBR JAKARTA Geruduk KPK Minta Tetapkan Bupati Labura sebagai Tersangka.

Foto: Adlin Panjaitan (kiri) dan Humas KPK RI Dirtirta.

BintangEmpat.Com – Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Labuhanbatu Utara Jakarta ( AM- LBR JAKARTA ) datangi kantor untuk geruduk KPK pada hari jum’at 7 Agustus 2020 di KPK RI Jakarta.

Dalam orasi nya M.Yudi mengatakan bahwa pada tanggal 16 juli 2020 tim KPK RI, KPK sudah menggeledah kantor Bupati Labuhanbatu Utara namun sangat disayangkan sampai hari ini tidak ada hasil yang diumumkan oleh KPK pada kasus kasus Perimbangan Dana APBN Tahun 2018.

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Dalam orasinya, Kordinator Aksi M.Yudi dan Terlihat terpampang beberapa tuntutan sepanduk bertukiskan:

  1. Mendukung KPK atas komitmen memberantas korupsi untuk menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka korupsi APBD 2018.

  2. Kami Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Raya (Jakarta) akan mengawal kasus korupsi yang ada di Labuhan Batu Raya dan meminta KPK segera menahan dan menetapkan bupati Labura atas kasus perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018. Karrea akan berimbas dalam pilkada serentak 2020.

  3. Mendesak KPK berani menahan Bupati Labura terkait dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018.

Setelah selesai, aksi perwakilan Humas KPK RI (DirTirta) mendatangi massa aksi dan menjawab persoalan yang tuntutan massa aksi. ” Kami apresiasi penyampaian teman-teman massa aksi hal ini terkait kasus di Labura yang diduga melibatkan Bupati Labura. Berkasnya masih dalam penyelidikan, kami masih mengumpulkan bukti-bukti “, kata Humas KPK RI Dirtirta ( 7/8/20) di KPK.

Lihat Chanel Youtube kami, jangan lupa subcribe biar tidak ketinggalan informasi dari kami

Massa aksi sebelum menggubarkan diri mereka menyampaikan dalam orasinya. “Bahwa apabila dalam seminggu ini KSS tidak diumumkan hasil penggeledahan dan ditetapkan tersangka, maka kami AM – LBR Jakarta akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi ” ancam Adlin Panjaitan, orator aksi sekaligus Kordinator Lapangan.

*Azmi.

KPK Harus Berani Tangkap Ahmad Bastian

Terkait Penelusuran Pelaku Korupsi di Lampung, KPK Harus Berani Menangkap Ahmad Bastian

BintangEmpat.Com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir ini sedang giat melakukan penyisiran dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pihak di Kabupaten Lampung Selatanm, Provinsi Lampung. Menurut informasi yang beredar, tidak kurang dari 30 orang sudah diperiksa berkaitan dengan kasus korupsi ratusan miliar rupiah yang melibatkan Bupati Lampung Selatan non-aktif, Zainudin Hasan, beserta kroninya.

Dalam operasinya di Lampung Selatan, sebagaimana dikutip dari media setempat Lampung Post, KPK menyatakan masih akan memeriksa sejumlah pihak terkait rangkaian kasus korupsi bidang infrastruktur yang terjadi pada periode 2016-2017. “Rencananya KPK akan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi lain untuk mendalami perbuatan dari pihak-pihak terduga,” demikian tulis Lampung Post edisi 19 Juli 2020 (1).

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Terkiat dengan langkah KPK yang cukup progresif di Lampung Selatan tersebut, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, yang cukup intens menyuarakan dan mendorong pihak aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi di negeri ini, mengatakan agar KPK tidak tebang pilih dalam mengungkap perilaku koruptif dari oknum pejabat dan pengusaha di Lampung Selatan itu. “Saya mengharapkan agar KPK benar-benar bekerja secara profesional, bukan berdasarkan pesanan dan atau pertimbangan kekerabatan dan lain-lain. Mereka harus bekerja maksimal, menyelidiki semua pihak yang terlibat, dan menangkap mereka sesegera mungkin,” tegas Wilson yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PPWI ini, Kamis (6 Agustus 2020).

Secara khusus, alumni pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia itu membeberkan bahwa sebenarnya KPK sudah kecolongan waktu yang terlalu panjang untuk menyelesaikan penyelidikan dan penangkapan para koruptor di Lampung Selatan. Pasalnya kata dia, beberapa pentolan koruptor uang negara di Dinas PUPR Lampung Selatan saat ini sudah menduduki berbagai posisi strategis di berbagai lembaga negara. Mereka tidak hanya merugikan negara mengkorupsi uang rakyat, tapi malah masih makan gaji dari uang rakyat karena jabatan yang mereka sandang saat ini.

Heboh… Polisi Temukan Batu Meteor dan Batu Kristal ‘Gatot Kaca’

Contohnya Ahmad Bastian yang saat ini sudah hampir setahun menduduki jabatan sebagai Senator DPD RI dari Lampung (2). “Dia sudah jelas-jelas terlibat dalam menyuap adik kandung Zulkifli Hasan (Mantan Ketua MPR RI – red) yang saat itu menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Sudah korupsi uang negara 9,6 miliar, sekarang masih digaji rakyat di DPD RI. Enak benar hidup jadi koruptor di negeri ini,” ungkap Wilson dengan nada sinis.

Untuk itu, harap Wilson, KPK harus berani menetapkan Ahmad Bastian sebagai tersangka korupsi dalam penyediaan fee Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016. “KPK harus berani menetapkan Ahmad Bastian sebagai tersangka, sekaligus langsung menangkap yang bersangkutan,” tegas lelaki kelahiran Morowali Utara ini.

Dukun Gokil

Wilson mengulas kembali pemberitaan yang telah dibeberkan di media-media tahun lalu, bahwa keterlibatan Ahmad Bastian sudah amat terang-benderang. “Keterlibatannya dalam rangkaian kasus korupsi mantan bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, yang sudah divonis 12 tahun penjara (3), sudah sangat jelas yaa. Ahmad Bastian sendiri sudah mengakui hal tersebut di pengadilan Tipikor Tanjung Karang saat menjadi saksi persidangan Agus Bhakti Nugroho, salah satu kroni Zainudin Hasan. Dia mengakui memberikan uang sejumlah Rp. 9,6 miliar kepada Zainudin Hasan lewat Agus Bhakti Nugroho (4),” jelas Wilson.

Negara, kata tokoh pers nasional yang gencar menyuarakan aspirasi rakyat kecil itu, rugi besar membiayai hidup terduga koruptor yang ongkang-ongkang duduk di Senayan sebagai wakil rakyat. “Makanya negara ini mengalami kemandekan dalam pembangunan, bahkan saat ini mengarah kepada kebangkrutan ekonomi, lah wong para koruptor yang mencuri uang rakyat miliaran malah tetap diberi makan oleh rakyat. KPK harus kerja yang benar jika ingin negara ini selamat dari kebangkrutan di segala bidang,” pungkas alumni program persahabatan Indonesia-Jepang Abad 21 ini berharap. (APL/Red)

Referensi:

(1) KPK Periksa 30 Saksi, Termasuk Bupati Lamsel https://www.lampost.co/berita-kpk-periksa-30-saksi-termasuk-bupati-lamsel.html

(2) Terkait Lampung Bakal Punya Senator Terlibat KKN, Ini Kata Alumni Lemhannas http://lapan6online.com/terkait-lampung-bakal-punya-senator-terlibat-kkn-ini-kata-alumni-lemhannas/

(3) Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Divonis 12 Tahun Penjara
https://news.detik.com/berita/d-4525053/bupati-lampung-selatan-zainudin-hasan-divonis-12-tahun-penjara

(3) JPU KPK: Zainudin Hasan telah menerima Uang Fee Proyek sebesar Rp 72 M dari 74 Rekanan https://www.viralpublik.com/jpu-kpk-zainudin-hasan-telah-menerima-uang-fee-proyek-sebesar-rp-72-m-dari-74-rekanan

(3) KPK Eksekusi 2 Terpidana Suap Bupati Lampung Selatan ke Lapas Sukamiskin https://news.detik.com/berita/d-4522557/kpk-eksekusi-2-terpidana-suap-bupati-lampung-selatan-ke-lapas-sukamiskin

(4) Ahmad Bastian Belum Ditangkap, Warga Lampung Sesalkan Sikap Tebang Pilih Aparat Hukum https://pewarta-indonesia.com/2019/11/ahmad-bastian-belum-ditangkap-warga-lampung-sesalkan-sikap-tebang-pilih-aparat-hukum/

Basmi Mafia Proyek

Senator DPD RI: Penegak Hukum Harus Membasmi Mafia Proyek di Aceh

Bintangempat.com, Jakarta – Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi, MIP, mendesak penegak hukum agar membasmi habis para mafia proyek yang diduga terlibat dalam monopoli tender proyek di Aceh. Desas desus mengenai mafia proyek di Aceh sudah beredar luas di Pusat.

“Sebagai orang Aceh, terus terang saya malu karena Aceh masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal Pemerintah Pusat setiap tahun mengucurkan belasan triliun untuk membangun Aceh pasca konflik dan tsunami,” kata Fachrul Razi kepada media ini, Kamis, 26 Maret 2020.

Tapi sayang beribu sayang, kata dia, harapan ingin mensejahterakan rakyat Aceh justru tidak tercapai meski sudah 15 tahun pasca damai. Keberadaan mafia proyek yang memonopoli proyek di ULP Aceh dianggap menjadi salah satu kendala pemerataan ekonomi. Untuk itu, Fachrul Razi juga meminta dinas-dinas tidak bermain dengan “mafia proyek”, karena menurutnya Aceh butuh kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

“Kenapa hari ini Aceh masih miskin? Saya rasa, salah satu sebabnya karena banyaknya mafia proyek di Aceh. Dan itu bukan rahasia lagi, yang mengatur semua pemenangan tender proyek seperti desas-desus yang selama ini beredar. Karena itu, kita minta penegak hukum membasmi mafia proyek tersebut agar ada pemerataan ekonomi di Aceh,” ungkap Fachrul.

Menurut Senator Fachrul Razi, penegakan hukum bisa mencegah mafia-mafia tersebut berhenti memonopoli pemenangan proyek. Dengan begitu, ujarnya, tidak ada lagi perputaran uang hanya di kalangan satu kelompok saja.

“Bayangkan jika hanya satu kelompok saja yang bermain proyek, maka yang lain gigit jari. Proses peredaran uang terhambat, sehingga masyarakat susah terus, karena uang APBA dan Otsus tidak beredar di masyarakat,” ungkapnya.

Fachrul Razi juga menolak pernyataan yang mengatakan bahwa yang menikmati Dana Otsus selalu dituduhkan kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik, padahal mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. *Sementara, mafia proyek masih terus menikmati hasil atas perjuangan mereka,” kecamnya.

“Karena itu, sekali lagi kami minta kepada penegak hukum di Aceh, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, jangan takut, basmi semua mafia proyek tersebut walaupun mereka orang dekat dengan Plt Gubernur Aceh,” tegas Fachrul.

Senator DPD RI asal Aceh ini juga meminta kepada masyarakat sipil dan media untuk mengawasi proyek dan penggunaan anggaran di Aceh. “Kami sudah komunikasikan dengan KPK RI untuk mengawasi masalah ini, dan Aceh masih dalam pantauan ketat KPK RI,” tutupnya. (FRZ/Red)

KPK Lakukan Penyelidikan Di Jember

Lihat Youtube Kami

BintangEmpat.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Indonesia Dicoret Dari Negara Berkembang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tengah menangani perkara di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Kongkalikong Oknum Kades, Mulai Hamili Warganya Hingga Penjarakan Wartawan

Perkara tersebut kini telah memasuki tahap penyelidikan.“Iya (sudah penyelidikan),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat ditanya soal penanganan perkara di Jember, Rabu (25/2/2020).

Pelaku Pembunuhan Mertua Sekda Lamongan, Leher Ditusuk Tiga Kali

Ali juga tidak menjelaskan rinci soal perkara yang dimaksud. “Masih penyelidikan,” ujar Ali.

Pungutan Liar Di Samsat Disorot LBH PETA

(*)

Wahyu: Saya tidak kenal Pak Harun Masiku dan saya mengenal Pak Hasto, Natalius: Merusak citra

BintangEmpat.Com – Pengakuan Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan kembali diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wahyu mengaku ditanya soal hubungannya dengan eks caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

5 tahun Lawan Sakit Mbah Rukan Tutup Usia

“Hari ini saya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pak Harun Masiku. Saya ditanya banyak sekali, terkait apakah saya kenal dengan Pak Harun Masiku atau tidak, kenal dengan Pak Hasto atau tidak,” kata Wahyu saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK setelah diperiksa, (5/2/2020).

Janda Dengan Dua Anak Lumpuh Dan Buta Kisahnya Menyayat Hati

Wahyu menegaskan, ia tidak mengenal Harun tetapi ia mengenal Hasto. Ia pun mengaku tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Harun.

“Ya saya jawab apa adanya bahwa saya tidak kenal Pak Harun Masiku dan saya mengenal Pak Hasto,” ujar Wahyu.

Pernyataan Wahyu sontak menjadi sorotan publik, seperti Natalius Pigai, Tokoh Nasional, Tokoh Papua sekaligus Mantan Komisioner Komnas Hak Azazi Manusia.

“Merusak citra dan memalukan Gereja Katolik yang dikenal ribuan tahun sebagai Anti Moral Vandal. Gereja Katolik harus ekskom Hasto untuk tidak beri Hosti. Circumtante of Crime sudah jelas, KPK harus tetapkannya sebagai tersangka. NP, Korban tuduhan sesat si ecek-ecek” , tulis Natalius Pigai (NP) kepada BintangEmpat.Com, (9/2/2020).

Instruksikan Tembak Harun Masiku

Wahyu dan Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

Alasan Gangguan Jiwa Polisi Bebaskan Tersangka Penganiayaan

KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sementara itu, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun. *Red.

Polemik KPK, Harun Masiku Hingga Kompol Rosa, Ki Gendeng Angkat Bicara

Save KPK! Rezim Semakin Tidak Jelas Terhadap Korupsi
Ki Gendeng Pamungkas (KGP)
Ki Gendeng Pamungkas (KGP)

BintangEmpat.Com – Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi Firli membuat polemik baru di tubuh KPK.

Pasalnya ia memecat sepihak penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti dan mengembalikan ke instansi asalnya. Ini dinilai KGP dinilai merusak KPK.

“Terang benderang masyarakat tahu bahwa Kompol Rosa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.” Kata Ki Gendeng Pamungkas, Kamis (6/2) pagi di Bogor.

KGP heran mengapa seorang penyidik yang sedang mengungkap skandal korupsi PAW di KPU dan belum selesai masa jabatannya di KPK, secara serta merta diberhentikan dari KPK dan dikembalikan ke Polri.

Uniknya, pihak Polri sebelumnya menegaskan bahwa Kompol Rosa tetap bisa bekerja di KPK. Masyarakat heran dalam 100 hari kinerja Firli tapi penuh kontroversi yang dilakukan.

Kapolri Sindir Anggotanya Dapat Jabatan dengan Cara ‘Menghadap’

“Kami menilai di era Firli tidak lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh Taufiqurrahman Ruki dulu saat pimpin KPK, ” sambung KGP.

KGP menilai KPK akan semakin hancur di tangan Firli Bahuri. Sehingga dirinya minta agar masyarakat turun tangan menyelamatkan KPK.

“Bila begini terus gaya Firli memimpin KPK niscaya semakin hancur karena kepercayaan publik pada KPK akan semakin merosot tajam. Dan ini membuat kami dari Front Pribumi mengingatkan kepada Firli agar kembali pada sumpah jabatannya,” tegas KGP.

Saking cintanya dengan KPK, dua mobil kesayangan KGP dicoret-coret dengan tulisan SAVE KPK
Saking cintanya dengan KPK, dua mobil kesayangan KGP dicoret-coret dengan tulisan SAVE KPK

“Seperti kita tahu nasib Rosa terkatung-katung, karena ia tidak ditarik Mabes Polri, tapi sudah tak lagi mendapat akses masuk ke kantor KPK. Sementara itu kasus suap pengurusan PAW PDIP masih belum ada titik terang. Aneh kan?” , lanjut KGP.

“Sejak PDIP dan Jokowi berkuasa demokrasi di negara ini mati suri. Baik itu demokrasi, politik, ekonomi, budaya, sosial dan bermufakat mengeluarkan pendapat. Rakyat dibuat takut dan panik karena rezim sangat membenci kritik” kritik KGP.

Tiru Pembangunan Zona Integritas Polres Lumajang Terima Kunjungan Tim ZI Polres Jember

“Ini membuat rakyat terpecah belah atas demokrasi konyol yang tengah dimainkan penyelenggara negara partai politik Polri dijadikan bumper kekuasaan yang anti kritik” , sambung KGP.

“Berbeda sekali dengan era SBY yang begitu bebas rakyat dengan seenak udel mengritik tidak ditangkap. SBY dihina dengan dikomparasikan dengan kerbau pun ia tetap santun menghadapi rakyatnya. Dahulu kebijakan kenaikan TDL BBM DAN sembako yang membuat tangisan kaum tangisan munafik kaum merah untuk mengambil simpatik rakyat masih terngiang di telinga” banding KGP.

Lecehkan Meme HRS Dan Prabowo Dipolisikan

“Tidak tahunya mereka bromocorah atau mungkin pelacur politik. Kalau ada anggapan partai merah kokoh dan tangguh, bisa jadi esok akan hancur berantakan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Masalah Dewan Pengawas KPK sebaiknya membubarkan diri agar tidak menghabiskan uang rakyat. Dan Kepala daerah atau kepala negara yang tidak mau dikritik sebaiknya pensiun dini saja secara terhormat sebelum mati! ” Tutup KGP.

(Hans Suta).

Jokowi Setujui Terowongan Penghubung Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral

Tangani Kasus Harun Masiku, Nasib Kompol Rosa Dipimpong KPK-Polri

Sebelumnya diberitakan, nasib penyidik KPK Kompol Rosa Purbo Bekti saat ini tidak jelas. Di satu sisi, KPK menyatakan sudah mengembalikan Rosa ke institusi awalnya, Polri.

Sementara pernyataan Polri berubah-ubah soal Rosa, awalnya menyangkal, kemudian mengakui, namun belakangan membatalkan penarikan Rosa ke institusi Polri.

Rosa merupakan salah satu tim yang turut terlibat dalam penyelidikan kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh politikus PDIP Harun Masiku.

Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Jokowi: Saya akan bilang tidak

Kini nasib Kompol Rosa pun seakan tak jelas, masih di KPK atau kembali ke Polri. Terlebih saat ini Rosa sudah tak mendapat akses masuk ke markas lembaga antirasuah. Berikut ini ulasannya:

Polri Menyangkal Tarik Rosa

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono pada Rabu (29/1) pernah menyangkal tidak menarik salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke instansi.

“Jadi kemarin ada Pak Rosa ya, itu kita tidak tarik ya. Dia tetap di KPK karena masih sampai September abis,” tutur Argo di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Awalnya, Polri masih mengkaji penarikan kembali Kompol Rosa dari posisinya sebagai penyidik KPK.

Polemik Yayasan Imam Syafii Polisi Tinjau Lokasi

“Masih dalam pengkajian dan dikoordinasikan,” tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, Jakarta Selatan, Selasa 28 Januari 2020.

Ketua KPK Tegaskan Rosa Dikembalikan ke Polri

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan jika penyidik yang bernama Rosa sudah bukan lagi pegawai lembaga antirasuah. Rosa sudah dikembalikan ke institusi awalnya, Polri.

“Penyidik atas nama Rosa sudah dikembalikan (ke Polri) tanggal 22 Januari 2020, sesuai dengan surat keputusan pemberhentian pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK sesuai keputusan pimpinan KPK,” ujar Firli saat dikonfirmasi, Selasa (4/2).

Risma: Kalau Saya Kodok Berarti Ayah Dan Ibu Saya Kodok

Firli mengatakan hal tersebut sekaligus menanggapi kabar soal Rosa yang sudah tak mendapat akses masuk ke Gedung KPK. Menurut Firli, pengembalian seorang penyidik ke lembaga asalnya adalah hal wajar.

“Surat keputusan pemberhentian ditandatangani oleh Sekjen KPK dan petikan ditandatangani Karo SDM,” kata Firli.  (*)

Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK

Jakarta, BintangEmpat.Com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (24/1/2020).

Hasto mengatakan, ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kapolres Jember Jadi Figur Teladan Yang Di Cintai Rakyat Kecil

“Hari ini saya memenuhi tanggung jawab warga negara dalam menjaga marwah KPK memenuhi undangan untuk hadir sebagai saksi,” kata Hasto kepada wartawan.

Hasto mengaku tidak tahu apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Namun, ia menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebaik-baiknya.

17 Penasihat Kapolri

Selain Hasto, Komisioner KPU Evi Novida Ginting dan Hasyim Asy’ari juga memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus Wahyu Setiawan.

“Belum taulah, orang belum masuk saya, jam 10 saya janji,” kata Evi saat ditanya soal materi pemeriksaannya hari ini.

Menteri Yasonna Hina Warga Priok Kantor Menkumham Dikepung

Eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2014.

Wahyu diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

Kasus Mega Korupsi Disorot Ulama

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sementara itu, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun. KPK menetapkan total empat tersangka dalam kasus suap ini.

Anggota TNI AL Intervensi Serobot Lahan Tambang

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina sebagai tersangka.

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku dan pihak swasta bernama Saeful. Dua nama terakhir disebut Lili sebagai pemberi suap, sedangkan Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap.

Pakai Seragam TNI AD Saat Sidang, Kivlan Minta Eks Kapolri dan Wiranto Dihadirkan

Wahyu, Agustiani, dan Saeful ditahan KPK setelah terjaring lewat operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020) lalu. Sementara itu, keberadaan Harun masih belum diketahui. (*)

Kapolres Jember Jadi Figur Teladan Yang Dicintai Rakyat Kecil

(Kompas.com)

KPK Buru Harun Masiku

Janji Firli Tempuh Berbagai Cara Kejar Harun Masiku di Luar Negeri

Duh… Nenek 65 Tahun Diperkosa Malah Masuk Penjara

Jakarta – Harun Masiku, tersangka kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, telah berada di luar negeri dua hari sebelum KPK menggelar KPK. Ketua KPK Firli Bahuri berjanji akan menempuh berbagai cara untuk mengejar Harun Masiku yang terdeteksi ada di Singapura.

Baca : Demo Pro Dan Kontra Anies Baswedan

“Yang pasti selaku penyidik, selaku petugas pemberantasan tindak pidana korupsi dari KPK, kita tidak akan pernah berhenti mencari seseorang tersangka. Karena sebenarnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,” kata Firli usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca : Prabowo Kerja Sama Kontra Terorisme Hingga Intel Di Prancis

Firli mengatakan KPK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Polri untuk mengejar politikus PDIP tersebut. Dia yakin pada pengalaman dan jaringan Polri bisa membantu KPK.

Baca : Presiden Jokowi Berterima Kasih Atas Hadiah Masjid dari Putra Mahkota Abu Dhabi

“Untuk itu kita tetap melakukan pengejaran, dan kita juga sudah mengirimkan surat ke Kumham, kita berkoordinasi dengan Polri karena Polri memiliki jaringan yang cukup luas, baik itu menggunakan jalur-jalur senior license officer yang ada di luar negeri,” terang Firli.

Sorot : Kasus Korupsi Asabri Rp 10 T Jadi Perhatian Prabowo

“Dan kita minta bantuan kepada Polri karena beberapa waktu pengalaman, kita tahu persis ada beberapa yang keluar negeri pun itu kita 8minta bantuan kepada Polri,” imbuhnya.

Optimisme juga disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ghufron yakin keberadaan Harun akan diketahui.

Baca : Kapal China Masih Berdatangan Pasca Kunjungan Jokowi Ke Natuna Istana Nilai Wajar

Menurutnya, mencari keberadaan pelaku korupsi tidak sulit. Selain dengan Polri, KPK juga akan bekerja sama dengan Interpol National Central Bureau (NCB) untuk memburu Harun Masiku.

“Saya kira untuk penjahat koruptor tidak akan sulit ditemukan,” ucap Ghufron saat dihubungi, Senin (13/1).

Ada Apa KPU di KPK?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Harun keluar negeri pada Senin (6/1) atau dua hari sebelum KPK menggelar OTT.

Harun tercatat terbang menuju Singapura. KPK sudah meminta Harun untuk menyerahkan diri. Seruan serupa dikeluarkan PDIP, partai Harun bernaung.

Anggota TNI Bacok Polisi Rekonstruksi Diwarnai Demo

Harun secara resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Kamis (9/1/2020). Harun diduga memberi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diberikan kepada Wahyu agar membantu proses penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas.

Baca : Soal Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah Keturunan PKI

KPK Buru Harun Masiku

Selain Wahyu, ada tiga tersangka lain yang ditetapkan, yaitu Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu. Sedangkan Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta, dijerat sebagai pemberi suap bersama-sama dengan Harun Masiku. (*)

Nenek 80 Tahun Hidup Sebatangkara Di Rongsokan

(Detiknews)

Soal Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah Keturunan PKI

[Fakta atau Hoaks] Benarkah Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah Keturunan PKI?

Jakarta – Klaim bahwa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan adalah keturunan Semaun, Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pertama, beredar di media sosial.

Berita Viral: 

Klaim tersebut menyebar setelah Wahyu, yang ketika itu masih berstatus sebagai Komisioner KPU, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 8 Januari 2020.

Salah satu akun yang menyebarkan narasi itu adalah akun Bijipot Ydempat Itt di Facebook, yakni pada Ahad, 12 Januari 2020. Dalam unggahan akun ini, narasi tersebut tertulis dalam sebuah gambar tangkapan layar unggahan akun lain. Isi lengkap narasi dalam gambar tangkapan layar itu adalah sebagai berikut:

Kasat Reskrim Dicopot, Ada Kaitan Dengan Pemerasan Rp 1 M?

“WS, komisioner yang kena OTT sama KPK dan yang menangin Jaee itu anak Pak Slamet, dan Pak Slamet anak Pak Semaun, gembong PKI asal Jombang. Setali tiga uang dong, Neo Comunist! Embahnya si Wahyu Setiawan #Melawan_Lupa #PKI”

Narasi itu pun dilengkapi dengan foto Semaun yang berwarna hitam-putih yang disandingkan dengan foto Wahyu Setiawan. Hingga artikel ini dimuat, unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak 120 kali, dikomentari 258 kali, dan direspons 231 kali.

Duh… Nenek 65 Tahun Diperkosa Malah Masuk Penjara

Benarkah Wahyu Setiawan adalah keturunan Semaun, Ketua PKI yang pertama? Dan benarkah korupsi termasuk neo komunisme?

PEMERIKSAAN FAKTA

Menurut Tim CekFakta Tempo menelusuri artikel di media massa untuk mendapatkan informasi mengenai riwayat hidup Semaun, termasuk nama keturunannya. Dikutip dari laman Tribunnews Bangka, yang melansir artikel di Majalah Intisari edisi Oktober 1971, Semaun dikaruniai dua anak dari pernikahannya yang pertama.

Ada Apa KPU di KPK?

Anak Semaun yang pertama, laki-laki, bernama Logika Sudibyo. Sementara anak Semaun yang kedua, perempuan, bernama Axioma. Menurut Tribunnews Bangka, kelahiran anak kedua Semaun itu bertepatan dengan penangkapan Semaun oleh pemerintah Belanda pada 8 Mei 1923.

KPK (Bukan Lagi) Terminal Akhir

Dikutip dari majalah sejarah Historia, Semaun diasingkan ke Amsterdam, Belanda, sejak 20 September 1923. Namun, pada November 1925, Semaun pergi ke Uni Soviet. Di sana, ia menetap hingga lebih dari 30 tahun dan menikah dengan wanita setempat.

Puluhan LSM Se-Kalteng Laporkan Bupati Katingan Ke Polda Kalteng

Dari pernikahannya dengan wanita yang bernama Valentina Iwanowa itu, seperti dikutip dari Tribunnews Bangka, Semaun memperoleh dua anak. Anak pertama, laki-laki, bernama Rono Semaun, bekerja di Moskow, Rusia, sebagai wartawan. Sementara anak kedua, perempuan, bernama Elena Semaun, ikut pulang ke Tanah Air bersama ayahnya pada 1957.

Ria Irawan Meninggal Dunia

Cerita soal pernikahan Semaun dengan wanita Rusia yang dikaruniai anak bernama Rono Semaun juga pernah dimuat oleh Majalah Tempo pada 16 Maret 2003 serta Historia. Dalam berita di kedua majalah ini, Rono disebut sebagai penerjemah karya-karya sastra Indonesia ke bahasa Rusia.

Jokowi Dan Prabowo Makin Romantis

Dari berbagai pemberitaan tersebut, Semaun diketahui tidak memiliki anak yang bernama Slamet, sebagaimana yang disebutkan dalam narasi yang diunggah akun Bijipot Ydempat Itt. Dengan demikian, klaim bahwa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah cucu Semaun dari anaknya yang bernama Slamet merupakan klaim yang keliru.

Jokowi Datang Kapal China Belum Pulang

Benarkah korupsi termasuk neo komunisme?

Klaim ini tidak memiliki relevansi satu sama lain. Sejak terbitnya Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia. Dugaan korupsi yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga tidak terkait dengan ideologi komunis.
Perilaku korupsi pun tidak hanya melekat pada PKI. Di masa lalu, partai-partai selain PKI pernah terjerat korupsi.

Anggota TNI Bacok Polisi Rekonstruksi Diwarnai Demo

Dikutip dari Historia, partai lama yang pernah terjerat korupsi antara lain Partai Nasional Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Rakyat Nasional.
Menurut Historia, saat menjabat sebagai perdana menteri pada Juli 1953, Ketua Umum PNI Ali Sastroamidjojo menempatkan orang-orang pentingnya di pos-pos strategis.

PDIP Tak Ingin Jadi Partai Pasar Malam

Iskaq Tjokrohadisurjo dijadikan Menteri Perekonomian dan Ong Eng Die dijadikan Menteri Keuangan. Dalam struktur partai, Iskaq adalah Ketua Komite Dana Partai, sedangkan Ong Eng Die adalah anggotanya. Lewat jabatan di pemerintahan itu, mereka mengumpulkan dana partai.

Penculikan Juragan Roti Hebohkan Warga Lumajang

Setelah di-reshuffle pada 8 November 1954, Iskaq dihadapkan ke meja hijau atas tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama sembilan bulan serta denda sebesar Rp 200.000. Dia bebas setelah mendapat grasi presiden. Ong Eng Die pun sempat ditahan dan hendak dituntut, tapi ia kabur ke Belanda, tanah air istrinya.

Evi Pengidap Tumor Ganas Dirujuk Ke RS Dr Soetomo, Badan Tinggal Tulang Terbalut Kulit

Masih dikutip dari Historia, menurut sejarawan Greg Fealy, NU merupakan partai yang paling banyak dikotori skandal korupsi setelah PNI. Selama pertengahan hingga akhir 1950-an, sejumlah petinggi NU menghadapi berbagai pengungkapan skandal korupsi di media massa, penyelidikan polisi, dan proses peradilan tindak pidana korupsi.

Pelaku Penyiraman Air Keras Novel Baswedan Ditangkap, Pelakunya Polisi Aktif

Salah satu kasus paling serius adalah kasus yang menimpa Wahib Wahab. Pada 1962, dia dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Agama karena terbukti bersalah atas kepemilikan mata uang asing sebesar 40.900 dolar Malaysia. Dia juga melakukan transaksi dagang di Singapura tanpa memberitahu pemerintah Indonesia.

Ahmad Dhani Jabat Dewan Penasehat Pejabat

Dia dikenakan hukuman penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp 5 juta. Namun, Presiden Sukarno mengubah hukumannya menjadi tahanan rumah.

Soal Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah Keturunan PKI

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa Wahyu Setiawan, Komisioner KPU yang terjaring OTT KPK, adalah keturunan Ketua PKI yang pertama, Semaun, merupakan klaim yang keliru. Semaun diketahui tidak memiliki anak yang bernama Slamet, yang menurut unggahan akun Bijipot Ydempat Itt merupakan ayah Wahyu Setiawan. (*).

Nenek 80 Tahun Hidup Sebatangkara Di Rongsokan